News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Waspada Aksi Trafficking di Kaltim

Waspada Aksi Trafficking di Kaltim


KALTIMTODAY -- Kasus perdagangan orang (trafficking in persons) di Kaltim tidak hanya dialami penduduk luar daerah lain, tapi korbannya juga warga Kaltim. Menyusul munculnya kasus trafficking yang belum lama ini terjadi di Muara Kembang, Kutai Kartanegara.

"Kasus-kasus trafficking selama ini korbannya penduduk luar Kaltim, namun kini sudah terjadi pada penduduk Kaltim. Jadi kita harus mewaspadai dan melakukan antisipasi," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) Kaltim Dra Hj Ardiningsih belum lama ini.

Dia mengatakan, Pemprov Kaltim telah merealisasikan amanah yang terkandung dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Perpres Nomor 69 tahun 2008 dan Perda serta Surat Keputusan Gubernur No.357/K.-279/2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Personel Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ekploitasi Seksual Anak Provinsi Kaltim terdiri dari Tim Pengarah, yaitu Gubernur Kaltim, Wagub Kaltim, Ketua DPRD Kaltim, Danrem 091/ASN, Kapolda Kaltim, Kejati Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim dan Rektor Unmul.

Kemudian Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekprov Kaltim dengan Ketua Harian Asisten Kesra Sekprov Kaltim, Sekretaris Kepala BPP-KB Kaltim, Wakil Sekretaris Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak BPP-KB Kaltim, ditambah sejumlah anggota dan Sub-Sub Gugus.

Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) sebagai bentuk antisipasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada TPPO dan ESA, mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan, mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabiitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Selain itu mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban dan membangun serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Menurut dia, perdagangan orang di Kaltim sudah beberapa kali terjadi. Berdasarkan temuan yang ada, Kaltim dideteksi tidak hanya sebagai daerah transit yang utamanya melalui Kota Tarakan dan Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, namun juga sebagai daerah pengirim dan penerima.

Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang erat sekali kaitannya dengan faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Namun demikian ujarnya, masyarakat harus tahu pula bahwa masalah perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sebenarnya berakar pada ketidakadilan gender.

"Karena itu, masalah ini harus kita tanggulangi bersama. Pemerintah dan semua komponen di dalam masyarakat harus segera mengambil langkah-langkah konkret," ujarnya. (ina/hmsprov)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.