Menyorot Pilgub DKI 2017 dan Tantangan Manivestasi Islam dalam Kepemimpinan

BERBICARA Islam umumnya orang menitikberatkan pada aspek ritual ibadah. Mulai dari sholat, zakat hingga ibadah haji. Padahal, itu hanya bagian dari wajah Islam yang sesungguhnya. Lebih dari sekedar ritual, Islam adalah way of life.

Way of life berarti meliputi segala sisi kehidupan ini, tidak terkecuali perihal kepemimpinan. Dan, membahas kepemimpinan, hari ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya implementasi politik secara luas, baik itu high politic (politik adi luhung) maupun low politic (politik praktis yang bicara menang-kalah).

Dalam masalah Pilkada DKI 2017 misalnya, umat Islam tidak bisa sebatas bicara high politic tanpa memikirkan low politic. Sebab, di depan mata sudah jelas-jelas ada pihak lain yang sangat siap bahkan dipersepsikan sebagai sosok yang patut memimpin Jakarta.

Membiarkan pihak lain dalam hal ini adalah incumbent yang dikenal dengan panggilan Ahok sama dengan merelakan pintu gerbang NKRI dimasuki orang lain yang dalam banyak hal kebijakannya tidak saja mengundang kontroversi tetapi juga sangat merugikan kepentingan dan hak beribadah umat Islam.

Sebut saja misalnya, disetujuinya penjualan miras (minuman keras) di mini market. Kemudian untuk menguatkan keinginannya, disebut bahwa bir bukan miras. Kemudian, Ahok larang sekolah wajibkan jilbab. Termasuk dilarangnya penyembelihan hewan qurban di masjid dan sekolah alias harus di RPH. Sekalipun kemudian semua bentuk larangan itu diklarifikasi, pada dasarnya kontroversi telah disemburkan ke ruang publik.

Singkat kata, sangat tidak mungkin kepentingan, aspirasi dan idealitas ajaran Islam bisa kita titipkan kepada orang yang bukan Muslim plus bukan putra bangsa (pribumi). Mesti berani kita katakan seperti ini sebab mengatakan orang yang sebenarnya tidak berarti SARA.

Mengapa bukan SARA? Menarik fakta yang disebutkan oleh Mustaqim Abdul Mannan dalam bukunya "Gurita Naga Melilit Jakarta Seri Taman BMW". Pada halaman 36 dan 37 kader Partai Hanura ini, menulis;

"Menguji, Pribumi atau Etnis Cina yang Lebih Rasis.

Apakah ada Pribumi yang marah atau menuduh Kwik Kian Gie sebagai koruptor dan rasis? Tidak ada!

Apakah ada Pribumi yang tidak mengagumi Rudi Hartono atau Liem Swie King? Tidak ada!

Adakah Pribumi yang memaki-maki Alvin Lie atau Sofyan Tan? Tidak ada!

Apakah ada Pribumi yang membenci Felix Siauw? Tidak ada!

Coba lihat Salim Grup, Sinar Mas Grup, apalagi Gemala Grup. Salim, Eka Tjipta, yusuf Wanandi sangat rasis pada Pribumi.

Apakah ada Pribumi menuduh Teddy Permadi Rahmat rasis? Tidak ada!

Pemilik Salim, Gemala, Sinarmas Grup sejak berdiri sampai hari ini tidak memperlakukan sama antara Pribumi dan non Pribumi. Ini yang sebetulnya sangat rasis!

Sementara di ASTRA Grup juga tidak ada Pribumi apalagi Islam yang menjadi General Manager, Kadiv, VIP terlebih direksi di Sinarmas, Salim, Gemala Grup dan lain-lain.

Kesimpulannya, Pribumi sebagai mayoritas menerima sepenuhnya orang Cina menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tapi mayoritas Cina sebaliknya! Walaupun tidak banyak, masih ada juga warga keturunan Cina yang benar-benar sudah memiliki sifat nasionalis demi Indonesia.

Salahkah bila Pribumi melawan penindasan? Bung Hatta pernah bilang: lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada jadi embel-embel bangsa lain!"

Di sinilah Pribumi dan umat Islam perlu jernih memandang perihal Pilkada DKI 2017. Apalagi, cengkraman politik Ahok hari ini terkesan sangat kuat. Media mainstream maupun media sosial benar-benar digerakkan dengan sangat sistematis.

Cover buku "Gurita Naga Melilit Jakarta Seri Taman BMW" karya Mustaqim Abdul Mannan (IST)

Bahkan dalam dunia nyata, jalur perorangan dan jalur partai benar-benar telah ia miliki (tentu jika mengacu pada persepsi yang dibangun media). Sementara sisi lain, umat Islam belum satu suara dalam menentukan siapa lawan yang bisa mengalahkan incumbent.

Meskipun, Lily Wahid, adik dari Gus Dur mengatakan bahwa sosok Ahok bukanlah sosok yang patut diperhitungkan. Faktanya dia kini adalah Gubernur DKI.

Sementara, umat Islam sejak lama lupa berkiprah di dunia politik secara utuh-menyeluruh. Akibatnya, ajang pemilu selalu menjadi momentum pihak lawan untuk memecah belah suara umat Islam.

Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. DKI dipimpin non Muslim yang dikesankan media sebagai pemimpin yang jujur, bersih dan tegas. Problemnya, publik belum mampu membaca secara jernih apalagi kritis dalam mengkonsumsi berita.

Mantan Wakil Gubernur DKI era Fauzi Bowo, Prijanto mengatakan bahwa perlu nalar kritis membaca pemberitaan soal Ahok yang dikesankan media jujur, bersih dan tegas.

"Padahal perilakunya tidak begitu," ucapnya kala menjadi nara sumber dalam Seminar Strategi Memenangkan Gubernur/Wakil Gubernur Muslim yang diselenggarakan oleh Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL) di Jakarta (21/7).

Dari sini jelas apa yang mesti dilakukan oleh umat Islam, yakni mengusung calon gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar siap membawa Jakarta menjadi kota yang mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif.

Jangan lagi memandang Pilkada DKI 2017 sebagaimana pemilu atau pilkada sebelumnya, yang membiarkan rekayasa lawan politik memecah belah suara, persatuan dan persaudaraan umat Islam.

"Kalah di 2017 berarti alamat buruk di 2019," warning dari Ahmad Yani, politisi PPP yang juga hadir sebagai nara sumber dalam seminar CSIL.

Di sini, umat Islam, terutama kalangan grass root mesti benar-benar memahami sekaligus mengapresiasi turun gunungnya para ulama, cendekiawan Muslim dan beragam ormas-ormas Islam yang bisa dikatakan jungkir balik melakukan edukasi agar umat Islam sadar masalah kepemimpinan dan masalah politik. Anggapan bahwa politik kotor dan mesti dijauhi harus benar-benar di buang dalam menyongsong Pilkada DKI 2017.

Taruhannya jelas, jika umat Islam diam atau terbelah suara dan spirit kebersamaan dalam persatuan dan persaudaraan, DKI kembali akan menjadi gerbang yang mempersilakan segala macam keanehan terus terjadi dan menggila di negeri ini.

Jika rakyat Turki bersatu menyelamatkan kepemimpinan yang bersih di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, mengapa tidak umat Islam DKI bersatu mewujudkan Gubernur Islam yang bersih, jujur dan tegas. Inilah tantangan kita bersama untuk memanivestasikan kepemimpinan Islam yang momentumnya ada pada Pilkada DKI 2017.

Sebab secara fakta, Indonesia sebagai negara terbesar umat Islamnya sangatlah logis memiliki pemimpin Muslim di ibu kota negara. Sekalipun sekarang faktanya tidak. Dan, disinilah fakta keprihatinan itu mesti menjadi pemantik umat Islam bergerak mewujudkan perubahan.

Lebih baik berbuat, daripada nanti sama-sama gigit jari meratapi diri menjadi korban dari permainan lawan yang jelas-jelas terbayang akan sangat menyakitkan.

Sekarang atau tidak sama sekali. Sebab perubahan itu tidak akan Allah berikan kepada kaum yang enggan bergerak mewujudkan perubahan itu sendiri. (IMAM NAWAWI)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel