News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Faktanya, Bukan Hanya e-KTP!

Faktanya, Bukan Hanya e-KTP!

TERTINGGAL memang tidak enak. Selain tidak diperhitungkan, juga akan mendatangkan rasa malu. Tetapi, untuk tampil lebih baik, juga tidak bisa hanya dengan marah dan berapologi. 

Nampaknya situasi itu kini kerap kali mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Dari sisi sains dan teknologi jelas Indonesia jauh tertinggal. Bahkan, dalam urusan komoditi pasar, Indonesia menjadi surga berbagai macam produk industri. Mulai dari industri mewah hingga yang asal-asalan.

Bukan cerita langka, kalau masyarakat kita hampir setiap hari mengantre di sebuah tempat service center produsen elektronik karena kerusakan pada barang yang baru saja dibelinya. 

Hal ini menunjukkan bahwa karena begitu terbelakangnya negeri ini di bidang teknologi, tidak jarang waktu berharga rakyat Indonesia tersita untuk mengurus barang di service center yang seringkali memakan waktu cukup panjang. 

Ketidakberdayaan
Seseorang kadang harus rela berminggu-minggu tidak bisa menghubungi dan dihubungi keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayangnya, hanya karena handphone yang baru dibelinya mengalami masalah dan harus dibawa ke service center.

Dalam aspek yang lebih strategis, bangsa ini juga tidak lebih baik. Di bidang pendidikan misalnya, negara yang secara konstitusional bertanggung jawab dalam mencerdaskan rakyatnya justru dapat dikatakan telah menyimpang dari amanah konstitusi tersebut.

Demikian yang disampaikan oleh Mohammad Abduhzen dalam opininya di harian Kompas (30/08/2012) yang bertajuk “Korporatisasi Pendidikan”. 

Ia menegaskan dalam awal pembahasannya bahwa “Di tengah budaya korup sekarang, lembaga persekolahan tak sepenuhnya lagi menjadi institusi terpuji, tempat mengajarkan kearifan dan membentuk watak mulia. Lingkungan sekolah, terlebih pendidikan tinggi, kini menyerupai korporasi di mana berbagai transaksi-juga korupsi-terjadi”.

Ketua Litbang PB PGRI itu menunjukkan beberapa bukti umum yang meliputi kasus korupsi pengadaan sarana dan prasaran yang melibatkan 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Beragamnya jalur masuk PTN, plagiarisme, kecurangan Ujian Nasional (UN) sebagai gambaran nyata betapa buruknya dunia pendidikan kontemporer tanah air. Termasuk penyalahgunaan bantuan operasional sekolah (BOS), dan pungutan yang tidak sedikit di banyak sekolah.

Bahkan Abduhzen yang juga direktur eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina itu menegaskan bahwa secara tidak sadar dalam tiga pilar penting pendidikan masa kini, semangat yang tumbuh justru bukan semangat konstitusi, melainkan korporasi.

Ketika Pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah melalui UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) justru menggerus spirit Pembukaan UUD 45.

Abduhzen menyatakan hal itu dapat dilihat secara gamblang dengan memperhatikan tiga ketentuan penyangga privatisasi institusi pendidikan.

Pertama, pendanaan menjadi tanggung jawab masyarakat, di samping pemerintah (Pasal 46). Kedua, pendidikan dikelola dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pasal 51) dan otonomi perguruan tinggi (Pasal 50). 

Ketiga, penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan harus berbentuk badan hukum pendidikan /BHP (Pasal 53 ayat 1). Hal ini menyeret dunia pendidikan tenggelam dalam frame bisnis. Oleh karena itu, Abduhzen menegaskan bahwa UU BHP yang kini berubah menjadi UU Pendidikan Tinggi lebih merupakan bukti korporatisasi dan privatisai lembaga pendidikan.

Di bagian akhir opininya, Abduhzen menegaskan bahwa UN lebih merupakan afirmasi korupsi daripada membangun bangsa. Menurutnya, UN adalah makar melalui demoralisasi bangsa.

Abduhzen mencatat bahwa konspirasi secara massal antara guru dan murid dalam melakukan kecurangan secara berulang-ulang, telah meruntuhkan makna dan sendi-sendi utama pendidikan. Kejujuran dan sportivitas dalam pembelajaran menjadi absurd bahkan lenyap.

Bahkan, Abduhzen menyatakan secara gamblang UN telah menjadi bibit korupsi yang bertaburan di pemerintah dan masyarakat ditanam dan diteguhkan secara efektif ke dalam jiwa anak di seantero negeri. Situasi yang tak dapat dibayangkan bagaimana karakter bangsa ini kedepannya.

Di bidang politik negeri ini juga tidak kalah tertinggal. Demi kepentingan pemilu pemerintah telah mewajibkan setiap penduduk untuk memiliki e-KTP. Tidak mengapa jika e-KTP memudahkan masyarakat miskin mendapat hak berobat dan sekolah secara layak. Tetapi nampaknya hal itu sulit, terutama jika mengingat jumlah utang negara yang kian hari kian bertambah.

Secara substansial e-KTP dimaksudkan untuk akurasi jumlah penduduk, terutama ketika masa pemilu tiba. Padahal, kepercayaan rakyat terhadap pemilu kian merosot. Bahkan diprediksi, jumlah penduduk yang golput akan lebih banyak daripada yang tidak. 

Pernyataan Marzukie Alie dalam sebuah acara talkshow di sebuah stasiun TV nasional bahwa DPR sebagai badan legislatif tidak bisa bekerja seperti eksekutif yang dapat memberikan dampak langsung ke masyarakat menunjukkan bahwa legislasi masih dipahami sebagai ranah yang jauh dari kehidupan nyata. Padahal kenyataan bernegara dan berbangsa ini semuanya mengacu pada legislasi.

Ia menyebutkan bahwa pekerjaan membuat Undang-Undang, bukanlah pekerjaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat layaknya eksekutif bekerja, melainkan ketika Undang-Undang yang dibuat telah disahkan dan dilaksanakan barulah rakyat merasakan hasilnya. 

Statement seperti itu, menunjukkan bahwa DPR memang tidak mampu bekerja dengan baik. apalagi, jawaban tersebut lahir ketika massa mengkritisi keberangkatan anggota DPR yang sedang melenggan ke Brasil untuk studi banding.

Logikanya sangat sederhana, bagaimana mungkin ada UU disahkan yang relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sangat rendah atau mungkin justru tidak bersinggungan dengan kondisi rakyat. Mestinya, DPR membuat UU yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga begitu disahkan, tidak lama kemudian rakyat dapat merasakan hasilnya secara konkrit.

Kembali Pada Nurani
Semua elemen bangsa dan negara tentu mendambakan negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, maju dan sentosa. Tetapi keinginan itu tidak bisa diraih dengan secepat kilat. Kemerdekaan selama 67 tahun masih belum cukup mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul.

Masalahnya terletak pada mentalitas bangsa Indonesia sendiri yang notabene terjangkiti virus latah, suka ikut-ikutan, bangga menjadi follower, dan konsumtif. Bukan saja konsumtif dalam soal barang dalam bentuk item kebutuhan bendawi, tetapi juga dalam hal berpikir dan bersikap.

Hal ini tentu tidak akan mengantarkan bangsa ini pada idealitas kemerdekaan, malah justru bisa sebaliknya. Kemerdekaan menjadi semu dan akhirnya absurd. Seolah kehilangan akal sehat, nyaris semua kebijakan dan program belum dan tidak benar-benar relevan dengan situasi dan kondisi bangsa.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul misalnya, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional membuat kebijakan UN dan konsep kurikulum yang menganut paradigma industri berupa standar yang melingkupi hampir semua aktivitas pendidikan. 

Akibatnya jelas, selain tidak relevan dengan kondisi pendidikan di lapangan, konsep industri dalam pendidikan itu tanpa disadari, menggiring banyak pihak jatuh pada irasionalitas. Bagaimana tidak, ternyata di sekolah, seorang guru secara terang-terangan melegalkan ketidakjujuran untuk sebuah tujuan.

Padahal, jika kita sejenak berpikir, untuk membangun bangsa dan negara ini kita tidak perlu studi banding dari London sampai Washington, cukup dengan menghidupkan nurani kita kembali. Melihat sejarah perjalanan bangsa, dan merajut persatuan antar sesama penduduk negeri.

Negeri ini merdeka bukan karena literatur di perpustakaan, atau para pejuang kita dulu suka kelayapan ke luar negeri. Tetapi membangun persahabatan dan persatuan. Karena para pejuang bangsa memahami dengan benar bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih dengan cara tergesa-gesa apalagi serampangan. 

Demikian pula dengan upaya memajukan bangsa ke depan, tidak bisa terwujud secepat kilat. Butuh proses, butuh waktu dan tentu butuh kesadaran akan jati diri.

Bangsa ini tentu harus segera maju, tapi tetap harus pakai akal sehat dan tentunya nurani. Sebab meniru apa yang ada di luar sana, yang dianggap lebih baik secara membabi buta, kemudian mengabaikan apa yang berharga dalam negeri, adalah bunuh diri.  

Tuhan telah menyindir kita agar menggunakan hati nurani dan akal sehat dalam menguak suatu masalah, bukan menonjolkan hawa nafsu dan keberahian. “Apakah Kamu Tidak Berpikir?”.


*Imam Nawawi adalah kolumnis tetap www.kaltimtoday.com dan perintis Kelompok Studi Islam (KSI) Loa Kulu, serta mantan perintis dan ketua Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII), Kutai Kartanegara, Kaltim.

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.