Waspadai Dampak Buruk Pornografi!

KALTIMTODAY -- Para orang tua harus mewaspadai perkembangan anak-anaknya, terutama usia remaja terhadap dampak buruk pornografi, terutama perempuan dan anak sebagai korban terbesar dari penyebarluasan materi pornografi yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim Hj Ardiningsih pada Sosialisasi Kebijakan Hukum Nasional terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi) di Balikpapan, menyatakan, para orang tua perlu mendapat pengetahuan tentang pornografi untuk kemudian dapat menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya pada perempuan dan anak sebagai generasi muda penerus masa depan bangsa.

Akibat buruk pornografi dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan sikap dan tindakan pencegahan terpadu antara masyarakat dan pemerintah yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab bersama.

Dikatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada seminar "Sinergi Pemerintah dan Industri Perfilman Nasional dalam Membentuk Masyarakat Madani" yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Padjadjaran Bandung pada 9 Mei 2010 lalu, juga menyatakan keprihatinannya ketika membaca hasil survei terakhir dari KPA yang mengungkapkan bahwa; 97% dari 4.500.000 remaja pada 12 kota besar di Indoensia, siswa SMP pernah menonton video porno. 90% mengaku pernah berciuman, 62,7% melakukan hubungan suami istri dan 21% siswa SMA pernah melakukan aborsi.

Survei tersebut dilakukan terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di seluruh Indonesia. Karena itu menurut Menteri Kominfo, pornografi menjadi keprihatinan yang serius bagi bangsa dan negara ini, karena tidak hanya berdampak pada yang bersangkutan, tapi juga memberikan ancaman bagi lingkungan sekitar dengan meningkatnya jumlah korban pelecehan seks, pemerkosaan dan perilaku menyimpang lainnya.

Untuk menyikapi berbagai persoalan mengenai pornografi dan pornoaksi itu, Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah memberikan respon dan tindakan nyata secara terkoordinasi berdasarkan hukum yang berlaku untuk bersama-sama masyarakat mencegah pornografi dan pornoaksi, menyusul telah dikeluarkan dan berlakunya UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kemudian dikeluarkan pula Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: SKB/0666/MENPORA/VI/2005, Nomor: M.15/MENPP/VI/2005, Nomor: 192/M/KOMINFO/66/2005.367 tahun 2005 dan Nomor: KEP/14/VI/2005 tentang Keluarga Bersih Ponografi dan Pornoaksi yang ditandatangani oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah-raga, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Agama serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut juga telah ditindak-lanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Mewujudkan Keluarga Bersih Pornografi (RAN-MKBP).

"UU maupun SKB tersebut, perlu terus disosialisasikan ke masyarakat luas untuk mengurangi tindakan atau perbuatan dan dampak-dampak negatif pornografi," kata Ardiningsih.

Sementara itu kepada para peserta sosialisasi diharapkan akan dapat memaknai tujuan Undang-undang terha-dap perlindungan perempuan dan anak dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi perempuan dan anak, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.(ina/hmsprov)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel