News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

LPSE Kaltim Lelang 1.027 Paket Rp3,3 Triliun

LPSE Kaltim Lelang 1.027 Paket Rp3,3 Triliun

KALTIMTODAY -- Sejak 1 Januari - 24 Agustus 2012, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim sudah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (Lelang) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Berdasarkan Smart Report LPSE hingga 24 Agustus 2012, total paket yang dilelangkan melalui LPSE Provinsi Kaltim sebanyak 1.027 paket, dengan total pagu dana senilai Rp3,3 triliun," terang Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Prov Kaltim Abdullah Sani, belum lama ini.

Sani menjelaskan LPSE Kaltim dalam kategori Pemerintah Provinsi menduduki peringkat ke-3 pagu tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta (Rp9,03 triliun) dan Provinsi Jawa Barat (Rp3,4 triliun).
Sementara untuk kategori secara keseluruhan LPSE se-Indonesia, LPSE Kaltim menduduki peringkat ke-6 setelah Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemprov Jawa Barat.

"Total pagu pelelangan LPSE Kaltim belum termasuk dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang dilelang," tambah Sani.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

"Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," jelasnya.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (her/hmsprov).

Foto: Abdullah Sani

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.