News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Pemekaran Kaltara dan Teladan Nalar Luqman al-Hakim

Pemekaran Kaltara dan Teladan Nalar Luqman al-Hakim


PEMEKARAN
daerah hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara beriringan.

Tujuan mulia otonomi tersebut telah lama terpendam dalam dada para pendiri bangsa dan telah tertuang dalam UUD 1945.

Namun praktiknya, idealitas kemerdekaan bangsa ini tersandera selama 30 tahun lebih di bawah cengkraman pemerintahan orde baru.

Sehingga, tak pelak, tercatat dalam sejarah pekat itu, Pancasila bukan difungsionalisasikan secara baik tapi justru dijadikan tameng untuk memperkuat kekuasaan dan menindas rakyat Indonesia.

Karena tindakan brutal itulah pemerintah bahkan salah urus dalam mengelola negara ini. Intelijen negara bukannya difokuskan untuk melindungi wilayah NKRI dari serobotan negara asing, tetapi malah dibiayai tinggi hanya untuk memata-matai gerakan rakyat dan generasinya sendiri.

Aktivis angkatan 80-an tentu tidak akan pernah lupa akan kebijakan Soeharto yang memberlakukan seluruh organisasi di Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai asas gerakan satu-satunya.

Jadi secara nyata jelas bahwa yang menyebabkan bangsa ini rapuh dan tak berdaya dalam segala hal lebih karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat.

Provinsi penghasil tambang tak banyak mengalami kemajuan, sementara di sisi lain daerah tertentu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terjadilah pelanggaran terhadap sila ke-V Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Beruntung, Indonesia kemudian berhasil melakukan reformasi dengan gerakan massa pada tahun 1998. Jika tidak, sampai hari ini bangsa tercinta ini akan mengalami kemunduran drastis di segala bidang.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, era reformasilah yang paling memungkinkan mewujudkan target mulia itu. Namun dalam perjalanannya, pemekaran justru lebih mendatangkan problem dari pada kemakmuran.

Menurut pemerintah, dalam perjalanannya banyak pemekaran daerah yang mengalami kegagalan. Lebih dari 80% pemekaran gagal. Namun demikian, data ini masih diperdebatkan, khususnya bagi kalangan legislatif di Senayan.

Terlepas dari kasus dan fakta yang terpampang di lapangan dan kontroversi para publik figur tentang keberhasilan pemekaran, hal penting yang harus kita kawal ialah pemekaran Kalimantan Utara (Kaltara) yang kini telah menabalkan diri menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Demi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Keberadaan provinsi baru Kaltara secara politis memang sangat mendesak untuk diwujudkan. Sebab secara teritorial Kaltara berbatasan dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam.

Keberadaan Kaltara akan sangat membantu penjagaan keutuhan wilayah NKRI khususnya di daerah perbatasan yang rentan diserobot oleh negara tetangga.

Dengan demikian kasus lenyapnya Sipadan dan Ligitan dari peta NKRI tidak akan pernah terulang kembali.

Kemudian secara ekonomis, adanya Kaltara juga memungkinkan tersedianya akses ekonomi yang lebih baik. Dibanding ketika masih tergabung dalam propinsi Kalimantan Timur.

Jarak yang sangat jauh dan medan yang relatif kurang ‘bersahabat’ menjadikan akes pembangunan di wilayah Kalimantan Utara banyak mengalami hambatan.

Tetapi dengan adanya Kaltara, sebut saja ibu kota Kaltara adalah Tanjung Selor misalnya, maka hal ini akan memudahkan akses ekonomi dan dengan demikian maka akselerasi pembangunan dapat segera diwujudkan.

Mari kita perhatikan fakta riil yang terjadi di bagian utara Kalimantan ini. Pulau Sebatik, yang jaraknya dengan Tawau, Malaysia, hanya 15 menit jika menyeberang dengan speed boat.

Sebagian besar masyarakat Sebatik lebih sering berinteraksi sosial dan ekonomi dengan Tawau ketimbang dengan daerah-daerah lain di provinsi yang sama, seperti Nunukan, Tarakan atau bahkan Balikpapan dan Samarinda.

Padahal, Sebatik merupakan salah satu pulau dengan nilai strategis karena langsung berbatasan dengan negeri jiran Malaysia, baik di darat maupun laut.

Namun ironisnya, menurut pengamat dan banyak kalangan masyarakat di Sebatik, berbagai potensi sumber daya yang ada di pulau itu seperti ikan, kakao, sawit dan berbagai hasil bumi lainnya semua "lari" ke Tawau.

Dalam angka, setiap bulan, sebanyak 1500 ton sawit, 800 ton rumput laut dan 1000 ton ikan hasil budi daya nelayan Sebatik dan sekitarnya masuk ke Tawau.

Jadi, dengan demikian sangat tidak rasional jika pembentukan Kaltara diundur-undur apalagi dulu sempat ada usaha digagalkan.

Ketiadaan Kaltara hanya akan menambah riwayat lepasnya beberapa daerah milik kita ke negara tetangga. Jika ini terus terjadi, dimana letak kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka?

Tantangan

Dalam tradisi Islam, ada sebuah ajaran filosofis yang dikemas dalam bentuk cerita yang sangat sederhana.

Di zaman Nabi Daud, ada seorang ahli ilmu, Luqman al-Hakim namanya. Suatu saat ia mendapat tawaran dari Tuhannya melalui malaikat-Nya.

Malaikat itu berkata, “Wahai Luqman manakah yang hendak kau ambil dari dua anugerah (ilmu dan harta) yang Allah telah sediakan buatmu?” seru Malaikat tatkala menjumpai Lukman.

Dengan jelas Luqman menjawab, “Saya akan mengambil ilmu wahai malaikat,” tegasnya.

Demikian pula halnya tatkala tawaran yang disodorkan kepada Luqman juga disampaikan kepada Sulaiman, putra Nabi Daud. Sulaiman menjawab, “Saya akan memilih ilmu wahai malaikat”

“Mengapa ilmu?”, tanya malaikat. “Dengan ilmu aku akan mendapat harta dan mampu mengelolanya. Dengan harta tanpa ilmu maka aku akan binasa karenanya,” jawabnya singkat.

Ajaran di atas mengilhami Sayyidina Ali dalam melihat harta dan ilmu. Menurutnya, “ilmu akan menjagamu, sedangkan harta, kamu yang harus menjaganya. Semakin diamalkan ilmu akan semakin bertambah, semakin dibelanjakan harta akan semakin berkurang.”

Berbicara potensi, hampir seluruh wilayah di tanah air memiliki potensi yang tidak kecil. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia punya apa yang negara-negara di seluruh dunia miliki.

Persoalannya kemudian, potensi besar itu tidak memberi dampak positif sedikit pun terhadap kesejahteraan rakyat.

Umumnya, pemekaran suatu daerah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sesaat para elit. Nah, jika ini juga terjadi dalam proses pembentukan Kaltara menjadi DOB, maka bisa dipastikan, idealisme pemekaran hanya akan menjadi menara gading. Ia sama sekali tak mewujud dalam realita.

Jadi tantangan terbesar yang harus dijawab oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara nantinya, ialah mempersiapkan kemampuan menempatkan harta dunia pada porsinya secara proporsional.

Pada saat yang sama juga harus mampu memprioritaskan ilmu yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban menjalankan mandat otonomi daerah membangun masyarakat yang adil, makmur nan sentosa.

Sebab, sumber utama kerusakan bangsa dan negara ini ialah rendahnya perhatian para pemangku kebijakan terhadap ilmu, lebih-lebih terhadap iman. Sungguh tidak ada tantangan yang lebih besar dan lebih mengancam selain ilmu.

Mari kita belajar kepada Jepang. Sejak tahun 1900 Jepang secara serius, bahu-membau, dan berkesinambungan berupaya membangun pondasi bangsanya dengan ilmu. Maka pada dua dekade pertama abad XX Jepang mampu tampil sebagai bangsa Asia yang paling disegani.

Pembangunan seperti itulah yang menjadikan Jepang tidak bisa dilenyapkan sekalipun oleh bom nuklir. Sebab fundamen mereka sebagai bangsa telah terpatri kuat dalam sanbari seluruh rakyatnya.

Maka dari itu, beberapa waktu setelah Nagasaki dan Hirosima luluh lantak karena bom atom, pertama kali yang ditanya kaisar Jepang adalah, “berapa orang guru yang masih hidup?”

Bandingkan dengan perilaku pemangku kebijakan di tanah air. Jangankan proyek pemekaran, proyek penanganan korban bencana alam pun jika ada kesempatan maka semua akan dia “sunat”. Perilaku seperti inilah yang menjadikan bangsa ini rendah tak berharga.

Jika Kaltara dibangun benar-benar atas landasan ilmu, maka bukan mustahil, Kaltara akan menjadi provinsi tercepat pembangunannya dan termakmur seluruh masyarakatnya. Namun jika tidak, sungguh lebih baik Kaltara tidak perlu ada, sebelum rakyat jelata kian menderita.

Cukuplah kita belajar dari kasus yang menimpa para mantan penguasa di wilayah ini, baik dia yang pernah duduk di kursi gubernur atau bupati, bahwa gagal menjawab tantangan ilmu berakibat pada kehinaan.

Jadi, jangan selalu memandang pemekaran dengan cara pandang semut melihat gula, tapi gunakanlah kacamata dan nalar cerdas Luqman al-Hakim dalam melihat harta dunia.[]

_____
*IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis, mantan Pengurus Daerah Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kutai Kartanegara, Kaltim

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.