UMP Kaltim Naik, Awang Ancam Sanksi Perusahaan Jika Lakukah PHK

Kaltara.News - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan menyusul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di kawasan ini.

"Yang jelas, Gubernur Kaltim berpihak kepada kepentingan rakyat atau pekerja," kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim, seperti dilansir Kaltara.news dari laman Provinsi belum lama ini.

Sanksi yang diberikan bermacam-macam. Diantaranya, kata Awang, bisa saja tidak memberikan ijin apapun terkait dengan operasional perusahaan tersebut.

Hal ini ditegaskan Gubernur Awang Faroek agar karyawan tidak kehilangan mata pencaharian mereka hanya karena adanya kenaikan UMP tahun depan.

Bagi perusahaan yang merasa mengalami kesulitan dan tidak mampu dengan kenaikan UMP ini, Gubernur Awang Faroek mempersilahkan para pengusaha untuk menyampaikan usulan penangguhan.

"Dan itu diperbolehkan sesuai aturan ketenagakerjaan, tentu dengan menyampaikan alasan ketidaksanggupan mereka," imbuhnya.

"Jangankan seribu pekerja, 10 orang saja diPHK, saya tidak berkenan. Yang jelas, ini perhatian pemerintah daerah kepada rakyat,” tegas Awang.

Seperti diketahui, setelah memimpin rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi,  Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2017 sebesar Rp2.339.556,37.

Penetapan ini akan diterbitkan keputusannya pada 1 November 2016 dan berlaku sejak 1 Januari 2017. Gubernur menegaskan, penetapan tersebut berdasarkan PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, khususnya pasal 44 ayat 2.

Penetapan UMP ini mempertimbangkan berbagai hal. Diantaranya perhitungan inflasi nasional 3,8 persen serta pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestic Bruto (PDB) nasional.

Setelah penetapan ini, Awang meminta kepada pengusaha di Kaltim agar membayar gaji para karyawan sesuai dengan UMP yang telah disepakati Dewan Pengupahan Provinsi yang beranggotakan perwakilan serikat buruh/serikat pekerja, Apindo, akademisi dan pemerintah.

Pemprov Kaltim akan bertindak tegas apabila ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan penetapan ini. Pemprov Kaltim juga tidak segan-segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti menunda pembayaran gaji karyawan, apalagi melakukan pemutusan kerja. (wsy/ksd)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel