News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Pers Punya Hak Istimewa dalam Menjalankan Tugas, Tapi...

Pers Punya Hak Istimewa dalam Menjalankan Tugas, Tapi...



KALTIMTODAY -- Pers memiliki kemerdekaan dan previlege (hak istimewa) untuk melaksanakan fungsi dan tugas, namun tetap berdasarkan undang-undang pers. Seorang wartawan jika melakukan tindak pidana di luar tugas-tugas jurnalistik dapat diproses secara hukum oleh kepolisian.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers ABG Satria Naradha saat membacakan sambutan Ketua Dewan Pers Bagir Manan pada Sosialiasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian RI (Polri) tentang koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers di Samarinda, belum lama ini.

"Pers memang memiliki kemerdekaan dan privilege dalam menjalankan tugas-tugasnya namun tetap berdasarkan undang-undang pers," kata Satria. Jika pekerja pers atau wartawan melakukan tindak pidana di luar profesi, maka kepolisian dapat memproses sesuai ketentuan hukum, lanjutnya.

Kemerdekaan yang dimiliki insan pers bukan berarti sebebasnya dalam memperoleh informasi dan pemberitaan tanpa memperhatikan perlindungan terhadap jati diri, nama baik, maupun masa depan salah satu pihak yang menjadi sumber berita.

"Sehingga tidak jarang pemberitaan tersebut berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib oleh sumber berita yang merasa tidak terima,"tuturnya

Satria mengatakan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri dilakukan dalam upaya memberi jaminan bagi insan pers melaksanakan tanggung jawab profesi tanpa harus khawatir terhadap pembredelan perusahaan pers tempat bekerja dan melindungi kemerdekaan insan pers dari jeratan hukum pidana.

"Saat wartawan membuat kekeliruan dalam tugas jurnalistik, tidak dapat serta merta dikenai sanksi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi oleh UU Pers,"kata pria yang juga pemilik kelompok media Bali Post ini.

Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk dialog ini menghadirkan tiga narasumber yaitu, Ketua komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ridlo Eisy, Perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Kombespol Syahril Gunawan dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibya .

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.