News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Perkebunan dan Pertambangan Tidak Teratur Ancam Keragaman Hayati

Perkebunan dan Pertambangan Tidak Teratur Ancam Keragaman Hayati

KALTIMTODAY -- Pengelolaan lahan perkebunan dan pertambangan yang menggunakan kawasan hutan dataran rendah memberikan dampak tidak baik terhadap kehidupan di kawasan hutan dan perkembangan penduduk di daerah sekitar.

Contohnya, praktek penebangan hutan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu akibat berkurangnnya populasi kehidupan habitat hutan di Kalimantan, khususnya Kaltim. Ini yang kemudian juga menyebabkan berkurangnya habitat orangutan di Kalimantan yang kini tinggal 60 persen.

"Ancaman yang membuat kehidupan habitat hutan terancam dan rusak, karena adanya perburuan dan pembunuhan binatang dan tumbuhan terhadap habitat hutan. Sebab, binatang habitat hutan, misalnya orangutan diyakini menjadi musuh bagi perkebunan sawit. Kemudian menjadi satwa yang diperdagangka. Selain itu banyak jenis tumbuhan yan dapat dijadikan obat tradisional," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, Riza Indra Riadi.

Menurut Riza, kawasan hutan dataran rendah merupakan habitat keragaman hayati, baik flora dan fauna. Termasuk jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, yakni orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus), Bekantan (Nasalis Larvatus), Pesut Mahakam (Orcaella Brevirostris), Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Gajah Kalimantan (Elephas Maximus Barneensis), Anggrek Hitam (Coelogyne Pandurata) dan Rafflesia Kalimantan (Rafflesia Pricei).

"Kami berharap pengelolaan perkebunan dan pertambangan tidak merusak habitat hutan dan itu sangat diperlukan Kaltim. Guna mensukseskan pengelolaan habitat hutan tersebut, tentu peran Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan. Terutama dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan perkebunan dan pertambangan, sehingga kergaman hayati dalam hutan akan terlindungi," harapnya.

Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan guna mengelola SDA dengan baik, contohnya membuat rencana peraturan daerah (Raperda) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

"Hal ini, saya pikir patut dilakukan, mengingat pengelolaan SDA yang baik akan mampu membawa kesejahteraan bagi semua mahluk, terutama manusia. Sehingga diharapkan, kebijakan tersebut harus dipikirkan bersama agar ancaman terhadap kawasan hutan tidak bertambah parah," tegasnya. (jay/hmsprov).

Foto : Kondisi lingkungan paska penambangan batu bara seperti ini perlu mendapat perhatian terkait soal reklamasi lahan.(dok/humasprov kaltim)

Source: Pemprov Kaltim

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.