Dana Desa Kaltara 2017 Rp369 Miliar untuk 447 Desa

Kaltara.News - Penerimaan dana desa yang akan didapatkan Kaltara pada tahun 2017 sebesar Rp369 miliar. Dana tersebut dibagi dari dua, alokasi dasar Rp322 miliar dan alokasi formula Rp47 miliar.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Desa (BPMPPKBPD) Kaltara, Wahyuni Nuzband, menyebutkan sebanyak 447 desa di Kaltara yang akan mendapatkan dana desa.

“Nilainya sudah ada, sekitar Rp369 miliar. Sepanjang belum ada perubahan peraturan, berarti masih sama dengan tahun ini,” jelas Yuni dalam keterangannya.

Diterangkan Yuni, seluruh desa mempunyai tipologi yang berbeda. Sehingga dalam penyusunan usulan Rencana Anggaran Biaya, penggunaan dana desa akan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diambil dari Musrenbang desa.

Sama seperti tahun 2016, pada tahun 2017, Nunukan masih menjadi kabupaten yang mendapat dana desa terbesar di Kaltara.

“Kalau dari yang terbesar menerima, Nunukan Rp177 miliar, Malinau Rp97miliar, Bulungan Rp63 miliar, KTT (Tana Tidung) Rp30 miliar,” sebutnya.

Yuni menjelaskan, skema penggunaan dana desa yang bakal diterima Kaltara masih sama dengan tahun 2016.

Jika ditilik dari nilainya, dana desa tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, yang saat itu Kaltara mendapat Rp291 miliar.

Dia melanjutkan, pencairan dana desa dibagi dalam dua tahap, yakni 60 persen tahap I dan 40 persen tahap II. Begitu juga dengan prioritas penggunaan dana desa yang lebih mengedepankan pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kerakyatan.

Adapun penggunaan dana desa sebagaimana mekanisme yang diundangkan, kata Yuni menyesuaikan dengan tipologi masyarakat desa itu sendiri.

Dana desa, lanjut Yuni, merupakan alokasi penganggaran yang melekat pada beban pembiayaan APBN.

Dengan demikian, terang dia, batang tubuh APBN tahun 2017 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, membuat nilai yang akan diterima Kaltara tidak akan berubah.

“Iya, kan sudah ditetapkan di APBN. Berarti ini sudah pasti kita terima,” ungkapnya.

Yuni mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2016, dana desa tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 27 persen.

“Alhamdulillah, memang naik. Kalau tahun 2015 Rp129 miliar, tahun 2016 Rp291 miliar, dan tahun 2017 Rp369 miliar,” ungkapnya.

Sebelum dana desa tahun 2017 dicairkan, pemerintah daerah terlebih dahulu melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2016.

“Syarat pencairannya, SPj (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2016 harus selesai dilaporkan. Setelah itu, Perbup-nya juga harus sudah ada. Baru kemudian Kementerian Keuangan transfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum daerah),” pungkas dia. (krn/klt) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel