News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Indonesia Menuju Homo Homini Lupus?

Indonesia Menuju Homo Homini Lupus?

Oleh Imam Nawawi*
KALTIMTODAY [NOTE KE-49] -- SEORANG petani mengerti betul apa yang harus dilakukan untuk melindungi tanaman padinya agar terhindar dari hama. 

Akan tetapi, sebagian elit bangsa ini tidak seperti petani yang cerdas. Bukannya menjauhkan hama dari negara, justru bekerjasama dengan hama. Irasional.

Untuk kesekian kalinya publik dipertontonkan konflik antar lembaga hukum. Ketegangan antara KPK dan Polri kembali terulang. Setelah Cicak vs Buaya, kini KPK dan Polri bersitegang terkait kasus simulator surat izin mengemudi (SIM). 

Entah bagaimana dan seperti apa, setidaknya publik melihat bahwa kasus tersebut menjadi satu bukti terkini bahwa hama korupsi di negeri ini bagi sebagian pihak justru akan dipelihara. Meskipun semua sepakat hama korupsi itu harus diberantas. Aneh tapi nyata, itulah Indonesia. Tagline-nya anti korupsi tetapi praktiknya justru korupsi. 

Seperti jamak dipahami, praktik korupsi itu telah membudaya di hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak saja kaum elite, tetapi juga rakyat biasa. Sogok-menyogok di jalanan, di kantor kelurahan, di kantor polisi, sudah menjadi rahasia umum, demikian ungkap Ustadz Yusuf Mansur dalam opininya di Republika (10/10).

Atas hal itulah KPK perlu hadir sebagai wujud kesungguhan bangsa Indonesia memerangi korupsi. Oleh karena itu sudah semestinya KPK didukung, diperkuat, dan dipermudah, dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberantas korupsi di negeri ini. Apalagi konteks kelahiran KPK lebih karena ketidapercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang sudah ada.

Akan tetapi, seperti telah disinggug di atas, karena mungkin masih ada pihak yang merasa terancam dengan kehadiran dan kerja keras KPK dalam memberantas korupsi, maka pelemahan terhadap KPK terus saja diupayakan. Meskipun publik tidak pernah lengah mengawasi dan mendukung KPK.

DPR dalam hal ini adalah pihak yang banyak dinilai oleh beberapa kalangan dan analis sebagai yang paling “gerah” dengan kehadiran KPK. Tidak mengherankan jika kemudian DPR selalu berusaha untuk “memperbaiki” KPK secara subjektif. Itulah alasan terkuat mengapa DPR punya hasrat untuk melakukan revisi UU KPK. 

Hasrat yang menurut Budi Kurniawan, Mahasiswa Master Public Policy di Australian National University, Canbera, itu sebagai bentuk kesalahan berpikir dalam melihat KPK. DPR dinilainya masih menggunakan paradigma lama, trias politica, yang artinya setiap lembaga negara diawasi lembaga negara yang lain, bukan oleh masyarakat sipil.

Padahal, makna negara saat ini sudah berubah, tidak lagi seperti dahulu yang diaktori pemain tunggal kekuasaan. Negara harus diawasi oleh masyarakat sipil karena faktanya, tidak efektif jika dikontrol oleh kekuasaan legislatif. 

Kemudian, lanjut Budi Kurniawan, KPK adalah lembaga sampiran negara, lembaga yang didirikan negara untuk mengontrol dirinya sendiri, yang biasanya lembaga sampiran seperti itu hadir atas inisiatif dan desakan masyarakat sipil di tengah-tengah supremasi hukum yang sangat lemah.

Tetapi entah mengapa, fakta yang sangat mudah dicerna oleh akal siapapun itu menjadi begitu runyam hari ini. Inilah satu fakta, bahwa tekad memberantas korupsi belum benar-benar utuh. Masih ada pihak yang ingin memelihara hama demi dirinya sendiri. Seperti pecandu narkoba, nikmat sesaat, sengsara dunia akhirat.

Homo Homini Lupus
Jika korupsi tidak segera diberantas dan menjadi komitmen negara secara utuh, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami apa yang disebut oleh Thomas Hobbes sebagai homo homini lupus, yaitu situasi di mana manusia yang satu memangsa manusia yang lain. Kanibalisme dalam praktik yang berbeda akan membudaya di negara ini.

Dalam negara yang homo homini lupus menjadi budaya situasi yang tercipta hanyalah perebutan hak-hak dalam kehidupan sosial. Model kehidupan dimana pihak yang kuat merampas hak-hak pihak yang lemah yang mengubur dalam-dalam asas suatu negara, yakni keadilan sosial.

Tentu kita tidak ingin situasi yang digambarkan Hobbes itu terus merealita di negeri ini. Dan, sejatinya, masalah ini hanya butuh satu hal, yaitu kemauan. Lebih tepanya adalah general will (keinginan bersama) untuk memberantas korupsi. Meskipun secara politik dan hukum negara harus benar-benar membuat kebijakan pemberantasan korupsi dengan landasan integritas.

Kualitas teragung dari seorang pemimpin adalah integritas. Tanpa integritas, tidak akan ada keberhasilan nyata yang dapat diwujudkan. Dan, seorang pemimpin bisa dikatakan memiliki integritas manakala rakyat lebih utama daripada jabatan dan kelompoknya, apalagi keluarganya sendiri. Jadi, homo homini lupus sebenarnya bisa diatasi oleh seorang individu yang disebut pemimpin, yang memiliki kekuasaan, kewenangan, dan tentunya keteladanan.

Kewenangan dalam kajian sosiologi bukan sekedar hak membuat kebijakan semata. Kewenangan lebih merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang benar-benar dibutuhkan baik secara materil, moral, dan spiritual. Dan, jika disandarkan pada konstitusi negara, maka kewenangan itu harus seutuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. 

Membangun Negara
Memberantas korupsi berarti membangun negara. Karena korupsi telah merugikan negara secara material dan finansial. Pada saat yang sama juga melumpuhkan akal sehat dan urat syaraf penduduknya. Jika dibiarkan maka sama halnya kita membiarkan negeri ini roboh tak berguna.

Memberantas korupsi tidak akan selalu efektif dengan hanya mengandalkan upaya penegakan supremasi hukum, pengutan KPK, tetapi juga komitmen seluruh elemen bangsa Indonesia, utamanya mental seluruh pejabat dan rakyat. Terutama mentalnya dalam memandang kekuasaan dan kemewahan.

Cara pandang seperti itu akan melahirkan gaya hidup royal dan egois. Yaitu pengutamaan kepentingan pribadi dan pemenuhan kebutuhan mereka dengan tidak peduli lagi terhadap hal-hal penting yang sangat dibutuhkan rakyat. Korupsi adalah tindakan paling nyata dari pemenuhan hasrat hidup mewah dengan kekuasaan.

Padahal, menurut Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya, kemewahan hidup merupakan salah satu faktor penghambat suatu negara untuk mencapai kemakmuran, keadilan, dan kejayaan. Jadi, membangun negara, dalam konteks perang melawan korupsi ini, juga harus dilakukan dengan kembali menempatkan kekuasaan dan kemewahan pada posisi yang rendah. Bukan tujuan tetapi sarana.

Lebih dari itu, penguatan secara komprehensif terhadap keimanan dan ketakwaan seluruh elemen bangsa juga menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan. Hanya iman dan takwa yang akan mendorong manusia mampu bersabar dalam berperilaku jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas egoisme diri. Tanpa iman dan takwa, sehebat apapun KPK pasti akan dikelabuhi juga. 

Kini saatnya kita bersama membangun negara ini dengan sebenar-benarnya. Mari bersama kita satukan barisan untuk terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi. Mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan, sampai pada masyarakat dan pemerintahan. 

Senantiasalah bersihkan hati, karena korupsi adalah buah dari akal yang mati dan hati yang tak berfungsi. Tanpa kebersihan hati, semua adalah imajinasi. Dusta dianggap benar dan benar dianggap dusta, sementara dirinya tetap mengaku sebagai orang bersih dan layak memimpin.

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). (QS. 4 : 49). 


[IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis www.kaltimtoday.com dan perintis Kelompok Studi Islam (KSI) Loa Kulu, serta mantan perintis dan ketua Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII), Kutai Kartanegara, Kaltim].

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.