News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Perbatasan Perlu Perhatian Besar, Anggaran Dari APBD Tahun Ini Mencapai Rp884,24 Miliar

Perbatasan Perlu Perhatian Besar, Anggaran Dari APBD Tahun Ini Mencapai Rp884,24 Miliar

KALTIM TODAY -- Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan agar perbatasan benar-benar menjadi beranda NKRI.

Karenanya, kata dia, kawasan ini memerlukan perhatian besar dan serius guna pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.

"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat harus diimplementasikan guna pencapaian percepatan pembangunan sehingga tercipta stabilitas daerah dan negara," kata Awang Faroek Ishak di hadapan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pertahanan Wilayah Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Komando (Sesko) TNI Pendidikan Regional (Dikreg) XXXVIII 2011 di Ruang Tepian I, Rabu dua pekan lalu.

Menurut dia, kawasan perbatasan Kaltim mencakup tiga daerah yakni Kabupaten Nunukan serta Malinau dan Kutai Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia baik negara bagian Serawak maupun Sabah dengan bentang garis batas mencapai 1.038 kilometer.

Kawasan perbatasan membentang dari Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan hingga Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat. Wilayah tersebut meliputi 15 kecamatan yang dengan luasan sekitar 57.731 kilometer atau mencakup 23,54 persen dari luas Kaltim.
Sedangkan anggaran pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga tahun ini mencapai Rp884,24 miliar masing-masing 2009 Rp18,37 miliar dan pada 2010 sekitar Rp1,79 miliar serta 2011 senilai Rp864,07 miliar.
Sementara itu, untuk anggaran pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 2011 mencapai Rp553,54 miliar masing-masing 2009 Rp145,57 miliar dan tahun lalu senilai Rp151,86 miliar serta tahun ini Rp256,11 miliar.

Karenanya, melalui kedua sumber anggaran tersebut pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa program dengan sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memberdayakan masyarakat.

"Program prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan sepanjang perbatasan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pos-pos lintas batas serta pemberian bantuan berupa subsidi ongkos angkut perbatasan dan pedalaman," jelas Awang Faroek Ishak.

Beberapa strategi pemecahan masalah perbatasan yang harus segara diatasi pemerintah pusat diantaranya mengenai garis batas negara perlunya penguatan diplomasi internasional, percepatan penyelesaian tapal batas dan penetapan Undang-Undang Perbatasan Negara.

Mengatasi kesenjangan pembangunan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal baik manusia, sosial budaya, ekonomi dan alam.
Sedangkan pada bidang pertahanan dan keamanan perlu dilakukan upaya peningkatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan, peningkatan pengawasan kegiatan illegal, antara lain penebangan hutan, pencurian ikan dan penambangan liar, peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) serta Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

"Dinamika permasalahan di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian lebih baik dari pemerintah dan daerah. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga eksistensi dan pembangunan kawasan tersebut. Bentuk perhatian lebih itu dapat terwujud dari pembagian kewenangan antara pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten," demikian Awang Faroek Ishak. (yans/hmsprv).

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.