News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Angkutan Lebaran Jangan Lebih Kapasitas

Angkutan Lebaran Jangan Lebih Kapasitas

KALTIMTODAY -- Menjelang lebaran tahun ini Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, meminta agar masalah tansportasi menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan (Dishub) sehingga pada saat mudik lebaran nanti masyarakat bisa tenang dan tidak banyak menemui kendala baik dari angkutan laut, udara maupun darat.

"Salah satunya angkutan laut. Tidak boleh membawa penumpang melebihi kapasitas, kalau memang angkutan seribu orang jangan ditambahi lagi semua itu demi keselamatan penumpang, jadi harus diutamakan. Kalau ada yang mengangkut melebihi kapasitas, ijinnya harus dicabut," kata Awang, Selasa lalu.

Begitu juga angkutan udara, gubernur juga berpesan agar para jasa penerbangan agar mengutamakan keamanan penumpang yang diprediksi penumpang melonjak.

"Jasa penerbangan yang paling padat khususnya tujuan Jawa maupun Sulawesi. Kalau penumpang padat agar ada penerbangan ekstra, sehingga penumpang dengan pesawat udara dapat terlayani dengan baik," harap Awang.

Untuk angkutan darat, keluhan masih saja seputar kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Karena itu secara darurat jalan-jalan yang rusak itu akan diperbaiki.

Terpisah Kepala Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Dishub Kaltim Murjani mengatakan, ASDP terus melakukan pembenahan di berbagai dermaga fery, tujuannya untuk kelancaran angkutan lebaran. Salah satunya dermaga feri Kariangau yang diprediksi untuk angkutan penyeberangan tahun ini bakal melonjak seiring pertumbuhan ekonomi Kaltim yang semakin pesat.

"Persiapan menjelang lebaran khususnya ASDP, terus melakukan pembenahan di sejumlah dermaga khususnya untuk sandar kapal fery.
"Tentunya yang kurang baik akan terus kita perbaiki, semuanya itu demi pelayanan kepada masyarakat," ungkap Murjani.

Terkait kenaikan tarif lebaran tahun ini, untuk angkutan sungai danau dan penyeberangan di Kaltim masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan. Jadi daerah tidak bisa menentukan tarif sebelum ada keputusan resmi pemerintah.

"Kalau ada penetapan tarif akan ada pemberitahuan lebih dahulu sehingga daerah akan menentukan berapa persen dari tarif dasarnya," ungkap Murjani. (sar/hmsprov).

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.