News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Inilah Pendidikan Kita, Masihkah Dijajah?

Inilah Pendidikan Kita, Masihkah Dijajah?


KALTIMTODAY -- Pendidikan di Indonesia sudah sangat akrab dengan polemik, kotroversi, juga ironi. Kalau tidak, tingkah tak wajar dari para guru dan murid, regulasi yang ada berupa Undang-Undang juga bermasalah. Ya, bermasalah, karena setiap ada Undang-Undang baru selalu saja ada penolakan.

Ada dua tradisi tidak baik di negeri ini yang kerap kali terjadi. Pertama, pemegang kebijakan tidak memiliki saluran komunikasi dengan rakyat yang akan menerima kebijakan, sehingga tidak 100% menguasai keadaan apalagi menguasai masalah. 

Kedua, kebijakan dibuat dengan tidak melibatkan unsur terkait. Akibatnya setiap ada kebijakan baru, pasti akan berbuntut dengan penolakan baru.

Mungkin ada perwakilan diajak diskusi dan dimintai masukan, tapi masih belum merepresentasikan harapan dan kebutuhan seluruh elemen pendidikan tinggi di tanah air.

Seperti terjadi pekan lalu, Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan UU Perguruan Tinggi (UU PT) pada Rapat Paripurna, Jumat (13/7). Apa yang terjadi setelah disahkan, beberapa pihak langsung menolak.

Di antaranya adalah BEM Universitas Indonesia (UI) bersama Komisi Nasional Pendidikan akan segera melakukan gugatan UU PT tersebut yang dinilai akan memberatkan siswa didik. “UU PT ini memberatkan siswa didik, jadi harus digugat,” ujar Ketua BEM UI sebagaimana dilansir HU Republika (14/7).

Sebelumnya Pemerintah bersama DPR juga telah mengesahkan UU Pendidikan yang dikenal dengan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP itu juga menuai kritik dan penolakan sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Ada beberapa alasan lain mengapa UU PT ini ramai menuai penolakan. Pertama, UU tersebut diyakini tidak akan memajukan pendidikan bangsa, karena jelas tidak merakyat. Kedua, berpotensi menimbulkan dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketiga, UU tersebut diprediksi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan bangsa. 

Bahkan Dewan Pembina Forum Rektor UNISSULA Semarang Prof Laode Masihu Kamaluddin menilai bahwa UU PT itu akan mengeleminir nilai-nilai kebangsaan. “Yang akan terjadi adalah internasionalisasi pendidikan tinggi yang kuat. Dari 3.200 perguruan tinggi swasta, akan ada banyak yang kolaps,” ujarnya masih dari sumber yang sama.

Jadi UU PT itu juga memberikan ruang kepada Perguruan Tinggi Asing untuk beroperasi di Indonesia. Wah, kalau sudah bawa asing-asing begini bisa gawat jadinya, hehe. Mudah-mudahan saja tidak, tentu kita berharap demikian.

Memang Barat lebih baik pendidikannya, terutama jika berbicara soal manajemen, kinerja, dan pelayanan. Sekalipun UU PT itu tetap memberikan ketentuan yang harus ditaati oleh PT Asing yang akan beroperasi di Indonesia, tetap saja keberadaan PT Asing itu tidak akan mengakomodir kepentingan nasional, meskipun tetap ada mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Sejarah Indonesia.

Buktinya, selama ini mata kuliah itu bukan tidak ada, tetapi soal moral dan nasionalisme kebangsaan, kian tahun semuanya kian melemah. Bahkan, kalaupun dosen-dosen di PT Asing itu nanti banyak diisi oleh orang Indonesia dapat dipastikan dosen yang mengajar akan mengikuti ketentuan PT Asing yaitu komersialitas.

Logikanya sederhana, setengah abad lalu kita dijajah oleh negara Barat. Bangsa kita disengsarakan dan dibodohkan. Sekarang disaat kita merdeka, kita beri ruang kepada mereka. Tentu kita sama sekali tidak antipati terhadap asing, namun bertindak proporsional itu harus.

Lalu, Mungkinkah bangsa asing akan berpikir kebaikan bangsa Indonesia? Sepertinya mustahil, negeri ini hanya akan bangkit dengan kesadaran penduduknya sendiri, bukan pemikiran bangsa lain, sekalipun secara empiris nampak lebih baik.


Foto: Ilustrasi/FutureStartup.com

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.