News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Pemprov Kaltim Klaim Terus Tekan Silpa

Pemprov Kaltim Klaim Terus Tekan Silpa


KALTIMTODAY -- Lebih dari tiga tahun periode kepemimpinan Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Pemprov Kaltim terus berupaya untuk menekan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari realisasi penyerapan keuangan APBD Kaltim.

Pada awal masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek, tepatnya pada akhir 2008, realisasi penyerapan keuangan APBD Kaltim sebesar 85,64 persen dari total APBD Rp7,42 trilliun dan realisasi fisik 84,17%. Dengan kondisi itu, masih terdapat Silpa Rp1,066 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp329,17 miliar dan belanja langsung Rp737 miliar.

Sedangkan untuk 2009, realisasi penyerapan keuangan mencapai 84,63% dari total APBD Rp7,46 triliun dan realisasi fisik 89,28%, Silpa Rp1,176 trilliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp498,08 miliar dan belanja langsung Rp648,09 miliar.

Sementara untuk 2010, realisasi penyerapan keuangan APBD Kaltim mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2009 menjadi 88,11% dengan total APBD Rp6,72 trilliun dan realisasi fisik 84,57%. Silpa mampu ditekan hingga Rp798,66 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp261,83 miliar dan belanja langsung Rp536,83 miliar.

Pada 2011, realisasi penyerapan keuangan APBD 86,15% dengan total APBD Rp9,45 triliun dan realisasi penyerapan fisik 85,27%, Silpa Rp1,308 trilliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp395,84 miliar dan belanja langsung sebesar Rp913,11 miliar.

Untuk 2012, Pemprov berupaya meningkatkan realisasi penyerapan keuangan dan menekan Silpa. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan juga mendapatkan asistensi dari TEPPA Pusat dan TEPPA Aceh.

"Realisasi penyerapan keuangan sejak 2008 sampai dengan 2011 mengalami kenaikan dan penurunan, namun yang jelas Pemprov dengan seluruh SKPD berupaya untuk meningkatkan daya serap anggaran dan meminimalisir Silpa," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Dr H Rusmadi.

Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie mengatakan tingginya angka Silpa juga dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah pengendalian anggaran yang belum maksimal dan tidak dilakukan secara totalitas. Namun di sisi lain, efisiensi yang dilakukan SKPD juga ikut mempengaruhi tingginya Silpa, meskipun tidak terlalu signifikan.

Untuk lebih memantapkan peningkatan daya serap anggaran dan meminimalisir angka Silpa, pada awal tahun anggaran 2013 seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kaltim diisyaratkan akan melakukan lelang hingga penandatanganan kontrak pelaksanaan proyek pembangunan secara serentak.

"Itu yang akan kita lakukan dan sudah disepakati oleh seluruh pejabat eselon II saat rapat monitoring dan evaluasi atau rapat pimpinan terakhir. Bahkan, kita juga sudah buat edaran untuk itu. Komitmen ini dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan daya serap anggaran setiap SKPD, dan tentunya untuk menekan Silpa," ujar Sekprov Kaltim, Dr H Irianto Lambrie. (sumber: hmsprov)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.