Terorisme dan Semiotika Sewenang-wenang

TEROR bom Thamrin 14 Januari 2016 telah beralih dari sebuah peristiwa menjadi kata, tafsir, dan wacana.

Sebagai tafsir tentu saja peristiwa bom Thamrin baik untuk dielaborasi secara kritis, terbuka, dan demokratis. Ia perlu diuji dengan tafsir lain secara santun.

Jangan berhenti dalam klaim pembenaran ala negara–Kultuurstaat, memakai istilah Friedrich Nietzsche—yang bisa membekukan gairah intelektual hingga menjauh dari hasrat menemukan kebenaran (the will to truth).

Berbeda dengan negara (Menko Polhukam, Polri, dan BIN) yang menggunakan bukti forensik, politik, dan intelijendalam menjelaskan tafsirnya, tulisan ini menggunakan instrumen semiotika—berupa teks dan bahasa visual—yang bisa digunakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang peristiwa itu.

”Simulacra”

Sejak menit pertama disiarkan televisi, beberapa kesimpulan telah dibuat, tetapi hanya simulacra, berasal dari keterampilan bahasa tanpa indikator, apropriasi, dan bukti material.

Pertama, benarkah bom Thamrin adalah replika bom Paris 13 November 2015, seperti yang berkembang di media?

Secara jumlah, korban tewas bom Paris 153 orang, sedangkan bom Thamrin ”hanya” tujuh, sebagian besar malah pelaku. Bom Paris direncanakan sangat detail, meneror beberapa sisi kota termasuk di lokasi Presiden Francois Hollande. Bom Thamrin?

Hanya terjadi di seputaran Jalan MH Thamrin dan dilakukan para amatiran. Terbukti tembakan mereka yang tidak mematikan dan ledakan bom yang malah membunuh mereka dibandingkan orang lain. Informasi bom meledak di Slipi, Cikini, dan Palmerah untuk menganalogikan dengan Paris ternyata hoax.

Kedua, peneror mencoba menyerang simbol-simbol Amerika Serikat. Kesimpulan ini juga terlalu prematur, apakah Starbucks cukup kuat merepresentasikan AS? Di situ ada Burger King, KFC, dan McDonald’s yang lebih kuat simbol kapitalisme  Amerikanya.

Bahkan, Kedutaan Besar AS atau Kantor Perwakilan PBB di sekitar itu lebih kuat sebagai jantung dan darah AS dan sekutunya. Salah satu pelaku, Afif, menggunakan topi Nike, bercelana jins, dan bersepatu kets, tipikal fashion anak muda Amerika. Pesan semiotis anti AS mana yang mau dijelaskan?

Ketiga, kesewenang-wenangan pemilihan tempat. Gedung Sarinah sesungguhnya sama sekali tidak relevan dengan sejarah kapitalisme AS. Nama Sarinah diambil dari pengasuh Presiden Soekarno, didirikan pada 17 Agustus 1962 dari pampasan perang Jepang. Pesan semiotisnya, ekonomi Indonesia mampu berdikari tanpa bantuan Barat. Soekarno termasuk tokoh ”anti Nekolim” dan pengkritik AS.

Keempat, bom ini didalangi oleh Bahrun Naim. Padahal, sebelumnya muara kesimpulan mengarah ke Aman Aburrahman yang sedang dipenjara di Nusakambangan. Bahkan satu jam thriller muncul di televisi, beberapa pengamat teroris hakul yakin otaknya adalah kelompok teroris Poso, Santoso.

Secara linguistik, kesimpulan ini berada dalam turbulensi wacana transit, hadir dari proses simulacra ketika teks riilnya masih tersembunyi entah di mana. Wacana itu dihadirkan untuk menenangkan publik yang berhasrat pada kebenaran, tetapi tontonan telah usai. Roland Barthes (dalam Jonathan Culler, 2003: 105) menyebutkan, wacana seperti itu hadir untuk ”beristirahat karena kelelahan” (respireer À vos pieds).

Dalam tradisi kritisisme lama—dan negara masih menggunakannya—hal itu diterima begitu saja (taken for granted). Namun, dalam situasi supra-informasi seperti saat ini, publik tentu memiliki alternatif untuk membaca yang terlihat dan tersirat, menilai apa yang dikatakan pejabat publik melalui pilihan kata dan gesturnya, kelantangan atau kegugupannya ketika menyampaikan situasi ini.

Kelima, teror Thamrin gagal mengonotasikan pesan. Alih-alih menjadi takut, masyarakat sekitar malah menjadikannya tontonan gratis. Dua jam setelah kejadian, penjual sate, tukang kopi keliling, dan penjual kacang rebus mendapatkan ”berkah” dari ekses teror itu. Parole ”bom” dan langue ”ketakutan” gagal menjadi wacana, lebih banyak menjadi hiburan bahkan pusat turisme dadakan.

Radikalisme Islam

Pada beberapa bagiannya, tragedi Thamrin menjadi wacana yang tidak tegak-lurus. Sempat muncul kesimpulan ini berhubungan dengan kelompok radikal Islam. Kesimpulan itu bertautan dengan ”selip lidah” tokoh intelijen dua tahun lalu, bahwa pesantren menjadi sarang perekrutan teroris.

Teks teror ini harus menjadi jelas dan tegas (clara et distincta) antara fakta dan tuduhan. Apakah gramatika ”semua kelompok radikal adalah kelompok teroris”, benar? Apakah Bahrun Naim dan keluarga di Lamongan yang menjual rumah untuk ke Suriah, kebetulan pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah, dan dengan demikian bisa disimpulkan Muhammadiyah adalah embrio radikal-terorisme? Itu kecerobohan induktif-ekstrem untuk sebuah realitas sosial-humaniora yang kompleks.

Pesantren di NU, baik terpadu dan salafiah, adalah penganjur Islam toleran (at-tassammuh). Pendidikan di pesantren mengajarkan Islam ”di sini” dengan tradisi dan kebudayaan Nusantara (at-turats wa as-tsaqaafah) tanpa membabi buta mengabsorsi budaya dan pemikiran Arab. Demikian pula Muhammadiyah. Secara historis-normatif tujuannya mendidik umat Islam berpikir rasional dan modern, bukan ekstrem-radikal.

Kata radikal juga mengalami de-positioning. Dalam KBBI kata radikal tidak pernah merujuk secara khusus pada agama. Radikal berhubungan dengan hasrat berpikir secara prinsipiil atau sikap politik amat keras mengubah undang-undang dan pemerintahan. Kamus Webster mengartikan radikalisme, ”the opinions and behavior of people who favor extreme changes especially in government: radical political ideas and behavior”.

Kata radikal dan radikalisme secara generik berhubungan dengan pemikiran politik atau gerakan kiri. Namun, sepanjang dua dekade kata itu mengalami ”peledakan wacana” seolah-olah anak kandung Islam. Pada pertengahan 1990-an, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, dan Desmon J Mahesa adalah pemuda radikal yang berhasrat mengubah ”konstitusi ala Orde Baru”. Mereka kelompok kiri, bukan religius. Sekarang, mereka menjadi moderat, tenang, dan realistis dengan kondisi politik nasional.

Teror Thamrin dan teror-teror lain harus dimaknai secara kritis dan proporsional. Sebagian besar teror—seperti kesimpulan konferensi internasional Radikalisasi dan Deradikalisasi di Goethe Institute Jakarta, 24-26 November 2015—tidak berhubungan dengan ideologi agama (Islam), tetapi masalah psikologi melihat dunia. Radikalisme bersemi menjadi terorisme ketika kesumpekan politik global turun ke konteks nasional, tanpa pernah direvisi akar masalahnya.

Makanya, konteks gerakan deradikalisasi harus diubah, dari pendekatan ideologis-represif ala negara kepada pendekatan psikologi dan remediasi, termasuk kepada mereka yang mendadak menjadi ”pelaku” karena terisap oleh jaringan terorisme. Bisa jadi sebagian besar mereka hanya korban, bukan pelaku sungguhan. Mereka terseret situasi tak tentu dan mati tanpa tujuan.

____________
TEUKU KEMAL FASYA, penulis adalah Dewan Pakar NU Aceh, mengajar Antropolinguistik di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Artikel ini dipublikasikan pertama kali di harian opini KOMPAS, 19 Januari 2016. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel