News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Sekali Lagi Tentang Demokrasi, Mau ke Mana?

Sekali Lagi Tentang Demokrasi, Mau ke Mana?















SEMUA pasti tahu, bahwa pemilu 2014 masih tiga tahun lagi. Tetapi beberapa kelompok telah berlari kencang menyambutnya.

Kantor Kemenkumham menjadi tempat favorit para wartawan, sebab di sana ramai orang orang yang kebetulan punya nama besar ingin membangun Indonesia ke depan dengan partai politiknya.

Partai baru pun bermunculan bak jamur di musim hujan. Semua membawa idealisme, spirit dan visi yang membanggakan. Kritik dan ucapan-ucapan penuh kebijaksanaan muncul dari sana–sini bahwa bangsa ini harus melakukan perbaikan.

Seolah tidak ada jalan lain lagi, tokoh-tokoh nasional yang selama ini bergerak melalui jalur independen pun, ramai-ramai turun gunung, terjun ke politik dengan langsung membangun partai baru. Apa sebab? Di negara yang menganut sistem demokrasi, ‘pahlawan’ itu adalah mereka yang duduk di parlemen.

Hanya politikus Senayan yang bisa merubah apa yang ‘perlu’ dirubah. Maka tidak mengherankan juga kalau banyak orang ingin menduduki kursi ‘pahlawan’ itu.

Tidak sekedar ingin duduk manis, mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk maju. Mulai dari visi, misi, program, strategi sampai rumusan-rumusan pembangunan negara masa depan. Bahkan pada saat-saat kampanye dimulai, mereka akan bekerja lebih giat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Seolah utusan dari langit, mereka mengucapkan janji-janji manis kepada rakyat negeri ini. Tetapi berdasarkan pengalaman dua kali pemilu kemarin, tampaknya rakyat pasti akan bertanya, apa benar mental mereka sekuat visi yang dibuat?

Orang bijak sering mengatakan, kecelakaan itu sering terjadi justru bukan di jalan yang rusak dan penuh lubang. Tetapi lebih sering terjadi di jalan mulus yang kendaraan melaju kencang seperti di arena balapan. Artinya seberapa jauh kesiapan mental mereka berkompetisi dengan nafsu yang sering memenjarakan akal sehat.


Sejarah Politik Bangsa
Apa yang tidak dimiliki oleh orde baru, tatkala mereka baru pertama berkuasa. Sesaat ketika menduduki kursi kekuasaan orde baru mengklaim bahwa orde lama telah melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.


Semangat berbenah pun dilakukan dengan sangat antusias. Tetapi semangat itu perlahan kian terkikis saat problem-problem krusial; kemiskinan, utang negara, pendidikan, dan pembangunan, nampak begitu berat dirasakannya. Di sisi lain, aroma-aroma kekuasaan yang sering melenakan menjadikan pendengaran dan penglihatan mereka tak mampu bekerja dengan baik.

Akhirnya program pembenahan pun tidak terealisasi yang ada malah pengekalan kekuasaan. Bayangkan seorang Suharto bisa menjadi preseiden lebih dari tiga puluh tahun lamanya.

Demokrasi memang dipertahankan dan karena itu pemilu tetap dijalankan. Tetapi semua itu tidak akan merubah keadaan. Sebab suara terbanyak sudah berada dalam genggaman salah satu partai penguasa.

Di saat yang lain, agar situasi itu tetap bertahan (partai penguasa tetap menjadi pemenang pemilu), keberadaan partai pun didesain sekehendak penguasa. Sampai-sampai Iwan Fals bernyanyi, “Wakil rakyat bukan paduan suara, yang hanya bisa bersuara, suara he-he-he suara ha-ha-ha”.

Hal serupa kembali terjadi setelah reformasi berjalan lebih satu dekade. Memang ada yang berubah, tapi tidak banyak. Setidaknya lagu Iwan Fals bisa dijawab, wakil rakyat mungkin sudah tidak seperti paduan suara, tapi meminjam istilah Gus Dur, DPR sudah seperti taman kanak-kanak.

Semua bersuara, semua bermain, dan semua membawa kepentingan masing-masing. Akhirnya antar satu anggota dengan yang lain saling kritik, saling serang, bahkan dalam beberapa forum terbuka sebagian dari anggota dewan terhormat memang nyata belum bisa bersikap dewasa.

Bahkan reformasi tidak berhasil menyelamatkan politisi muda berkarakter negarawan. Kasus Nazaruddin dan terseretnya Anas Urbaningrum dalam gelombang korupsi membuktikan bahwa Senayan di masa reformasi benar-benar telah menjadi tempat pengikisan karakter, idealisme, dan patriotisme.


Demokrasi dan Akal Sehat
Tentu kita hargai setiap individu atau kelompok yang ingin membenahi bangsa yang sudah karut-marut ini. Tetapi apakah mutlak tidak ada jalan lain selain melalui politik? Sistem demokrasi kita adalah sistem yang memakan biaya tinggi. Logikanya jelas, tidak mungkin orang yang telah membayar mahal untuk menjadi pemimpin tidak berniat mengumpulkan modal dan bahkan meraih keuntungan.


Secara akal sehat, tidak bisa semua rakyat diberi wewenang untuk memilih pemimpinnya. Dengan kata lain, suara terbanyak (dalam memilih pemimpin) tidak bisa dijadikan parameter bahwa yang terpilih memang benar-benar kapabel menjadi pemimpin.

Pemimpin itu adalah orang yang benar-benar siap berjuang, bukan siap senang. Di sini demokrasi telah mengabaikan akal sehat. Hampir semua masalah selalu diselesaikan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

Sebagai contoh mari kita lihat data masyarakat kita, berapa jumlah profesor dan berapa jumlah tukang cor. Tentu lebih banyak tukang cor. Jika tukang cor sepakat memilih A, meskipun A tidak kapabel maka A yang akan dilantik sebagai pemimpin.

Plato (429 – 347 SM) telah menemukan kelemahan-kelemahan fatal dalam sistem demokrasi. Salah satunya ialah ketidakmampuannya menyeleksi pemimpin berkualitas. Dengan demokrasi pemimpin yang terpilih hanya berdasarkan pada faktor non-esensial; kepintaran pidato, kekayaan, dan latarbelakan keluarga.

Demikian pula dengan Iqbal, dalam syairnya Payam-e-Masyriq, dia menulis bahwa dari semut tidak akan lahir seorang Sulaiman yang brilian.

Hamid Fahmi Zarkasy melanjutkan bahwa dengan kata lain, dua ratus keledai tidak akan melahirkan pemikiran manusia. Artinya, banyaknya jumlah rakyat yang memilih dalam sistem demokrasi-jika rakyat tidak berkualitas- maka tidak akan menghasilkan pemimpin yang terbaik.

Sistem inilah yang menjadikan Senayan hari ini dipenuhi warna-warni yang tak berguna. Tidak seperti lembaga-lembaga tinggi lainnya, yang pimpinannya dipilih berdasarkan seleksi. DPR adalah tempat bebas bablas tanpa seleksi. Artis, komedian, atau “bajingan” sekalipun pun boleh masuk. Dan, kelak merekalah yang akan menyeleksi pimpinan KPK, Ketua MA, dan lain-lainnya.

Hal ini cukup menjadi bukti, bahwa demokrasi di negeri ini adalah demokrasi yang kurang menjadikan akal sehat sebagai pertimbangan dasar. Semua rakyat harus memilih. Padahal tidak semua rakyat mengerti pemimpin yang benar-benar kapabel.

Ironisnya, suara terbanyak itulah suara ‘Tuhan’. Padahal walaupun semua rakyat menolak, sampai kapan pun satu tambah satu hasilnya dua. Tetapi tidak bagi demokrasi yang sakit.


Solusi Rekomendasi
Sebagai anak bangsa, saya hanya bisa menulis. Tetapi dibalik tulisan ini saya benar-benar ingin bangsa ini segera berbenah. Cermatilah demokrasi yang telah diterapkan selama ini. Sejauh mana telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, bagi kedaulatan negara, dan bagi kemerdekaan ekonomi kita semua? Sementara uang negara telah melayang untuk hajatan (pemilu) yang kurang memberi dampak nyata kepada rakyat kecil.


Plato berpendapat, pemimpin yang terbaik ialah pemimpin yang mengerti wisdom (kebijaksanaan). Dan, memimpin dengan kebijaksanaan itu hanya bisa diperoleh dari ide yang sempurna yakni sesuai akal sehat, selaras dengan nurani serta seirama dengan kehendak Ilahi. Oleh karena itu saya ingin mengajukan beberapa pendapat atau katakanlah rekomendasi berikut ini.

Pertama, kita harus benar-benar sadar bahwa kita adalah bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa memiliki paradigma yang tidak sama dengan Belanda. Paradigma bangsa yang merdeka, yang superior, yang tidak mau diatur-atur oleh bangsa asing. Dan paradigma ini benar-benar harus kita bangun. Kita tidak boleh puas hanya merdeka secara konstitusi tapi kembali terjajah secara hakiki.

Kedua, kita harus berani mengkaji ulang sistem demokrasi kita secara kritis dan terbuka. Tugas tersebut hari ini berada di tangan para pejabat negara. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengeluhkan sistem demokrasi kita. Tapi belum banyak yang berani mengambil langkah tegas. Sebab siapa yang tidak pro demokrasi selalu diklaim anti-Pancasila.

Ketiga, kita perlu undang-undang yang mengatur kepengurusan partai. Tidak boleh orang yang tidak kapabel masuk sebagai anggota atau pengurus partai. Sebab dari partai itulah pemimpin akan masuk. Jika input partai tidak maksimal dan proses tidak memberi jaminan pasti, tentu out put partai akan membebani rakyat dan negara.

Keempat, berikan kesempatan seluruh akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta, perguruan tinggi Islam, ulama, tokoh agama lainnya, untuk memberikan rekomendasi pembangunan negara masa depan. Dari mereka kita masih bisa berharap suara-suara kebenaran. Seandainya wadah ini telah ada, tentu seorang Arbi Sanit tidak sampai menjadi pengurus partai baru.

Kelima, libatkanlah secara langsung dan simultan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan negara. Berikan hak mereka dengan sebaik-baiknya. Rasakanlah penderitaan mereka, rasa lapar yang sering melilit lambung mereka, dingin dan panas yang mereka rasakan tatkala berada di kereta dan angkot yang selalu macet. Hiduplah bersama rakyat yang menderita. Tanpa itu wakil rakyat dapat dipastikan hanya bisa bicara.

Hari ini adalah hari dimana umat Islam berpuasa. Jika puasa tidak mempertajam pisau kepedulian nurani kita, dan tidak pula melahirkan satu paradigma baru untuk berubah lebih baik, maka apalagi yang akan membuat kita sadar untuk benar-benar berbenah?

*Penulis adalah kolomnis tetap www.kaltimtoday.com dan mantan Pengurus Daerah Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kutai Kartanegara, Kaltim

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.