"Keputusan UMP Kaltim 2012 Wajib Dilaksanakan!"


KALTIMTODAY -- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mencapai Rp1.752.000 perbulan wajib dilaksanakan pihak perusahaan sebagai upaya memberikan upah layak pada pekerja di daerah ini.

"Bagi perusahaan yang keberatan atau merasa tidak mampu silahkan ajukan keringanan, tetapi dengan catatan perusahaan yang bersangkutan siap diaudit untuk membuktikan kemampuan keuangan perusahaan," kata Awang Faroek saat memimpin apel pagi, di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.

Dia berharap para pengusaha juga harus memikirkan nasib buruh, yang selama ini merupakan bagian dari perusahaan, salah satunya dengan memberikan upah layak kepada mitra kerja.

Awang juga berharap, agar perusahaan jangan selalu mengancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bila terkait soal upah pada tenaga kerja. Padahal selama ini harus diakui pengusaha sudah memperoleh keuntungan berkat kerja karyawan yang baik.

Apalagi aturan terkait pelaksanaan UMP sudah jelas dan telah diputuskan, sehingga perusahaan yang merasa tidak mampu, segera ajukan keberatan atau mohon keringanan. Bukan sebaliknya mengancam PHK karyawan.

Terkait dengan hal itu, dia menginstruksikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, segera melakukan evaluasi dan menyiapkan petugas audit, terkait sejumlah perusahaan yang mengajukan keberatan atau minta keringanan.

Hal ini disampaikan Awang Faroek menyikapi tuntutan DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim yang berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat diturunkan menjadi Rp1.405.000,-.

"Apabila ada perusahaan yang keberatan atas UMP yang ditetapkan beberapa waktu lalu, yakni Rp1.752.000, silahkan ajukan keringaran atau keberatan dan itu artinya pendapatan perusahaan siap diaudit, untuk mengukur kemampuan keuangan perusahaan tersebut," kata Awang Faroek Ishak.

Menurut dia, keputusan yang disampaikan kepada karyawan saat unjukrasa dilakukan ribuan buruh di Samarinda di depan Kantor Gubernur Kaltim adalah wajar. Karena Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan berapa jumlah besaran UMP bagi karyawan.

Selain itu, kata Awang UMP tersebut, sudah diperhitungan untuk memberikan pendapatan layak bagi pekerja, sehingga dapat hidup lebih baik yang dampak ikutannya pastilah lebih baik baik bagi ekonomi Kaltim.

Ditunggu Sebelum 1 Januari 2013

Beberapa waktu lalu Awang Faroek Ishak menyatakan masih menunggu jika ada perusahaan yang menyampaikan permohonan keberatan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Rp1.752.000, selambat-lambatnya 10 hari sebelum tahun baru 2013.

"Kalau sampai 10 hari tersebut tidak ada penyampaian keberatan oleh perusahaan, yakni pada 1 Januari nanti, perusahaan dianggap menerima dan siap melaksanakan," kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda, Selasa (27/11).

Awang menegaskan, keputusan yang dilakukan tersebut telah dihitung sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Kaltim oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara professional.

Menurut dia, keberatan harus disampaikan oleh perusahaan, bukan asosiasi perusahaan dan selanjutnya akan diperoses sesuai aturan berlaku. "Keputusan ini saya sampaikan bukan secara sepihak.
Karena, sebelum saya memutuskan, saya telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, yakni Danrem 091/ASN, Kapolda, Kajati dan Ketua DPRD Kaltim. Akhirnya, berdasarkan koordinasi, keputusan tersebutlah yang saya ambil dan para buruh juga senang," jelasnya.

Apabila ada perusahaan mengajukan keberatan, maka perusahaan bersangkutan siap diaudit untuk membuktikan kemampuan keuangan perusahaan. Awang berharap perusahaan jangan selalu mengancam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bila terkait soal upah pada tenaga kerja.

Karena selama ini harus diakui, bahwa pengusaha sudah memperoleh keuntungan berkat kerja karyawan yang baik.

"Karena itu, saya berharap seluruh pimpinan perusahaan yang beraktifitas di Kaltim dapat memahami kebutuhan hidup layak karyawannya, sehingga kesejahteraan pekerja juga dapat terpenuhi. Berdasarkan hal itu, saya berharap jangan ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan di Kaltim," harap Awang.(jay/hmsprov).


Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menerima perwakilan buruh terkait penetapan UMP 2013.(johan/humasprov kaltim)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel