[JUSUF SERANG KASIM] Bapak Kaltara yang Terus Mengabdi untuk Kemaslahatan Umat

Kaltara.News - dr. H. Jusuf Serang Kasim atau biasa disingkat Jusuf SK lahir di Tarakan, Kalimantan Utara, 2 Februari 1944; umur 72 tahun. Jusuf SK adalah Walikota Tarakan yang menjabat selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009).

Pendidikan SD hingga SMA ia selesaikan di kampung halamannya. Ayah tiga putra ini sempat kuliah setahun di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda (1963-1964).

Lalu, ia meneruskan kuliahnya ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar (1965-1975). Sempat memperdalam ilmu ke Senior Hospital Management Cource di Universitas Birmingham, Inggris, (1992).

Ia juga mengikuti pendidikan Lemhanas KSKA II tahun 2000. Kariernya dimulai sebagai Kepala Puskesmas Mamburungan, Tarakan, Kepala RS Bersalin Sarinah Tarakan, Direktur RSU Tarakan, dll.

Selain itu, ia aktif di DPD Golkar Tarakan. Ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Memperjuangkan Kaltara

Ada kisah menarik tentang perjuangan Yusuf SK dalam keterlibatan aktifnya memperjuangan Kalimantan bagian Utara menjadi wilayah otonomi sendiri.

Diketahui hanya berselang 8 bulan setelah meletakkan jabatannya sebagai Walikota Tarakan, Maret 2009, Jusuf SK memulai hari Ahad itu, 22 November 2009, dengan menelpon 4 sahabatnya; Soehartono Soetjipto, Pilipus Gaing, H. Abdul Djalil Fatah, dan HM. Arsyad Thalib SH MSi.

Apa obrolan yang berlangsung? Rupanya Jusuf SK mengajak mereka untuk terlibat menangani pekerjaan yang sangat penting.

“Bagaimana kalau kita turun gunung menyelesaikan urusan Kaltara?” tanya Jusuf SK.
“Setuju,” jawab keempat sahabat itu.

“Tapi untuk perjuangan Kaltara ini kita semua harus rela menggunakan uang sendiri, karena dana untuk itu memang tidak ada, bagaimana?” tanya Jusuf SK lagi.
“Kita siap untuk jalan bersama-sama,” jawab mereka tanpa ragu.

Sejak hari itu, suami dari Hj Elisabeth Venny ini sibuk dengan segala kegiatan perjuangan mendirikan Provinsi Kaltara.

Bersama sahabat-sahabatnya, Jusuf SK menempuh jalan panjang yang berliku, naik-turun, menyisir tepian jurang, mendaki tebing karang, menapaki kerikil tajam yang bertebaran pada setiap titiannya.

Ayah dari tiga bersaudara Syariffah Adriani, Sofyan Kurniawan, dan Ari Yusnita, bersiap-siap membidani kelahiran ‘anak batin’ yang sudah dikandung dalam harapan masyarakat Kaltara sejak satu dekade lalu. Harapan untuk memiliki provinsi sendiri: Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Peraih 24 tanda kehormatan dan penghargaan dari dalam dan luar negeri atas prestasi kerja dan pengabdiannya ini, menyadari betul arti penting Provinsi Kaltara seperti yang ada dalam pikiran 96 mahasiswa Kaltim yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Asal Nunukan (Ikman), Ikatan Pelajar Mahasiswa Kota Tarakan (Ipmatar), dan Ikatan Mahasiswa Tanjung Selor (Imtas) yang pernah berkumpul di Asrama Mandau Kaltim di Kota Malang pada 21 September 1999.

Jusuf SK dan 96 mahasiswa itu tahu belaka bahwa Provinsi Kaltim tidak bisa mengurus wilayah sebesar 1,5 kali pulau Jawa ditambah Madura ini, sehingga harus dilakukan pemekaran untuk memerpendek rentang kendali, pengawasan pembangunan, dan pelayanan publik.

Bagi tokoh yang mengenal betul arti pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, yang mulai meniti kariernya sebagai Kepala Puskesmas Mamburungan Tarakan (1976 – 1982) sampai kemudian menjadi kepala atau direktur di lima rumah sakit berbeda di Pulau Kalimantan ini, Provinsi Kaltara harus didirikan bukan melulu menyangkut soal kekuasaan dan jatah APBD yang tidak seimbang antara 9 kabupaten/kota yang lebih besar di Selatan dengan 5 kabupaten/kota di Utara Kaltim yang lebih kecil.

Lebih dari itu, pembentukan Provinsi Kaltara diperlukan demi menjaga marwah NKRI, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Bukankah cerita tentang kemiskinan di perbatasan negeri ini adalah momok yang menghantui orang Indonesia? Bukankah kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat itu adalah pangkal dari sikap rendah diri (inferioritas) orang Indonesia ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa tetangga yang lebih maju?

Dan, bukankah sikap rendah diri itu bisa melemahkan daya saing Indonesia sebagai bangsa? Jika sudah begini, bukan kemenangan gemilang di ujung jalan pergaulan (baca:pesaingan) antar bangsa, melainkan kekalahan yang bakal menghadang. Ini tidak boleh terjadi. Dan pendirian Provinsi Kaltara adalah demi mengatasi semua masalah itu.

Pengalaman Jusuf SK memimpin Kota Tarakan selama satu dekade (1999-2009) bukan hanya sudah meninggalkan jejak prestasi bagi kemajuan Kota Tarakan, melainkan juga pelajaran yang berharga bagi lulusan terbaik Lemhannas KSKA II (2001) ini.

Jauh perjalanan yang membutuhkan jutaan langkah tetap harus dimulai dengan langkah pertama. Satu-satu.

Jalan yang ditempuh Jusuf SK dan para sahabat untuk pendirian Provinsi Kaltara adalah dengan menemui orang-orang yang berkepentingan dalam soal pemekaran daerah di tingkat pusat, Jakarta.

Jusuf SK dan kawan-kawannya secara intensif berunding dengan senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kala itu seperti Nursyamsa Hadits yang merupakan salah satu anggota DPD RI asal Kaltim yang sangat lantang menyuarakan dukungan pemekaran Kaltara. Pihaknya juga menemui wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nyaris tidak ada aksi turun ke jalan dan demonstrasi besar dalam penyampaian aspirasi pendirian Provinsi Kaltara, apalagi pemaksaan kehendak, melainkan pembicaraan serius dan diskusi yang mendalam.

Sebagai dokter yang juga kepala daerah, yang pernah menjadi delegasi Indonesia pada World Summit on Suistainable Development di Johanesburg Afrika Selatan (2002), dan mendapat undangan dari Pemerintah German untuk melakukan studi banding tentang otonomi daerah di negara itu bersama Prof DR Sarwono Kusuma Atmadja dan Prof DR Ryaas Rasyid.

Jusuf SK dan para sahabat perjuangan memahami aspirasi pemekaran daerah yang disampaikan secara meledak-ledak hanya akan memerparah sikap pro-kontra yang terus membesar, terutama dengan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, setelah dipukuli para demonstran yang menuntut terbentuknya Provinsi Tapanuli, 3 Februari 2009.

Belum lagi ulasan media massa yang menyebut bahwa otonomi dan pemekaran daerah hanya menambah bilangan “raja-raja kecil” di daerah-daerah yang baru dimekarkan.

Tidak. Pembentukan Provinsi Kaltara tidak menempuh jalan itu, karena cita-citanya pun bukan demi kekuasaan belaka, apalagi menciptakan raja kecil, melainkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga marwah NKRI di perbatasan utara nusantara.

Kelima sahabat pejuang Kaltara sepakat, semuanya akan dilakukan dengan tenang dan kepala dingin. Dimulai dengan menyematkan nama “Masyarakat Kaltara Bersatu” untuk tim terdiri dari 5 orang itu.

Lalu diusulkanlah Jalil Fattah karena nama itu sudah terbentuk di Kabupaten Bulungan dengan Fattah sendiri sebagai ketuanya. Dan pada rapat pertama, 24 November 2009, dimantapkan Jusuf SK sebagai Ketua dan Pilipus Gaing sebagai Sekretaris Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB).

Perahu MKB mulai berlayar. Membawa gagasan pembentukan Provinsi Kaltara. Rumah-Kantor di Jalan Majapahit no. 20, Blok B-109, Jakarta Pusat, disewa untuk dijadikan sebagai sekretariat. Kelima anggota tim MKB berkantor di sini. Konsultan yang kompeten mulai dimintai bantuannya, Prof Dr Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah dan MenPAN era Pemerintahan Presiden RI Abdurrahman Wahid.

Tim MKB kemudian bersepakat menamai Sekretariat MKB itu sebagai Kaltara Center. Di tempat inilah kemudian digodok dan dirumuskan seluruh rencana dan kegiatan pembentukan Provinsi Kaltara. Namun pendirian Kaltara Center secara resmi pada 4 Januari 2010 terjadi di tengah badai moratorium pemekaran. Seratus lebih usulan daerah otonom baru terktatung-katung.

Formasi 5 sahabat perjuangan dalam Tim MKB terasa kurang memadai. Bergabunglah DR Drs Marthin Billa MM, masuk ke dalam Tim MKB dan mengisi jabatan sebagai Bendahara. Ada tekad bahwa Provinsi Kaltara harus bisa terwujud dalam waktu enam bulan.

Diusahakan agar jangan sampai ada kelompok-kelompok di Kaltara yang ‘mengganggu’ perjuangan tim MKB. Setiap perkembangan harus dipublikasikan lewat media massa. Agar sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara tercatat dengan baik. Dan dari catatan itu tertulis dinamika perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara ternyata tidak semulus yang direncanakan.

Gagasan Pemekaran

Terjadi kemajuan penting ketika Tim MKB berhasil menemui Ketua Komisi II DPR RI, Burhanuddul Napitupulu, Rabu 13 Januari 2010. Paparan Jusuf SK tentang pentingnya pemekaran Provinsi Kaltim dan Pendirian Provinsi Kaltara, ditambah penjelasan Prof Ryaas Rasyid menggugah dukungan Burnap (panggilan akrab Buhanuddin Napitupulu). Ia menyatakan setuju pemekaran Kalimantan dan Papua, karena posisi strategisnya yang berbatasan dengan negara-negara asing.

Burnap berjanji Komisi II akan membantu sepenuhnya proses pembentukan Provinsi Kaltara. Pesannya, Tim MKB harus segera menyiapkan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Semua dokumen yang sudah ada harus diperbarui dan yang belum lengkap harus segera dilengkapi sesuai PP 78 tahun 2007. Secara pribadi Burnap menyatakan kekagumannya pada perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara dan Tim MKB.

“Kaltara tidak seperti daerah lain, istimewa. Selama saya di Komisi II, baru satu kali ini ada rombongan usulan pemekaran wilayah yang elegan, tenang dan tidak gaduh. Biasanya ada 20-30 orang menemui saya (sambil) membentangkan spanduk bernada keras, sementara di luar sana puluhan atau ratusan orang berteriak-teriak.”

Tiga bulan penuh harapan dengan semangat meluap-luap selama melakukan kerja-kerja pemenuhan syarat-syarat administratif. Tetapi Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Provinsi Kaltara yang dicita-citakan, yang tampaknya akan segera terwujud harus tertahan dan mengendap hingga 18 bulan kemudian.

Burnap dipanggil Tuhan Yang Maha Esa pada 21 Maret 2010. Ketua Komisi II pengganti Burnap, Chairuman Harahap, meski mendukung usaha pembentukan Provinsi Kaltara, menyatakan pengajuan pembentukan Provinsi Kaltara tetap mengikuti mekanisme yang ada di Komisi II DPR.

Hambatan besar, bukan alasan untuk menghentikan langkah, apalagi untuk berbalik arah sambil menanggalkan cita-cita. Selama masa jeda itu, Jusuf SK, Marthin Billa, dan para sahabat pejuang lainnya terus melakukan konsolidasi sambil menunggu redanya badai moratorium. Terus berkeliling melakukan safari ke daerah-daerah dan menemui tokoh-tokoh sambil menunggu keluarnya rekomendasi DPD.

Sementara pro-kontra moratorium pemekaran daerah kian membesar. Perdebatan dengan segala macam sudut pandang terjadi di mana-mana. Tim MKB terus bergerak memenuhi segala syarat-syarat pendirian Provinsi Kaltara. RUU Inisiatif DPR kemudian membuka celah harapan. Amanat/Surat Presiden yang ditunggu-tunggu sejak lama akhirnya keluar pada 11 Mei 2012 dengan Nomor R-46/PRES/05/2012.

Masih butuh waktu 6 bulan lagi sampai tiba sore itu, Senin, 22 Oktober 2012. Pemerintah dan DPR RI menyatakan persetujuannya dalam pembentukan Provinsi Kaltara. Bayi Kaltara lahir. Tim MKB mengadakan temu tokoh Kaltara pada Rabu malam, 24 Oktober 2012.

“Ibaratnya bayi, dia sudah lahir. Tinggal tali pusatnya yang belum. Baru akan dipotong tiga hari sejak keluarnya Ampres/Surpres, yaitu Kamis, 25 Oktober 2012, saat DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pembentukan Kaltara menjadi Undang-undang,” ujarnya.

Ingat-ingatlah hari itu. Karena 25 Oktober 2012 itu adalah hari paling bersejarah bagi Kalimantan Utara. Hari yang mengajarkan kesabaran yang tak berbatas.

Kiprah dan perjuangan pemekaran Kaltara memang cukup terjal dan memakan waktu yang tidak singkat. Jusuf SK yang tidak berlebihan kiranya dijuluki sebagai Bapak Kaltara, dan peranan tokoh-tokoh Kaltara lainnya telah mewariskan sesuatu yang lebih dari sekedar materi. Yaitu tentang arti perjuangan dan kesabaran.

Di usianya yang kini 72 tahun, Jusuf SK tidak henti berkarya untuk kemaslahan umat. Ia terus mengabdikan hidupnya untuk kebermanfaatan bersama. Semoga sehat selalu, JSK!

Pendidikan Formal

  • SR Negeri Tarakan (1951-1957)
  • SMP Negeri 1 Tarakan (1957-1960)
  • SMA Negeri 1 Samarinda (1960-1963)
  • Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (1963-1964)
  • Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (1964-1975)


Pendidikan Informal

  • Senior Hospital Management Course & Quality Assurance Birmingham University UK & King's Fund College London UK (1993)
  • Sekolah Staf & Pimpinan Administrasi Nasional LAN Promosi III-A Jakarta (1993)
  • Lemhanas RI (2001)


Riwayat Jabatan

  • Kepala Puskesmas Mambrungan Tarakan (1976-1982)
  • Kepala Sekolah SMA Mulawarman Tarakan (1980)
  • Kepala RS Bersalin Sarinah Tarakan (1979-1981)
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan (1979)
  • Dokter Terbang Kabupaten Bulungan (1981-1982)
  • Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan (1982-1987)
  • Direktur RSUD Tarakan (1987-1995)
  • Direktur RS Abdul Wahad Syahrani Samarinda (1995-1999)
  • Direktur RSI Samarinda (1998)
  • Direktur RSIA Aisyiyah Samarinda (1998)
  • Walikota Tarakan (1999-2004)
  • Walikota Tarakan (2004-2009)
  • Ketua Umum BAZ Kota Tarakan (2009)
  • Pendiri & Pelaksana JSK Institute Tarakan (2009-sekarang)

Riwayat Organisasi

  • Pendiri Badan Pencari Data Pendidikan Islam (BPDPI) Tarakan (1987)
  • Ketua KNPI Kotif Tarakan (1979-1986)
  • Wakil Ketua KNPI Provinsi Kaltim (1982-1986)
  • Kepala Bidang Pemuda, Tenaga, dan Wanita DPD II Golkar Bulungan (1984-1993)
  • Ketua Yayasan Pendidikan Islam Indonesia (YPII) Tarakan (1984-1995)
  • Ketua IDI Tarakan (1984-1995)
  • Dewan Penasehat DPD Golkar Bulungan Korwil Tarakan-Bunyu (1988-1993)
  • Ketua dan Pendiri Forum Komunikasi Pendidikan Islam Tarakan (1989-1999)
  • Ketua DPD Kosgoro Bulungan (1989-1995)
  • Ketua PMI Kotif Tarakan (1991-1999)
  • Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kaltim (1995-1998)
  • Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Kaltim (1995-1999)
  • Penasehat PMI Cabang Samarinda (1995-1999)
  • Pemrakarsa Kelompok Peduli Kalimantan Timur (1998)
  • Ketua Korinda Kota Tarakan (2001-2008)
  • Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) (2001)
  • Ketua Umum Dewan Pengurus APEKSI (2001-2008)
  • Ketua Dewan Pengurus Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak (FKDPM) (2002-2009)
  • Dewan Pengawas Center for Local Government Location (CLGL) (2003-sekarang)
  • Dewan Penasehat DPD Golkar Kaltim (2008-sekarang)
  • Ketua Dewan Pertimbangan Nasehat DPD Golkar Tarakan (2008-sekarang)
  • Ketua Dewan Penasehat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2008-sekarang)
  • Pendiri & Pelaksana JSK Institute Tarakan (2009)
  • Plt. Ketua DPW Partai Nasdem Kaltara (2014-sekarang)
  • Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (2010-sekarang)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel