Kemen PU Siap Fasilitasi Provinsi Kaltara Bangun Infrastruktur



Kaltara.News - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) memfasilitasi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan mudah khususnya para investor infrastruktur di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Demikian dikatakan Kristinawati Pratiwi Hadi, Kepala Sub Bagian Komunikasi Publik
Bagian Hukum Data Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK)
Kementerian Pekerjaan Umum dalam lanisran persnya kepada Kaltara.news baru baru ini.

Dia mengatakan, salah satu fasilitas yang diuapayakan adalah pemanfaatan aliran sungai di bawah kewenangan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang dapat menghasilkan listrik untuk wilayah Kaltara.

Dia menilai, pengembangan kelistrikan di Kalimantan Utara terus ditingkatkan karena wilayah ini masih mengalami defisit listrik, dibuktikan masih terdapat daerah di Kalimantan Utara penggunan listrik PLN dengan sistem pemadaman bergilir. Padahal, provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini, cukup kaya dengan sumber daya air khususnya sungai yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

Bangun paradigma

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Ir.Yusid Toyib, M.Eng.Sc,menegaskan, "Harus ada perubahan paradigma para aparatur sipil negara baik di pusat maupun daerah tentang perlunya investasi swasta untuk membangun infrastruktur tidak harus selalu mengandalkan APBN".

Hal tersebut diungkapkan Yusid Toyib ketika memimpin diskusi terbatas rencana investasi PLTA Sungai Kayan di Provinsi Kaltara, Senin (22/8) di Tanjung Selor.

Diskusi terbatas rencana investasi PLTA di Kaltara ini diharapkan dapat mengurai simpul permasalahan masing-masing pihak, antara investor, pemprov, pemkab, PT.PLN, Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, termasuk Kementerian PUPR.

Dari diskusi terbatas tersebut, Kemenko Perekonomian diharapkan dapat mendorong pemanfaatan
infrastruktur SDA untuk pembangkit listrik agar perekonomian masyarakat setempat dapat tumbuh.

Kemudian, peran PT. PLN terkait dengan komitmen pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTA dengan harga sesuai dengan ketentuan peraturan. Dari Kementerian ESDM terkait dengan aspek perizinan di sektor ketenagalistrikan serta mendorong agar PT. PLN berkomitmen dalam rencana pembangunan PLTA di Kalimantan Utara.

Sedangkan, dari Kementerian PUPR khususnya Ditjen Sumber Daya Air (SDA), terkait dengan aspek perizinan pemanfaatan air untuk pembangkit listrik. Output dari pertemuan ini akan menghasilkan dokumen action plan yang disepakati bersama agar PLTA di Kalimantan Utara dapat terlaksana.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, didampingi Wakil Gubernur, Udin Hianggio mengatakan, "Betapa sulitnya investasi listrik oleh swasta, sejak tahun 2014, investasi PLTA sungai kayan masih terkendala akibat regulasi yang rumit".

Kata dia, pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Utara, sejatinya merupakan salah satu upaya mengembangkan energi baru terbarukan.

Berdasarkan data Bappenas tahun 2015, Potensi pengembangan PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) di Provinsi Kalimantan Utara terletak Sungai Sembakung Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi 500 kW.

Lalu, lanjutnya, sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Malinau memiliki potensi sebesar 1028.5 kW, dan sungaisungai yang berada di Kabupaten Bulungan memiliki potensi sebesar 1091.6 KW.

Untuk potensi Sungai Kayan, berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, memiliki potensi dibangun PLTA dengan kapasitas 6.080 MW.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, turut hadir dalam Diskusi Terbatas tersebut, perwakilan para investor Tiongkok, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, PT.PLN (Persero), Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Kaltara dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam diskusi itu juga mengemuka bahwa masih banyak kebutuhan investasi infrastruktur yang belum tersentuh APBN atau APBD di Provinsi Kaltara yang berpotensi untuk masuk dalam skema kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Berbagai kebutuhan tersebut antara lain; pengelolaan sampah dan air bersih yang kewenangan teknisnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. (ysk/jkl).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel