News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Kekerasan Terhadap Anak dan Urgensitas Pemuda

Kekerasan Terhadap Anak dan Urgensitas Pemuda

Oleh Muslim M. Salbu*

BIADAB! Itulah barangkali kata yang tepat untuk mengungkapkan kekesalan terhadap perilaku Sadriansyah atau Upik (42 tahun), seorang pembunuh dan pemerkosa di Samarinda.

Seperti dilaporkan Kaltim Post daring (Rabu, 13/Mei/2015), Upik adalah pembunuh 4 anak kandungnya sendiri setelah sebelumnya ia ditetapkan polisi sebagai pelaku pemerkosaan -juga- terhadap anak kandung sendiri.

Lelaki psikopat ini membunuh anak-anaknya di usianya yang rata-rata masih anak-anak pada medio 1997 hingga 2008 lalu.

Parahnya, Upik membunuh anak-anaknya itu di depan istrinya sendiri Ru (35). Namun Ru sendiri tak mampu menahan perbuatan suaminya itu, lantaran takut. Anak-anak yang dibunuh oleh Upik semuanya sudah diberi nama.

Para korban yang semua adalah anak-anak usia dini sudah diberi nama. Yakni Santi Purwasih baru berusia 1 bulan. Santi dibunuh tahun 1997. Kemudian Saparudin berusia dua bulan dibunuh tahun 1998. Lalu Marhat yang berusia 3 bulan dibunuh tahun 2001 dan Syahrul berusia 4 bulan dan dibunuh tahun 2008.

Dari kejadian di Samarinda itu, patut diduga, peristiwa kekerasan anak di Kalimantan Timur secara umum boleh jadi memang tinggi kendati tidak selalu meluap menjadi isu nasional layaknya bocah Angeline di Bali beberapa bulan lalu.

Yang pasti, setiap kali terjadi aksi kasar tidak wajar terhadap anak akan selalu menyisakan keperihan yang menyesakkan dada. Umumnya hanya mengumpat dan mengecam aksi tersebut hingga pada akhirnya tak merubah apa-apa selain keprihatinan belaka.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kalimantan Timur pada awal Oktober 2015 lalu menyebutkan sejak Januari - September 2015 tercatat ada 60 kasus kekerasan terhadap anak di Samarinda. Itu belum termasuk kota-kota lainnya di Kaltim yang barangkali bergelimang kasus serupa hanya saja tidak terekspos media.

Bahkan, secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan tiap tahun terjadi 3.700-an kasus kekerasan terhadap anak. Itu artinya, dalam satu hari, ada sekitar 13 sampai 15 kasus yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus pelecehan seksual (pencabulan) hingga kekerasan dalam rumah tangga pada anak.

Lembaga komisi terkait biasanya yang paling banyak bicara mengena banyak hal. Termasuk tak ketinggalan lekas mendesak aparat dan pemerintah melakukan langkah-langkah nyata untuk memutus mata rantai aksi-aksi kekerasan terhadap anak. Memutus barangkali terdengar tidak masuk akal sebab perangai brengsek ini memang sudah menjadi semacam “takdir” bawaan periode hidup manusia. Tapi setidaknya harus ada upaya serius yang terlihat untuk mereduksi watak banal ini.

Singkatnya, perilaku kekerasan terhadap anak apalagi sampai menghilangkan nyawa adalah perilaku buas lagi terkutuk yang harus mendapatkan hukuman setimpal. Bahkan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhaksya Dault mengusulkan hukuman mati. Jelas titik krusial masalah ini tidak saja disorot dari aksi pedofil, tetapi juga kemaruknya praktik pedopath oleh pelaku.

Dan, runyamnya, sejumlah tindakan amoral yang disebut di atas pelakunya umumnya adalah orangtua muda atau anak-anak muda yang notabene merekalah pelanjut estafeta keberlangsungan bangsa ini.

Dalam hal ini tidak elok memang menarasikan secara generik (hantam kromo) bahwa demoralisasi dahsyat telah melanda masyarakat, atau pemuda kita. Namun, tetap harus diakui, pada level tertentu perihal itu memang sedang terjadi terutama menurut saya dipicu oleh permisifitas komunal.

Permisifitas komunal yan saya maksud adalah tumbuhnya gejala acuh tak acuh dalam masyarakat kita. Ada kecenderungan untuk abai atau sama sekali tak peduli amoralitas apapun yang dilakukan orang lain dan kemudian menganggap hal itu sebagai hal biasa karena merasa tak perlu mencampuri urusan orang lain. Ada sensitifitas sosial yang hilang di sini dan sayangnya ternyata gejala ini agaknya dianggap sebagai keniscyaan zaman khususnya bagi masyarakat perkotaan.

Hilangnya kepeduliaan dan keengganan untuk saling menjaga, menurut hemat saya, pertama-tama dipicu oleh perilaku kita yang menutup diri dari interaksi verbal. Menyusul kehadiran telepon pintar dan beragam gadget canggih, kita kemudian terhantar menjadi user yang sama sekali dibuat pasif. Kita lebih banyak menunduk dan mengatupkan mulut. Terkadang tertawa sendiri seraya memelototi gadget, sementara orang di kanan kiri kering sapaan bahkan senyuman pun tidak. Inilah realitas modernitas kita hari ini.

Fenomena ini tentu saja mengkhawatirkan dan boleh jadi akan semakin menggejala apabila tidak segera disadari. Kita tidak ingin bangsa ini disesaki kerumunan manusia yang tidak lagi memiliki rasa empati satu sama lain. Dan, empati itu tentu tidak saja dalam perhatian dalam bentuk lahiriyah, tetapi juga adanya rasa saling membutuhkan dan mengasihi yang karena itu kemudian mendorong bertumbuhnya kesadaran moral dan kecakapan sosial.

Saya kira nilai-nilai kekerabatan kolektif tadi merupakan sesuatu yang sangat fundamental untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kekerasan, khususnya represifitas terhadap anak. Harus digelorakan sejak dini bahwa anak adalah generasi yang masih dan akan terus bertumbuh.

Maka dari itu anak-anak generasi bangsa dan umat ini harus betul-betul dijaga dan arahkan dengan baik. Bukan justru dibinasakan, kendati terkadang pola edukasi yang bersifat fisik tetap diperlukan tentu dengan proporsi yang dibenarkan.

Berangkat dari pengalaman dan sebagai upaya untuk menangkal terperaganya kembali kekerasan terhadap anak dan memandang pentingnya peran pemuda untuk turut serta dalam mengatasi fenomena ini, maka beberapa hal berikut kiranya penting menjadi perhatian.

Pertama, dan ini barangkali dipandang terlalu moralis. Tapi saya harus bilang bahwa pertama mari tegakkan etika. Jangan lupa bahwa etika, juga empati, seringkali absen dalam ruang keterhubungan sosial kita dan bangsa sebagai entitas komunal -yang plural ini- bahwa kita tunggal ika.

Sehingga, pemerintah dan siapapun anak bangsa perlu didorong mendukung sepenuhnya gerakan membangun integritas nasional berbasis moral ini. Hal ini seturut juga dengan gerakan revolusi mental dalam nawacita yang digalakkan pemerintah Jokowi – JK dan lahirnya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kedua, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari elemen pembangunan, organisasi kepemudaan memiliki tanggungjawab moral untuk turut mengentaskan masalah kekerasan anak. Sebab, dalam banyak kasus, korban atau pelaku kekerasan ini adalah anak-anak atau pemuda/pemudi yang setidaknya belum berusia di atas 30 tahun seperti diatur dalam UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009.
Karenanya, kita mendorong pemerintah perlu terus mendukung program organisasi kepemudaan agar dapat survive melakukan pendampingan kepada generasi muda khsusnya dalam aspek kerohaniaan dan pembinaan mental.

Ketiga, mendesak dilakukan revitalisasi komisi negara yang mengurusi perlindungan anak. Usulan agar Komnas PA dibawah kementeriain saya kira perlu didukung agar kewenangannya makin kuat dalam melindungi generasi bangsa ini dari kepunahan yang tidak perlu. Juga mendesaknya dilakukan penguatan terhadap Undang Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak agar pelaku kejahatan seksual dihukum maksimal seumur hidup.

Alhasil, diperlukan kesatupaduan gerak dalam rangka menyongsong lahirnya Indonesia kuat dan bermoralitas agung. Sehingga kemudian upaya integrasi nasional ini akan mewujudkan keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Semoga.*

__________
*MUSLIM MANSHUR SALBU, penulis adalah Ketua Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Hidayatullah Kalimantan Timur. Sumber gambar ilustrasi artikel diambil dari Dailymail.co.uk

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.