Ironi Tradisi "Blusukan" dan Problem Sosial


KALTIMTODAY -- Kunjungan Presiden Yudhoyono ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tanjung Pasir,Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu, seperti yang mungkin sudah kita lihat, itu kini menjadi perbincangan yang cukup menarik belakangan ini. 

Sontak saja semua media ramai-ramai memberitakan kejadian yang jarang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Di media cetak, TV, maupun online banyak mengulas dan membahas kejadian yang terbilang sangat-sangat langka tersebut. Bahkan di jejaring sosialpun kejadian itu ramai dijadikan sebagai menu bergunjing.

Namun, ada yang kurang pas sepertinya dengan pemberitaan itu. Pasalnya, kunjungan yang sebenarnya sangat wajar itu memang harus dan perlu terus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi, ia malah menjadi sebuah bahan pemberitaan yang sangat heboh. 

Pemberitaan yang mencuat kuat ke publik justru langkah “blusukan” Presiden SBY itu dinilai adalah sebagai strategi politik semata. Bahkan sempat dihebohkan kalau sang presiden mencoba meniru gaya Gubernur DKI Joko widodo yang seolah sedang menjadi tren. 

Berbagai argumentasi dan persepsi pengamat dan tokoh publik berulang-ulang disiarkan untuk menyoroti langkah-langkah SBY itu, yang sebagian besar dari mereka menilai hal itu adalah trik politis belaka. 

Sementara, apa yang menjadi fakta di lapangan sejak lama bahkan sebelum kunjungan presiden itu dilakukan, seolah menjadi hal yang tidak penting dan kemudian terlupakan sama sekali. Padahal itulah yang sebenarnya yang harus menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini mengindikasikan minimnya kepedulian "hulubalang" yang sebenarnya kepada kondisi masyarakat. 

Fakta menunjukkan permasalahan nelayan di Tanjung Pasir itu miskin akan fasilitas kerja, kondisi sehari-harinyanya juga memprihatinkan, juga sosialisali dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak sampai kepada nelayan menjadi sesuatu yang tak kalah manarik. 

Namun, yang kita saksikan, karena target akan posisi politik dalam pemilu 2014 mendatang senantiasa menjadi rebutan dan fokus pemberitaan, sampai-sampai terlupakan masalah dan pekerjaan yang jelas di depan mata. Akibatnya jelas, pelayanan kemasyarakatan menjadi hal yang tidak menarik lagi jika isu politik yang menjadi kepentingan.

Padahal dengan temuan di lapangan tersebut mengindikasikan kurang berhasilnya suatu program pemerintah. Artinya, ternyata pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah selama ini sebenarnya masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat tingkat paling bawah. Jika di Tangerang saja yang notabene dekat ibukota RI masih banyak masyarakat kelas bawah kesulitan mengakses dana KUR, maka di daerah lain juga perlu dipertanyakan. 

Inilah sebenarnya yang harus menjadi perbincangan serius. Agar kinerja pemerintah dapat dievaluasi oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sehingga masyarakat tidak digiring hanya untuk melihat, fokus, membicarakan dan melakukan sesuatu yang kurang proporsional. Koreksi masyarakat dan masukan para pakar untuk mendukung jalannya program pemerintah yang harus direspon.

Tindakan nyata seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan hanya berwacana siapa nanti yang akan menentukan kebijakan. Karena siapapun yang membuat kebijakan dan memimpin, jika aksi tidak dimulai dari sekarang, maka tidak akan membawa perubahan apa-apa!. 


[Marsono Sayoto, penulis adalah pemerhati masalah sosial kemasyarakatan. Saat ini ia dan sejumlah koleganya di Metricsplus Review Institute (Metricsplus Group) sedang menyiapkan grand strategi pembangunan ekonomi bangsa berbasis kemandirian umat]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel