News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Tanpa Migas, Pertumbuhan Kaltim 11,73 Persen

Tanpa Migas, Pertumbuhan Kaltim 11,73 Persen

KALTIMTODAY -- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur H Farid Wadjdy, secara bergantian menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2011 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pada Rapat Paripurna XV DPRD Kaltim, belum lama ini.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisyal, Gubernur Awang Faroek bersama Wagub Farid Wadjdy menyampaikan LKPj setebal 70 halaman secara detail dan terperinci sesuai dengan kinerja dan prestasi yang dicapai selama 2011.

"Laporan ini terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta permasalahan dan solusinya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013, terutama rencana strategis dan prioritas pembangunan tahun ketiga (2011) pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun," ujar Awang Faroek.

Menurut Awang Faroek, penyampaian LKPJ Gubernur, juga merupakan laporan tahunan dalam rangka memperkuat keseimbangan peran (check and ballances power) diantara elemen penyelenggara pemerintahan daerah, terutama antara DPRD dan perangkat pemerintah daerah.

Dalam laporannya, Awang Faroek menyampaikan sejak awal kepemimpinan dirinya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur H Farid Wadjdy telah menyampaikan Visi Kaltim Bangkit 2013, yaitu "Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera".

"Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov mengusung tiga agenda besar, yaitu menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat dan meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Sesuai dengan target pembangunan lima tahun ke depan, pada 2013 pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai lebih dari 4 persen, kesempatan kerja terbuka atau pengangguran menurun pada level 7,42 persen dan Pemprov mampu menurunkan angka kemiskinan hingga dibawah 7 persen.

Menurutnya, situasi tersebut hanya mungkin terjadi jika inflasi terkendali, investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi mengalir deras di Kaltim, serta didukung oleh iklim investasi yang aman dan damai.

Awang menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan pada 2011 di Kaltim, alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp17,23 triliun yang terdiri dari alokasi dana APBD Provinsi sebesar Rp10 triliun dan alokasi dana APBN sebesar Rp7,23 trilyun.

"Dengan alokasi anggaran yang besar dan berbagai program yang telah dilakukan, mampu memberikan perubahan nyata terhadap kemajuan pembangunan di Kaltim, yang dapat dilihat dari indikator ekonomi makro pembangunan," jelasnya.

Indikator makro ekonomi pembangunan tersebut antara lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim atas dasar harga berlaku pada 2011 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp390,6 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2011 tercatat sebesar 3,93 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,04 persen. Namun jika dilihat dari PDRB tanpa migas, pertumbuhan ekonomi mencapai 11,73 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, dari sisi perubahan harga (inflasi/deflasi) di Kaltim selama tiga tahun terakhir masih terkendali dibawah dua digit, yakni berada pada level 6,35 persen di tahun 2011. Selain itu, berdasarkan tinjauan makro ekonomi nasional Desember 2011, Kaltim merupakan provinsi pertama yang memberikan kontribusi terbesar pada ekspor nasional yang mencapai 18,20 persen atau sebesar US $38,21 milyar.

Selain sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, pembangunan pada sektor-sektor lainnya juga tidak terlupakan oleh Pemprov, khususnya sektor pertanian dalam arti luas seperti pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang dapat langsung menyentuh masyarakat dan membantu upaya pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

"Tentunya juga pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

Rapat Paripurna XV DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, dihadiri oleh 29 anggota DPRD Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie beserta jajaran pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov Kaltim. (her/hmsprov).

Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2011, Tanpa migas, ekonomi Kaltim tumbuh 11,73 %.(heru/humasprov kaltim)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.