News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Pemprov Prioritas Tanggulangi Kemiskinan

Pemprov Prioritas Tanggulangi Kemiskinan

KALTIMTODAY -- Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim dan mendapat perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak terkait, termasuk jajaran swasta dan masyarakat pada program dan kegiatan pembangunan di daerah ini.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan adalah berkoordinasi dengan masyarakat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kaltim dan kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Ir H Nazrin, Senin (24/9), terkait upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

"Koordinasi dengan masyarakat sangat penting dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan atau terhadap masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan," kata Nazrin.

Hal itu juga sejalan dengan program Pemprov untuk terus berkomitmen dalam penanganan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan maupun program-program penanggulangan kemiskinan sejalan dengan program pemerintah kabupaten/kota se Kaltim dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Nazrin mengungkapkan ada tiga pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia), yaitu menciptakan sistem perlindungan sosial nasional yang mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan goncangan secara individu maupun kelompok.

Peningkatan kapabilitas penghidupan kelompok miskin agar dapat mengakses manfaat dari pertumbuhan ekonomi tanpa menggangu kelestarian lingkungan. Serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil, merata, dan berkualitas bagi kelompok miskin dan kelompok yang rentak terhadap kemiskinan.

Dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) maka diharapkan kepada SKPD terkait di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota serta lembaga terkait agar segera melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan baik melalui dana APBN maupun APBD Provinsi dengan mengacu pada buku panduan yang telah diterbitkan.(her/hmsprov).

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.