News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Reaktualisasi Ekonomi Syariah di Era Modern

Reaktualisasi Ekonomi Syariah di Era Modern


EKONOMI Syariah merupakan solusi permasalahan Indonesia. Kini Indonesia berhadapan dengan pelbagai masalah perekonomian. Diantara masalah-masalah tersebut adalah ketidakmerataan pendapatan, eksploitasi sumber daya alam, pengangguran, inflasi dan lain-lain.

Pengentasan masalah terus dilakukan terutama oleh pemerintah tapi untuk keberhasilannya sangat minim, atau bahkan tidak sama sekali. Ini karena Indonesia masih menganut sistem kapitalis. Di mana dalam ekonomi kapitalis ini yaitu menganut capital oriented.

Sistem ekonomi konvensional yang berkembang sekarang ini telah menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Keuntungan yang dirasakan hanya diterima oleh mereka yang memiliki kekuatan modal sehingga menimbulkan jurang ketidakadilan ekonomi yang semakin lebar, yang kaya bertambah dan kaya yang miskin bertambah miskin.

Ekonomi Syariah merupakan solusi permasalahan tersebut dengan orientasi pada kesejahteraan bersama atau maslahah oriented.

Sistem ini bersifat universal artinya dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja Islami.

Dalam perekonomian sebuah negara tentu tidak terlepas dari peran pemerintah. Sejauh ini peran pemerintah untuk mengembangkan Ekonomi Syariah masih dikatakan sangat rendah. Juga sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya berperan. Terbukti dengan  market share perbankan syariah yang sangat lambat untuk naik.

Sistem ekonomi ini tentu bisa diwujudkan apabila semua komponen memahami tentang ekonomi syariah sendiri. Masyarakat, pemerintah bahkan media massa  berperan secara optimal untuk membumikan Ekonomi Syariah ini.

Peranan Pemerintah
Pemerintah memiliki kedudukan dan peran penting dalam Ekonomi Syariah karena adanya kewajiban kolektif untuk merealisasikan kesejahteraan.

Secara umum, peran pemerintah untuk mewujudkan ekonomi syariah yaitu dengan mengimplementasi nilai dan moral Islam sendiri sebagai dasar-dasar sistem tersebut dengan menjadikan pasar yang Islami dan peran yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim tapi tidak menjamin keberlakuan pasar yang Islami di dalamnya.

Bentuk pengimplementasian nilai-nilai Islam tersebut dengan mendorong masyarakat menggunakan produk dari Ekonomi Syariah, salah satunya menggunakan jasa perbankan syariah.

Dengan dikeluarkanya UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil dan dengan tercetusnya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat, ini merupakan awal pembentukan pasar yang Islami.

Tetapi, pangsa pasar perbankan syariah justru melambat. Padahal peningkatan lebih dari 450% terjadi selama 6 tahun sampai tahun 2013. Ini menandakan masih kurang optimalnya peran pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat membuat peraturan perbankan yang sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.

Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto menjelaskan meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis (hukum dagang) syariah.

Pembentukan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang syariah guna mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah adalah salah satu yang merupakan optimalisasi peran Pemerintah dan DPR dalam meningkatkan panga pasar lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu pertumbuhan perbankan syariah juga dapat dilakukan dengan mengkonversi salah satu dari empat bank BUMN menjadi bank syariah sehingga sistem ini dapat diterapkan pada siapaun bahkan non-muslim sekalipun. Masyarakat pun akhirnya akan mengerti pentingya penggunaan jasa  ekonomi berbasis syariah dan akan meningkatkan pangsa pasar bank syariah sampai 18 persen.

Pemerintah juga harus mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan pasar yang tidak sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan ekonomi Islam.

Misalnya, tentang Keputusan Presiden No 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Seharusnya  pemerintah berperan mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah.

Negara harus dapat menjamin kebutuhan dasar dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk mencapai kepemerataan distribusi pendapatan, pemerintah harus meningkatkan produktifitas masyarat salah satunya dengan cara memberikan lahan pemerintah yang kosong untuk dikelola dalam bidang pertanian.

Mengingat Ekonomi Syariah yang sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan saja tapi juga menjangkau sektor riil untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan membangun kekuatan produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan memakmurkan.

Pemerintah bisa menerapkan sistem apabila tidak bisa memanfaatkan lahan dalam waktu tiga tahun maka akan dialih tangankan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Umar bin Khattab  pada tahun 584M sampai 644M di Negara Islam.

Pemerintah juga bisa membuat peraturan untuk kepemilikan lahan tanah yang kosong atau tidak produktif  dalam waktu tiga tahun akan dicabut sampai lahan itu bisa dimanfaatkan. Ini juga berkaitan dengan pernyataan panglima TNI bahwa di Kalimantan, Sumatra dan Papua banyak lahan kosong dan sudah ada pemiliknya.

Program ini juga bisa mengurangi jumlah pengangguran usia produktif karena pengangguran ini bisa disalurkan untuk mengelola lahan tersebut dan juga akan  meningkatkan produktifitas Indonesia terutama dalam sektor pangan sehingga tidak melanggengkan ketergantungan pada produksi bahan pangan impor.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia mengimpor gandum dalam jumlah besar dari Amerika, padahal sebagaimana penelitian antara Universitas Andalas Padang dengan Universitas Nitra Slovakia (bahwa ada 4 jenis gandum yang bisa tumbuh di Indonesia.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan pihak lainnya juga telah berhasil memproduksi gandum di Sulawesi Selatan. Sehingga gandum ini bisa tumbuh di Negara yang memiliki 2 musim seperti Indonesia melalui proses radiasi dengan sinar Gama di Batan. Bahkan bisa diproduksi sampai 7 ton/hektarare. Gandum ini juga paling bagus ditaman di luar Pulau Jawa.

Untuk pemerataan pendapatan pemerintah juga dapat menerapkan sistem yang sama seperti pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis pada tahun 717M sampai 720M di Damaskus dengan membuat peraturan bahwa emas dan perak harus dinfakan dan dilarang menimbun harta.

Pengalihan harta  tersebut dimaksudkan agar harta berputar tidak terpusat pada beberapa orang saja. Harta tersebut digunakan untuk kemajuan dan pembangunan daerah yaitu dengan memperkaya orang miskin. Untuk era modern ini memang terlihat tidak begitu berbeda dengan program pemerintah yang popular saat ini yaitu BLSM.

Tapi disini lebih ditekankan pada menegembangkan produktifitas masyarakat dari dana yang dihimpun pemerintah tadi dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan akan mengangkat kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Selain bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi pemerintah juga perlu memberikan fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi seperti pengelolaan zakat, infaq, waqaf, jalan, jembatan dan lain-lain untuk mengoptimalisasikan perannya.

Peranan Masyarakat
Kewajiban merealisasikan kesejahteraan pada dasarnya tugas seluruh economics agents, termasuk masyarakat. Aktifitas ekonomi tidak semua dapat terselenggarakan oleh peran pemerintah maupun mekanisme pasar sendiri sehingga manyarakat juga harus berperan.

Peranan masyarakat muncul karena adanya hak milik publik seperti pengelolaan tanah waqaf. Tentu untuk pengelolaan tersebut masyarakat perlu mengetahui prinsip dasar pengelolaan tanah waqaf dalam ajaran Islam, maka peran pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah memahami nilai dan moral Islam sendiri sebagai dasar-dasar sistem ekonomi. Setelah mengetahui masyarakat juga berkewajiban untuk  mensosialisasikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat lainnya.

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam yang harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat yaitu: pertama, adil.

Adil disini dimaksudkan salah satunya persamaan kompensasi yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan.

Kedua, yaitu khilafah, maksudnya setiap orang dalam masyarakat harus memilki rasa tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama salah satunya bertanggung jawab dengan berperilaku ekonomi dengan cara yang benar seperti mengindari riba, berdagang dengan gharar (tidak jelas),  perjudian, jual beli barang haram seperti minuman keras dan lain-lain.

Selain itu juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan secara maksimum dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan tidak mengusai dan memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Ketiga, yaitu takaful, maksudnya yaitu menanamkan prinsip persaudaraan. Ini mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan baik antar individu melalui konsep penjaminan oleh masyarakat terhadap anggotanya. Jaminan ini berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah atau tidak mampu.

Ini bisa diterapkan dengan masyarakat meningkatkan kesadaran berzakat dan berinfak  agar tidak menimbun kekayaan dan  tercapailah pemerataan kekayaan sehingga tidak ada yang miskin. Serta beralih dari masyarakat yang konsumtif ke masyarakat yang produktif dengan berwirausaha di  bidang yang sedang dibutuhkan pasar.

Peranan masyarakat selanjutnya dalam perekonomian yaitu menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat. Karena sebelum membangun masyarakat luas, perlu pembangunan kesejahteraan di tinggat keluarga.

Masyaraat juga berperan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan baik. Pada kenyataannya banyak fasilitas publik  yang disediakan oleh ZIS ini. Seperti pengentasan kemiskinan dan pembaerdayaan masyarakat.

Layanan-layanan jasa seperti pendidikan umum, perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan lain-lain, juga merupakan peran masyarakat sebagai penyedia pelayanan sosial.

Peranan Media Massa Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas.

Peranan yang dimainkan oleh media massa secara umum adalah merupakan sumber primer dalam komunikasi massa. Berkaitan dengan definisi media massa, tentu penerapan Ekonomi Syariah akan lebih mudah dikembangkan apabila dapat memanfaatkannya secara optimal dengan cara mensosialisasikannya.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara sering mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan keunggulan, manfaat, orientasi bahkan nilai-nilai dasar dari Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui lebih jelas tentang pelbagai esensi dalam Ekonomi Syariah, sehingga masyarakat terdorong untuk aktif mengembangkannya.

Tekniknya, media bisa memformalisasikan bahasa Islam sehingga penetapan ekonomi ini dapat diterima masyarakat non-Islam juga tanpa mengurangi esensinya. Misalnya menyebutkan sistem ekonomi ini adalah sistem Ekonomi Syariah bukan Ekonomi Islam.

Maka dari itu bukan hanya orang Islam saja yang tertarik mengembangkan sistem ekonomi ini tapi juga non-Islam, mengingat bukan hanya warga muslim saja yang berpengaruh dalam perekonomian Indonesia.

Kesimpulannya, ekonomi syariah adalah sistem yang berorientasi pada kesejahteraan yang tidak terbatas pada kesejahteraan orang Islam saja, tetapi juga seluruh latar belakang agama.

Untuk membumikan sistem Ekonomi Syariah tentu bukan hanya tugas segelintir orang. Tetapi setiap komponen dalam negeri ini memiliki perannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi untuk mengoptimalkan setiap peranan maka perlu menerapkan gabungan sistem pemikiran ekonomi zaman kekhalifahan dan modern.
_________
TINE HARDIAN, penulis adalah mahasiswa jurusan Ekonomi di  Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok.

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.