Johan Budi dan Tantangan sebagai Jubir

SAYA disopiri Johan Budi dalam perjalanan dari gedung KPK ke kedai kopi di kawasan Menteng Jumat lalu (8/1). Perjalanan yang harusnya dekat itu nyasar gara-gara saya sok tahu jalan pintas. Tapi, ada berkah dari kesasar itu. Johan cerita panjang lebar soal tawaran menjadi juru bicara Presiden Jokowi.

Tentu ada banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan ke publik. Intinya, dari yang saya tangkap, saat itu tersimpan sebuah kegalauan seorang Johan Budi.

Di satu sisi, pria asal Mojokerto itu ingin membantu presiden yang sebenarnya sudah lama menginginkan dirinya merapat ke Istana. Tapi, di sisi lain, dia sadar beratnya menjalani pekerjaan itu.

Menjadi juru bicara orang nomor satu di negeri ini memang sepintas mudah dan menggiurkan. Mudah karena sepertinya hanya menyusun kata demi kata untuk diucapkan ke publik. Menggiurkan karena menjadi lingkaran terdekat presiden.

Johan, tampaknya, sadar bahwa banyak orang berupaya dekat dengan presiden. Dari yang saat ini tak punya jabatan hingga mereka yang menduduki posisi tertentu di birokrasi.

Johan juga sadar, jabatan juru bicara itu bisa menggusur "panggung" seseorang. Sebagai juru bicara (Jokowi menyebutnya staf khusus bidang komunikasi), praktis dia bakal lebih banyak mewakili presiden bicara ke publik.

Dan, kekhawatiran ini pun terjadi. Sehari setelah dilantik, kuat beredar kabar sudah ada yang berupaya menghalangi Johan agar tidak tampil menyampaikan pesan presiden.

Sebenarnya, kalau menolak menjadi juru bicara, Johan juga tidak akan sulit mencari pekerjaan baru. Sebab, selepas tak lagi menjadi pimpinan sementara KPK, Johan cerita banyak yang menginginkan dirinya bergabung. Mulai menjadi staf ahli instansi tertentu sampai tawaran dari perusahaan swasta.

Dari sisi finansial, tawaran itu tak main-main. Misalnya saja dua tawaran menjadi pemimpin redaksi (Pemred) di televisi swasta nasional.

Tapi, seperti pernyataan Kepala Staf Presiden Teten Masduki selama ini bahwa Johan diminta langsung oleh presiden. Jadi, alumnus SMAN Sooko, Mojokerto, itu pun tak kuasa menolak.

Saya dan beberapa jurnalis yang selama ini tergabung dalam "grup pengajian" (istilah dari grup diskusi yang dibuat Johan sejak menjadi juru bicara KPK) sempat memberikan saran agar dia menolak tawaran tersebut. Selain saat itu terjadi tarik ulur karena ada yang setuju dan tidak Johan "masuk" Istana, kami berpendapat jabatan itu berisiko tinggi.

Pertama, Johan tentu bakal menjadi semacam bumper presiden. Baik dan buruknya kinerja serta kebijakan presiden, dia pasti bakal kena getahnya.

Sebagai contoh, coba bayangkan betapa sulitnya jika Johan nanti harus bicara ke publik perihal pemilihan calon Kapolri. Seperti dugaan banyak pihak, calon Kapolri terkuat saat ini tentu Komjen Budi Gunawan.

Menyampaikan alasan presiden memilih Budi Gunawan (jika memang dia kelak dipilih) tentu bukan perkara mudah. Sebab, Johan pernah berada di instansi yang melabeli Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Yang kedua soal finansial. Tawaran dari dua perusahaan media yang sudah disampaikan ke Johan tentu lebih menggiurkan. Saat ngobrol santai dengan Johan, kami juga mempertanyakan bagaimana mekanisme gaji seorang staf khusus.

Sebagai sahabat, kami tentu tak ingin Johan mendapat penghasilan yang kelak ketika orde pemerintahan barganti, hal tersebut bisa menjadi masalah. Misalnya yang menimpa mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparingga.

Daniel kedapatan menerima uang rutin tiap bulan sebesar Rp 25 juta dari Kementerian ESDM. Daniel memang tidak melakukan korupsi, tapi uang yang diberikan ke dia itulah yang bermasalah karena berasal dari sumber yang tidak jelas.

Menteri ESDM saat itu Jero Wacik mengatakan dalam sidang bahwa uang untuk Daniel tersebut diberikan karena ada titipan dari Menko Polhukam Djoko Suyanto. Djoko saat itu menitipkan agar Jero menyiapkan dana operasional Daniel.

Jadi, ketika saya dan seorang teman kali pertama mendengar Johan dipanggil presiden soal juru bicara, kami berdua sempat berucap, "Wis yakin dadi jubir, Mas?"

Tapi, Johan memang seorang pengambil risiko. Itu sudah dia buktikan ketika bersedia menjadi ketua tim krisis KPK. Tim tersebut dibentuk ketika KPK berkonflik dengan Polri gara-gara penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 2015 silam.

Saat itu, banyak pegawai KPK, bahkan beberapa komisioner, yang dilanda ketakutan karena polisi menebar ancaman penetapan tersangka.

Tapi, Johan ketika itu tak gentar. Dia mengambil peran menguatkan internal KPK dan bersedia bicara ke depan publik meski saat itu jabatan jubir sudah dilepasnya.

____________
*) GUNAWAN SUTANTO, penulis adalah jurnalis Jawa Pos, berumah di gunawansutanto.net. Artikel ini dipublikasikan pertama kali di harian JAWA POS, 18 Januari 2016

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel