News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Ternyata Negara itu Tidak Ada!

Ternyata Negara itu Tidak Ada!


KALTIMTODAY -- Indonesia membantu IMF sebesar Rp 9,4 triliun sudah pada tahu, kan? Nah, sekarang tahu nggak kalau ternyata negara itu adalah "gubernurnya" globalisasi. Maksudnya? 

Negara idealnya adalah wilayah berdaulat yang segala regulasi dan ketentuan konstitusinya diatur secara absolut oleh pemerintah negara tanpa ada tekanan apalagi intervensi pihak asing. 

Namun yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Atas nama globalisasi, negara sekarang seringkali "diperingatkan" oleh dunia jika tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan globalisasi.

Headline harian Kompas (17/7) lalu melansir, “Pada masa lalu pemerintah mengendalikan stok beberapa bahan kebutuhan pokok. Namun, sebagai bagian dari program IMF guna mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah diminta tidak lagi memegang stok selain beras. Kini stok dikendalikan segelintir orang. Ternyata, harganya malah sering melonjak tiba-tiba”.

Akibatnya apa, rakyat bertubi-tubi dihantam badai kesusahan. Apalagi ketika menjelang lebaran dan tahun baru. Sekalipun tidak ada Undang-Undang tertulisnya setiap lebaran dan tahun baru seketika secara serentak semua harga barang kebutuhan melonjak naik. 

Jangankan tepung terigu, garam saja Indonesia memilih impor. Demikian dengan beberapa jenis kebutuhan lainnya; gula, beras, dan sebagainya. Akhirnya Indonesia dibanjiri jenis kebutuhan makanan impor. Hal ini tentu akan mengurangi kuantitas produksi dalam negeri, terutama komoditas pertanian.

Petani pun tidak berdaya. Tidak saja petani, pedagang di pasar pun akan menerima dampaknya. Sudah tidak sedikit pasar-pasar tradisional yang kini sepi pembeli dikarenakan harga kebutuhan hidup yang terus melambung. Hal ini tentu akan sangat merugikan para pedagang di pasar tradisional.

Loh, pemerintah ke mana? Selain beras, beberapa komoditas pertanian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar sebagai konsekuensi globalisasi. Karena itu, upaya intervensi yang berlebihan bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunai (WTO). Padahal pasar jelas tidak membela kepentingan rakyat. Pasar, ya, pasti komersial.

Kalau rakyat Indonesia sejahtera semua, tidak ada yang hidup dalam kekurangan. Tentu penyerahan pasar pada mekanisme pasar secara penuh tidak begitu berpengaruh. Masalahnya, Indonesia adalah negara yang dihuni oleh populasi terbesar yang hidup dalam kesulitan. Tentu aturan globalisasi itu sangat tidak relevan.

Kalau sudah seperti ini mau apa? Inilah tugas yang menanti generasi muda bangsa. Hari ini negara Indonesia tidak mampu berbuat banyak. Rakyatnya lapar, pemerintah tidak bisa menolong secara langsung dan massif. Karena terbentur aturan globalisasi. Mau menyetop impor, terhalang globalisasi. Bahkan menghentikan impor film juga terbentur globalisasi.

Pada saat yang sama rakyat yang kesulitan kian hari kian susah. Secara konstitusional rakyat itulah sebenarnya yang berdaulat atas negeri ini. Sebab dalam doktrin demokrasi, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Tapi Indonesia lucu ya, rakyat malah tidak pernah dilayani malah sering dibebani.

Bahkan sulit untuk dilupakan bersama. April 2012 pemerintah sangat ingin menaikkan harga BBM karena jika tidak naik negara akan mengalami kebangkrutan. "Harus naik!," begitu kehendak pemerintah. Karena rakyat tidak terima, akhirnya ditunda sambil nunggu moment yang pas untuk menaikkan kembali harganya.

Tetapi dalam situasi rakyat kesulitan, tiba-tiba datang IMF ke Indonesia minta sumbangan. Apa kata pemerintah? Wahai IMF, Ini buat kamu 1 Milyar Dollar, ya. 

Fakta ironi, negara jadi budak globalisasi. Lalu untuk apa pemilu kalau akhirnya kebijakan negara harus tunduk dengan regulasi globalisasi? Jika demikian faktanya, kemerdekaan kita adalah fatamorgana!


Foto: Ilustrasi/GlobalDenver

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.