Bermartabatnya Aksi Super Damai 212 dan Nalar Keindonesiaan Kita


SEBAGAI
anak bangsa, kita mesti kembali duduk tenang sembari benar-benar berpikir tentang diri kita, apakah kita Indonesia?

Tentu tidak ada definisi yang satu tentang apakah kita Indonesia atau tidak. Tetapi, sebagai makhluk bernalar, apakah kita Indonesia atau tidak bisa dilihat dari komitmen diri kita, apakah benar-benar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia adalah apakah kita memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita mengedepankan persatuan Indonesia atas segala kepentingan diri dan kelompok. Apakah kita menghormati ilmu atas dasar hikmah. Dan, adakah kita adil terhadap diri dan orang lain.

Penjelasan di atas adalah sebagaimana apa yang menjadi dasar negara kita, Indonesia. Yakni Pancasila. Jika ternyata, mindset, ikhtiar hidup, dan segala aktivitas yang kita lakukan tidak mengarah pada kuatnya iman, suburnya rasa kemanusiaan dan memperkokoh persatuan, serta mengambil keputusan berdasarkan ilmu demi terwujudnya keadilan. Maka atas dasar dan argumen apapun, yang kita lakukan bukanlah kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

Di atas baru pada dasar negara. Sekarang, mari mengarah pada apa yang sering disampaikan para pakar di media, baik cetak maupun elektronik. “Negara kita adalah negara hukum.”

Kemudian, isilah equality before the law pun menjadi kalimat yang terus diulang-ulang dalam setiap paparan para analis yang ahli soal hukum.

Sekarang mari kita bandingkan fakta-fakta yang ada di Indonesia, kaitannya dengan hukum. Ketika umat Islam akan melakukan aksi super damai penuh martabat 212, beragam upaya dilakukan oleh pihak keamanan untuk “menertibkan.” Tetapi, kala ada aksi 412, perlakuan sangat berbeda.

Kemudian, soal lokasi penyelenggaraan aksi. Ternyata Car Free Day (CFD) adalah area yang dilarang ada aktivitas “berbau” politik. Dan, dalam aksi 412, nyata-nyata atribut partai politik sangat mudah untuk dilihat.

Regulasi mengenai pelarangan tersebut terdapat dalam aturan Pergub No 12 Tahun 2016 soal Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang ditandatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Dalam Pergub DKI Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di pasal 7 ayat 2 disebutkan, HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Faktanya?

Mari kita lanjutkan. Dalam sisi penegakan hukum terhadap penista agama. Publik telah mengetahui secara terbuka bagaimana kemudian seorang Permadi yang juga pernah mendapatkan status tersangka dalam hal penistaan agama dengan lantang menuntut penegak hukum menahan Ahok. Realitanya, kembali tidak sama.

Dalam konteks ini, kita tidak perlu emosi, menudingkan telunjuk ke sana kemari. Mari melihat diri sendiri, apakah benar diri ini sudah asli berperilaku, berkepribadian sebagai bangsa Indonesia, atau belum?

Ketika lisan mengatakan, negara ini adalah negara hukum, apakah hukum telah memihak keadilan, atau hukum sedang dipermainkan, karena keputusan akhir ada di tangan yang diri sendiri didaulat sebagai pengambil keputusan?

Kemudian yang lebih mendasar adalah, apakah yang kita ucapkan sebagai seorang ahli, cerdik cendekia atas dasar dorongan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau karena rasa tidak nyaman telah menerima banyak bantuan dan keuntungan dari mereka yang punya kepentingan dan berada dalam kesalahan di mata hukum?

Marilah tundukkan kepala, cek ke dalam diri masing-masing. Sebab, jika negeri ini gaduh apalagi sampai runtuh karena lisan dan perbuatan mengkhianati dasar negara, sungguh keberadaan kita adalah sebuah bencana yang tak pernah diharapkan oleh seluruh rakyat di Republik ini.

Dan, seberapa pun keuntungan yang akan kita terima dengan memecah belah bangsa ini, pada akhirnya hanya akan menjadi gerbang penyesalan tiada tara, karena kita telah hidup dengan menghianati dasar bangsa sendiri, yang itu dibangun di atas darah dan nyawa para pejuang, yang tak rela hidup di bawah ketiak bangsa asing manapun.

Semua itu belum terjadi, sebagai anak bangsa, mari kembali berpikir jernih, janganlah sudi dipecah belah kepentingan politik yang merusak persatuan bangsa Indonesia. Mengatasnamakan kebhinekaan padahal menghendaki perpecahan.

Jangan takut menjadi diri sendiri. Kita tidak akan mati karena teguh di atas landasan jati diri bangsa. Jika kita sama-sama lahir di bumi pertiwi, mengapa kita tidak yakin bisa berdiri di atas kaki sendiri!

Pemuda bangsa, bangkitlah, jadilah orang yang berpikir untuk melakukan gerakan save our country and rebuild the nation.

Inilah momentum para pemuda menggurat sejarah baru, dimana Indonesia mampu keluar dari kemelut perpecahan.

Menjadi bangsa yang kuat dalam persatuan dan kesatuan, sehingga tampil menjadi bangsa besar yang menginspirasi dunia. Inilah semangat asli putra-putri bangsa Indonesia. Merdeka!

_____
*IMAM NAWAWI, penulis adalah kolumnis, mantan Pengurus Daerah Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kutai Kartanegara, Kaltim

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel