News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Alokasi Rp 20 M Untuk Layanan Kesehatan

Alokasi Rp 20 M Untuk Layanan Kesehatan

KALTIMTODAY -- Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk masyarakat kurang mampu sebesar Rp20 miliar. Bantuan ini diberikan agar masyarakat Kaltim dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya pada Rumah Sakit Pemerintah.

Alokasi anggarannya terintegrasi dengan program Jamkesmas Pusat dan Jamkesda Kabupaten/Kota yang tahun ini dikelola UPTD Jamkesprov.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Froek Ishak pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim pada sidang paripurna DPRD Kaltim, Selasa (7/8) lalu.

Gubernur berharap melalui kebijakan ini diharapkan seluruh masyarakat Kaltim khususnya yang miskin dan kurang mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik dan berkualitas.
Selama ini ujarnya, pelayanan kesehatan pada RSUD yang dimiliki Pemprov Kaltim sudah mengacu kepada Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yang berlaku di seluruh Indonesia.

"Sistem administrasi pelayanan kesehatan sudah dibuat untuk tidak menyulitkan masyarakat dengan berpedoman pada manlak Jamkesmas dan Jamkesda dengan dibentuknya Pusat Layanan Kesehatan terpadu," kata Gubernur.

Sistem ini lanjut Gubernur, bertujuan untuk memberikan layanan administratif berupa jaminan pelayanan di Poliklinik dan Jaminan Perawatan di ruang rawat inap. Untuk prasarana rawat inap kelas III sudah mencapai 70 persen dan direncanakan pembangunan Gedung Perawatan kelas III sebanyak 400 pasien.

Sementara itu, berkenaan dengan tarif yang digunakan untuk pasien kelas tiga, berdasarkan unit cost yang ditetapkan pada tahun 2005.

Pemprov sangat mendukung pembangunan kesehatan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Namun pembiayaan untuk upaya kuratif masih diperlukan dalam rangka menyiapkan sumber daya kesehatan untuk memenuhi standar sesuai amanat Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sementara itu Gubernur pada bagian lain mengatakan, keberadaan dokter di Kaltim saat ini masih di bawah target karena baru mencapai ratio 28 per 100 ribu penduduk, sedangkan keberadaan Dokter Spesialis sudah melampaui target yaitu dengan ratio 10 per 100 ribu.

"Untuk itu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga dokter antara lain mengusulkan penambahan formasi ke Pemerintah Pusat, kemudian pengangkatan dokter sebagai tenaga kontrak oleh kabupaten/kota," katanya.

Selain itu, dilakukan upaya dengan penempatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) untuk daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai kebutuhan kabupaten, setiap tahun dilakukan tiga kali penempatan, baik untuk penggantian maupun penempatan baru.

Idealnya setiap orang dokter melayani 2.500 penduduk dengan ratio 40 dokter per 100 ribu penduduk, sedangkan seorang dokter spesialis melayani 16 ribu penduduk dengan ratio enam Dokter Spesialis per 100 ribu penduduk.

"Pemprov menyadari keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kesehatan di setiap jenjang pelayanan kesehatan, khususnya tenaga dokter dan dokter spesialis," katanya lagi. (ina/hmsprov)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.