News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Inilah Kata Pakar Hukum Tentang Kasus AFI

Inilah Kata Pakar Hukum Tentang Kasus AFI


KALTIMTODAY -- Kasus Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak (AFI) terkait penjualan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) milik PT Kutai Timur Energi sebesar 5 persen, sehingga menjadikannya berstatus tersangka dan sudah menjalani pemeriksaan hingga dua kali, ternyata kasusnya tak layak diproses lanjut, karena tidak ada bukti yang menguatkan jika Awang bersalah.

Hal tersebut ditegaskan oleh empat pakar hukum yang menjadi narasumber dalam dialog publik tentang penegakan hukum kasus divestasi PT KPC di Hotel Swissbell Borneo Samarinda, Kamis (6/12) kemarin.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Eddy OS Hiariej, penetapan seseorang untuk menjadi tersangka seharusnya berdasarkan bukti.

"Kalau tidak ada bukti yang memadai, supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka perkara itu harus dihentikan. Khusus terhadap orang yang disangkakan, tapi tidak punya bukti sebagai tersangka korupsi," kata Eddy dikutip kaltimtoday.com dari laman Pemprov Kaltim.

Kasus yang dialami Awangt sebenarnya cukup lama ketahui masyarakat Kaltim. Apalagi, kasus tersebut dari berbagai pihak diharapkan dapat diusut tuntas. Eddy mengatakan, hal itu memang harus dilakukan. Artinya, yang salah tetap ditindak. Tetapi, jika yang tidak bersalah tanpa bukti menguatkan maka harus dihentikan.

"Dasar itu adalah tidak adanya bukti yang cukup. Kalau tidak ada bukti yang cukup, masa mau dipaksa? Intinya begitu. Untuk menghentikan kasus tersebut, Jaksa bisa menggunakan Pasal 109 KUHP," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum dari Fakultas Hukum Unirversitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan, mengenai kasus perjanjian jual beli saham 18,6 persen antara PT Bumi Resources dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur bukan Awang Faroek yang menandatanganinya, karena saat itu Awang maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Kaltim, yakni tidak menjabat sebagai Bupati Kutai Timur.

Termasuk juga dengan masalah penggunaan dari hasil penjualan saham 5 persen tersebut. Dia mengatakan, itu juga bukan Awang yang melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya, hal itu dilakukan perusahaan yang ditunjuk mengelola penjualan saham tersebut.

"Yang satu-satunya menjadi keterkaitan beliau adalah ketika memberikan persetujuan untuk menjual. Karena ketika itu, posisinya sebagai pemegang saham bukan kapasitasnya sebagai gubernur," jelasnya.

Karena itu, dia berpendapat tidak ada sifat yang melawan hukum yang dilakukan Awang dalam kasus tersebut. Menurut dia, jika yang dilakukan penyidik untuk menetapkan bahwa Awang sebagai tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, maka hal itu adalah tidak ada gunanya.

Melihat kajian yang dilakukan dan berdasarkan bukti yang dimiliki kuasa hukum AFI, maka hal itu tidak patut dilanjutkan.

"Penyidikan kan sudah dilakukan sejak 2010 lalu. Jika memang tidak ada bukti yang kuat, maka penyidikan sebaiknya harus dihentikan, karena apa yang dilakukan Bapak Awang Faroek bukan tindak pidana," jelasnya. (hmsprov/ktc)

Foto: Para Pembicara dalam dialog publik. Dari kiri La Sina, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Sudhono Iswahyudi, Chairul Huda, moderator dan Eddy OS Hiariej. (syaful/humasprov kaltim)

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.