Irianto Peringatkan Keras Pegawai yang Berani Main Pungli

Kaltara.News - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie memberi peringatan keras kepada pegawainya yang berani main pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan dia sebagai bentuk dukungan penuhnya atas langkah Presiden RI Joko Widodo terkait pemberantasan pungli.

Kata Irianto, pungli tanpa dasar hukum yang jelas rawan terjadi di instansi-instansi yang melayani kepentingan publik.

"Saya tidak akan segan memberhentikan ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkunga Pemprov jika terlibat secara sah ikut dalam praktek pungli," kata Irianto, Rabu (19/10/2016).

Penegasan ini, lanjut Irianto, karena pungli sudah menyangkut kasus pidana. Tetapi untuk memberhentikannya ada prosedur.

Dia menjelaskan, misalnya ada PNS yang ketangkap tangan polisi mengedarkan sabu atau pengguna narkoba. Ditahan, kemudian Pemprov memperoleh salinan berita acara penahanan dari kepolisian.

Berdasarkan itu Sekda dan penilai kinerja PNS (baperjakat) membuat telaahan kepada Gubernur dan sesuai aturan itu diberhentikan sementara.

"Nanti kalau sudah terbit putusan pengadilan, dia diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau tidak dengan hormat, itu sudah sanksi yang terberat. Jadi dia tidak punya hak pensiun. Kalau saya sih pengennya diberhentikan langsung aja. Tetapi kan tidak bisa, ada aturannya," tuturnya.

Irianto mengatakan kecenderungan terjadi penyimpangan di instansi-instansi yang melayani publik seperti itu memang cukup terbuka. Hal itu disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, jelas dia, karena kebiasaan. Kedua, keinginan masyarakat yang ingin cepat terlayani.

"Ada masyarakat yang tidak mau antre. Saya saja misalnya mau ngurus SIM (Surat Izin Mengemudi). Harus ini itu, ujian. Tetapi kan kadang-kadang orang tidak punya waktu atau malas. Sudah, bayar aja. Itu di luar aturan, keluar SIM-nya kan,"ujarnya.

Pemprov Kaltara, lanjut Irianto memiliki pengawasan berjenjang. Di samping itu, masyarakat selama ini lanjutnya tak ada keluhan pungli.

"Kalau ada (pungli) pasti masyarakat mengeluh. Apalagi dengan keterbukaan media sosial terutama. Masyarakat pasti akan menulis (posting). Misalnya di Samsat kalau ada pungli yang berlebihan itu pasti akan ketahuan," sebutnya.

Selama menduduki kursi Gubernur pun pihaknya mengaku belum pernah menerima adanya laporan praktek pungli di luar.

"Paling memonitor kalau ada di media sosial. Makanya saya minta bantu media pers. Kalau ada seperti itu pantau, lalu dia nanti ada indikasi kuat nanti kita bisa kerjasama dengan polisi atau dengan lembaga penegak hukum lain," tukasnya.

Gubernur tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menindak praktek pungli di luar instansi pemprov. Dari hal itulah tutur Irianto pengawasan berjenjang dilakukan.

"Jika memang di kabupaten maka bupatinya yang langsung turun," tuturnya seperti dilansir laman Provinsi Kaltara.

Berdasarkan monitoring di instansi seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan, pelayanan perizinan dituturkannya belum terlalu intens.

Apalagi, perizinan yang mengharuskan ada tandatangan Gubernur, Irianto menyatakan hal itu akan dilakukannya kalau saja persyaratan yang diajukan pemohon sudah lengkap.

"Misalnya tambang galian C. Itu semua yang sudah memenuhi syarat tentu ditandatangani semua. Orang tidak perlu menghadap saya. Anak buah saya juga tidak macam-macam. Kalau ada yang minta-minta pasti ada yang lapor," sebutnya. (hsg/qsa)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel