News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Selamat Datang Kaltara, Irianto Lambrie Jadi Pj Gubernur

Selamat Datang Kaltara, Irianto Lambrie Jadi Pj Gubernur

KALTIMTODAY -- Irianto Lambrie yang sebelumnya menjabat sekretaris provinsi (Sekprov) Kaltim dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Kepastian pelantikan itu diterima Irianto mendadak kemarin sore.

"Mendadak dikonfirmasi. Sore tadi (kemarin) dikabari dan langsung gladi," katanya kepada Kaltim Post kemarin. "Ini saja aku masih repot cari baju (untuk pelantikan)," katanya, tertawa.

Dia baru dapat kabar untuk mengikuti gladi pelantikan pada pukul 15.00 Wita, dari Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tadi pelantikan Irianto digelar pukul 10.00 Wita, di Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan sepuluh Pj bupati Daerah Otonom Baru (DOB) se-Indonesia, termasuk Pj Bupati Mahakam Ulu (Mahulu). Pelantikan berjalan lancar.

Menurut Irianto, figur yang ditunjuk Jakarta untuk menjadi Pj Bupati Mahulu adalah MS Ruslan, yang saat ini menjabat Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Wilayah kabupaten baru ini mencakup lima kecamatan. Yakni, Long Bagun, Long Pahangai, Long Apari, Long Hubung, dan Laham, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Sementara Kaltara akan terdiri dari dari Bulungan (ibu kota provinsi), Malinau, Nunukan, Tarakan, dan Tana Tidung.

Sebagai Pj Gubernur Kaltara, Irianto akan akan mempersiapkan pemerintahan. Mencakup lembaga dan personel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sampai gubernur definitif.

Pembentukan oganisasi pemerintahan ini nantinya akan dikonsultasikan juga dengan provinsi induk; Kaltim. Sejauh ini, perangkat daerah yang akan dibentuk adalah sekretariat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan instansi lain yang dinilai relevan dengan kondisi Kaltara.

"Selebihnya, ya, melaksanakan fungsi setara gubernur definitif," katanya.

Menurut ketentuan, Pj gubernur atau bupati, bertugas dalam kurun waktu satu tahun untuk mempersiapkan perangkat daerah dan KPU. Jika tugas tersebut belum selesai dalam satu tahun, masa jabatannya bisa diperpanjang atau diganti pejabat baru.

"Tapi umumnya saya melihat tidak ada Pj yang menjabat lebih satu tahun. Kayak Pak Tarmizi Karim (PJ Gubernur Kaltim) dulu kan sekitar enam bulan," katanya. Terkait posisi Irianto saat ini, Sekprov Kaltim, akan di Plt-kan. Jika Irianto sudah menuntaskan tugas sebagai Pj Gubernur, dia tentu akan kembali ke posisinya semula. Sebagai informasi, salah satu syarat menjadi Pj gubernur adalah pejabat eselon I yang masih aktif.

SEMPAT MOLOR
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, November 2012. Awalnya peresmian daerah di utara Kaltim ini dijadwalkan 15 April.

Berjalannya waktu, peresmian ditunda jadi 18 April, hingga kemudian ditunda lagi. Sampai akhirnya ada kabar pelantikan Pj hari ini.  

Irianto Lambrie merupakan satu-satunya nama yang diusulkan Pemprov Kaltim untuk menjadi Pj Gubernur Kaltara. Keputusan akhir merupakan kewenangan Kemendagri. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah, dan Kerja Sama, Setprov Kaltim, Tri Murti Rahayu menyebut, setelah dilantik dan diresmikan, tugas penjabat gubernur Kaltara adalah mempersiapkan kelembagaan dan perangkat daerah.

Urusan ini, ada masa waktu selama enam bulan. Dalam durasi waktu itu juga, Pemprov Kaltim mesti menyelesaikan penyerahan aset Kaltim kepada Kaltara.

Diberitakan sebelumnya, dengan berdirinya Kaltara, maka luas Kaltim yang semula 198.653,23 kilometer persegi berkurang menjadi 127.267,52 kilometer persegi.

Selain melepas sebagian daratannya, seluruh aset Pemprov Kaltim di utara Kaltim juga otomatis jadi hak Kaltara. Secara keseluruhan, aset Pemprov mencapai Rp 18 triliun lebih, sementara yang diserahkan ke Kaltara Rp 1,3 triliun. Ini berarti, hanya 7,2 persen harta Kaltim yang diwariskan ke Kaltara.

Angka-angka barusan masih bersifat sementara, inventarisasi mendalam masih berjalan. Aset terbesar yang dimiliki Pemprov Kaltim didominasi infrastruktur jalan. Nilai jalan jaringan yang dicatat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim di Kaltara, mencapai Rp 829 miliar.

Sementara dari kabupaten/kota terbesar di Kaltara, aset Pemprov terbanyak ada di Tarakan. Totalnya Rp 503 miliar. Terkecil adalah Tana Tidung dengan total aset Rp 630 juta. Namun demikian, Pemprov masih harus mengumpulkan berkas aset tersebut sebelum jadi kepemilikan Kaltara.

Dalam undang-undang pembentukan Kaltara, lama waktu yang ditetapkan untuk menuntaskan tugas tersebut, dua tahun setelah Kaltara diresmikan. Durasi yang ditetapkan itu tergolong lama. Biasanya undang-undang hanya memberi batasan waktu selama enam bulan.

Bagi infrastruktur seperti jalan atau irigasi, penyerahan juga mesti dilengkapi bukti pembebasan lahan. Ini dilakukan demi menghindari aksi saling klaim nantinya.

Berdasar data Biro Perlengkapan Setprov Kaltim, aset terbesar yang berdiri di tanah Kaltara adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang nilainya Rp 483 miliar. Terbesar kedua adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah Bulungan, nilainya Rp 15 miliar. Sementara terkecil ada pada UPTD Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD) Tarakan; Rp 13 juta.

DELAPAN DINAS
Dalam Peraturan Pemerintah 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kaltara masuk dalam kategori yang mendapat skor 40-70. Dalam hal ini, skor Kaltara adalah 61.

Itu berarti, Sekretariat Provinsi Kaltara maksimal memiliki tiga asisten, 15 dinas, dan 10 lembaga teknis. Tahap awal, Kaltara hanya membentuk delapan dinas dan beberapa lembaga teknis.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, dan terakhir, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM).

Di luar dinas-dinas itu, ada juga lembaga teknis seperti Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana, dan Badan Lingkungan Hidup.


Sumber: Kaltim Post / www.kaltimpost.co.id


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.