Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta/Bulan Tidak Perlu Ikut Tax Amnesty dan Punya NPWP

BEBERAPA hari belakangan isu tentang taz amnesty ramai dibahas karena dinilai menyandera masyarakat Indonesia khususnya wong cilik.

Bahkan sempat mencuat bahwa program pengampunan pajak oleh pemerintah ini menekan orang miskin yang tidak memiliki pendapat di bawah rata-rata. Masyarakat seolah-olah menjadi pesakitan karena dikejar-kerja berbagai kewajiban bulanan.

Masyarakat menilai mestinya tax amnesty tidak menyalahi visi awalnya yakni menarik dana kita yang ada di luar negeri. Nyatanya, sekarang kita yang miskin-miskin juga seperti dikejar-kejar kewajiban ini. Padalah pendapatan bulan masih segitu-gitu saja.

Nah, terkait tersebut, pemerintah baru baru ini telah memberikan penjelasan bahwa tax amnesty tetap diselenggarakan secara profesional dengan tidak menyulitkan warga negara.

Pemerintah tidak ingin mempersulit masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Termasuk pilihan dalam menggunakan hak untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi, menjelaskan mereka yang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni Rp 4,5 juta/bulan, tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk membayar pajak, apalagi tax amnesty.

"Supaya nggak ribet, orang yang penghasilannya Rp 4,5 juta per bulan nggak perlu punya NPWP, nggak perlu bayar pajak penghasilan, jangankan NPWP, SPT nggak perlu, apalagi ikut tax amnesty," terangnya, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, di Jakarta, dilansir Detikcom, Selasa (30/8/2016).

Kelompok yang termasuk berpenghasilan rendah adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan dan petani. Ken tidak ingin kelompok tersebut terbebani dengan adanya program tax amnesty.

"Jadi lupakan ikut tax amnesty untuk pembantu nelayan petani," imbuhnya.

Hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

"Peraturan ini mempertegas keadilan dari tax amnesty, memang semua animo masyarakat sangat tinggi. Tapi muncul keresahan karena belum dijelaskan detil dari asas keadilan tersebut," jelas Ken.
(NUGROHO) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel