BBM Naik, Pejabat Asyik, Rakyat Tercekik

UNTUK kesekian kalinya saya merasa terdesak untuk membahas kenaikan BBM. Bukan pada soal pro dan kontra, tetapi mengapa semua ini bisa terjadi.

Sebagai rakyat, saya merasa perlu menyampaikan aspirasi ini sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kenaikan BBM bagi pemerintah adalah langkah mutlak. Artinya, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka negara akan mengalami defisit APBN. Jelas ini sangat tidak baik bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.

Di sisi lain, kemutlakan itu pun diperkuat dengan argumentasi bahwa subsidi BBM ternyata banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sehingga subsidi BBM pada hakikatnya tidak tepat sasaran. Atas dasar itu, maka kenaikan harga BBM tidak bisa dipungkiri.

Lantas, bagaimana nasib mayoritas rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan? Pemerintah berencana mengucurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dipelesetkan sebagian orang dengan istilah BALSEM.

Langkah itu dinilai pemerintah sebagai solusi efektif untuk mengatasi gejolak masyarakat akibat dari kenaikan inflasi sebagai akibat pasti dari dinaikkannya harga BBM.

Rencananya setiap warga miskin akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 150 ribu. Padahal, uang tunai sebesar itu tidak mungkin bisa diandalkan untuk hidup selama satu bulan.

Dengan demikian, sebenarnya pemerintah tidak benar-benar serius membangun bangsa dan negara ini. Meskipun argumentasi yang dibangun di media menggiring opini publik untuk menerima rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Saya melihat di sini belum ada jiwa kenegaraan pada sebagian besar elit pemerintah. Sungguh sangat kita sayangkan.

Mereka yang semestinya membawa kebaikan bagi rakyat justru sangat pandai berapologi atas nama rakyat. Meskipun sebenarnya masyarakat sudah nyata akan tercekik oleh dampak kenaikan harga BBM.

Buruknya Mental
Pernahkah kita bertanya, sekalipun hal ini bukanlah perkara yang sulit untuk dijawab. Untuk apakah para pemimpin menduduki kursi pemerintahan, menyehatkan APBN atau untuk mensejahterakan rakyat?.

Idealnya, rakyat sejahtera APBN sehat. Tetapi, kali ini harus dipisah atas dasar logika yang dibangun oleh pemerintah sendiri yang didukung oleh partai koalisi di Setgab.

Dengan opsi pemerintah menaikkan harga BBM demi kesehatan APBN jelas menunjukkan pemerintah tidak memiliki dasar dan tujuan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Mengapa demikian? Karena demi kesehatan APBN, rakyat kecil dipaksa untuk menerima opsi yang mencekik leher mereka sendiri.

Sementara itu, para elit negara, anggota DPR, termasuk mereka yang disebut pemerintah orang kaya yang juga ikut menikmati subsidi BBM sama sekali tidak terkena dampak kenaikan BBM. Sederhananya, kenaikan BBM itu hanya berlaku bagi rakyat miskin.

Katakanlah APBN itu adalah modal untuk mensejahterakan rakyat. Jika demikian, mengapa pemerintah masih mengorbankan rakyat miskin. Kenapa tidak mereka yang mengorbankan diri untuk bangsa dan negara?

Bukankah mereka orang terdidik, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kenapa rakyat yang disuruh lapar duluan sementara mereka asyik menikmati hasil kebijakan. Jika tidak karena mental yang rendah, tentu opsi murahan itu tidak akan jadi pilihan.

Justru seharusnya pemerintah merasa malu luar biasa kepada seluruh rakyat dan seluruh penduduk dunia, jika sampai harus mengorbankan rakyatnya yang katanya demi kesehatan APBN.

Opsi Kepahlawanan
Dalam hal ini saya sama sekali tidak tertarik membahas manuver berbagai pihak terhadap rencana kenaikan harga BBM yang direspon dengan berbagai macam sikap, termasuk oleh elit partai yang berseberangan.

Selain debatable, semua manuver itu hanyalah permainan murahan yang menunjukkan ketidakdewasaan mereka dalam berbangsa dan bernegara.

Saya ingin fokus pada rakyat. Kalau pemerintah serius ingin membangun bangsa dan negara, mestinya harga BBM itu bukan dinaikkan, tetapi diturunkan bahkan digratiskan. “Wah, ini berlebihan,” mungkin begitu komentar banyak pihak.

Mari kita lihat secara lebih jernih duduk masalah di negeri ini. Apakah Indonesia kekurangan Sumber Daya Alam? Jawabnya tidak, Indonesia sangat kaya Sumber Daya Alam. Tetapi kenapa minyak kini negeri kita impor?

Kemudian, apakah rakyat di negeri ini pemalas? Jawabnya, sebenarnya tidak. Tetapi mengapa pengangguran di mana-mana dan kemiskinan merajalela?.

Mari kita lanjutkan, apakah sumber daya manusia di negeri ini buruk? Jawabnya, tidak. Bahkan Indonesia dipenuhi para pakar lulusan dalam dan luar negeri. Tetapi kenapa bangsa kita tidak maju-maju?

Semua itu terjadi, karena bangsa Indonesia belum secara terbuka berani menjadi dirinya sendiri. Punya banyak SDA, tetapi asing yang mengelolanya. Punya rakyat yang siap tempur untuk menghidupi keluarganya, tetapi birokrasinya seperti vampir yang selalu menghisap darah.

Kita punya banyak SDM mumpuni, tetapi ilmunya turunan dari negeri penjajah, sehingga tidak ada ilmuwan yang mampu mengubah nasib rakyat.

Rhenald Kasali dalam bukunya, Re-Code DNA, menjelaskan bahwa Ilmu Ekonomi yang dipelajari di seluruh dunia hari ini adalah ilmu ekonomi yang memiskinkan orang miskin. Mengapa demikian, dalam teori perbankan, orang miskin tidak layak mendapat dana pinjaman untuk wirausaha.

Artinya, pemerintah semestinya melihat penyehatan APBN tidak melulu dari harga BBM. Meskipun subsidi untuk BBM itu sudah sangat besar. Toh akhirnya ke rakyat juga. Tetapi, lakukanlah opsi kepahlawanan dengan menata kembali negeri ini dengan sebaik-baiknya.

Pertama, lakukanlah nasionalisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Segera akhiri kontrak dengan pihak manapun yang bernama asing demi rakyat, bangsa dan negara.

Mungkin itu berat, tetapi demi rakyat, semestinya pemerintah tidak ragu untuk melakukannya. Apa iya, pemerintah sampai sekarang masih mau berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri, sementara asing terbahak-bahak dengan keuntungan dari aneka tambang bumi kita?

Kedua, pemerintah mestinya menyadari bahwa sebagian besar penyokong negeri ini adalah orang miskin. Tanpa orang miskin di negeri ini, tidak ada elit pemerintahan. Artinya, rakyat miskin adalah tulang punggung negeri kita. Maka berdayakanlah mereka.

Bangun sebuah sistim yang memungkinkan seluruh rakyat miskin dapat menerima saluran bantuan dana perbankan untuk wirausaha. Mungkin, sekali lagi ini sangat berat. Tetapi demi rakyat, mengapa pemerintah tidak mau melakukannya?

Ketiga, bangun teori keilmuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara, sehingga SDM yang tersedia nantinya adalah SDM yang siap mendukung pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Bukan ahli ilmu yang hanya pandai berteori tetapi tidak pernah merasakan derita rakyat.

Ingat, ilmu itu untuk kemaslahatan hidup masyarakat. Jika tidak, ubah atau ganti dengan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah semestinya langkah yang perlu dipersiapkan pemerintah dalam menyehatkan APBN.

Jadi, rakyat tetap hidup baik dalam kesejahteraan. Tetapi kalau melulu menaikkan harga BBM kemudian rakyat dipaksa menerima, mungkin tidak lama lagi negeri ini akan tergadai ke tangan asing. Na’udzubillah. []

________
*) IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis kaltara.news. Ikuti juga cuitan-cuitannya di @abuilmia

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel