News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Provinsi Kaltara, Antara Harapan dan Tantangan di Perbatasan (1)

Provinsi Kaltara, Antara Harapan dan Tantangan di Perbatasan (1)

Belum hilang luka atas kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Desember 2002 di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, bangsa ini masih harus menahan nafas melihat ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia soalbatas wilayah negara terkait dengan klaim Malaysia bahwa kawasan Ambalat di Kabupaten Nunukan masuk ke wilayahnya.

Ini membuka mata pemerintah pusat di Jakarta bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah mendesak dan sangat layak diperjuangkan. Jika terbentuk, Kaltara setidaknya sudah memiliki lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Ini belum terhitung Pulau Sebatik yang, jika Provinsi Kaltara terbentuk, bisa dijadikan kabupaten.

Ketua Tim Pembentukan Kaltara Bersatu dr Jusuf SK menggarisbawahi, desakan untuk membentuk Kaltara bukan hanya sekadar keinginan warga di Utara Kaltim untuk bisa menikmati pembangunan lebih baik, namun secara kenegaraan juga sangat strategis dalam mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luas.

Kaltim sendiri adalah provinsi terluas nasional -luas Kaltim 220.440 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa plus Madura dengan hamparan fisik laut dan daratan sepanjang 2.000 km garis perbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam-sehingga sangat sulit untuk memantau dan membangun seluruh kawasannya. Padahal, kita mahfum bahwa Malaysia adalah negara tetangga yang rating ancaman dalam konteks perbatasan negara sangat tinggi. "Tentu kita tidak ingin kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali," kata Jusuf.

Semua syarat pemekaran wilayah Kaltara sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 sudah terpenuhi sehingga pemekaran Provinsi Kaltim adalah solusi tepat terkait percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Dari 35 indikator penilaian pemekaran wilayah, semuanya menunjukkan bahwa Kaltara sudah waktunya diwujudkan. Apalagi, delapan kementerian terkait pun menyatakan hal serupa. Begitu pula dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengimbau pembentukan Kaltara pada Maret 2005. "Jadi sekarang bola ada di Komisi II DPR," ucap Jusuf.

Dari 35 indikator pembentukan wilayah pemekaran, skor minimal yang dibutuhkan adalah 340, sementara skor Kaltara secara keseluruhan mencapai 413.

Tetapi realitanya, selama ini pembangunan kawasan utara Kaltim sangat tertinggal ketimbang wilayah lain di Kaltim. Misalnya, pembangunan di kawasan perbatasan, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang relatif tidak mengalami kemajuan berarti. Data BPS pada 2008 juga menunjukkan, angka kemiskinan di Kaltim mencapai 9,51 persen. Tapi itu pun masih patut disyukuri. "Kalau tidak ada otonomi daerah tahun 1999, mungkin Tarakan dan Nunukan masih berupa kampung kecil yang busuk dan tidak berarti," kata Jusuf yang juga Wali Kota Tarakan selama dua periode (1999-2008) ini saat berbincang dengan Suara Karya dan beberapa wartawan media nasional lainnya, pekan lalu, di kantornya, JSK Institute, di Tarakan.

Kemudian, kesejahteraan warga perbatasan hingga saat ini memprihatinkan dan dapat berimplikasi ke masalah poleksosbudhankam. "Ada ratusan ribu penduduk Indonesia di wilayah Sabah dan Serawak, Malaysia. Lebih dari 200 ribu di antaranya adalah TKI ilegal yang rentan penyiksaan, perkosaan, kerja paksa. Selain itu 78 ribu anak Indonesia disana putus sekolah," kata Jusuf.

Padahal, Kaltim merupakan penyumpang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Dari Rp 1020 triliun PAD seluruh provinsi di Indonesia setiap tahunnya, Kaltim menyumbang Rp 320 triliun dan hanya "kembali" Rp 17 triliun ke Kaltim. Jelas, jumlah itu tidak memadai untuk membangun Kaltim yang begitu luas. (Jimmy Radjah/Suara Karya)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.