News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Pemkab Bekasi Diminta Tindak Tegas Tempat Hiburan Nakal

Pemkab Bekasi Diminta Tindak Tegas Tempat Hiburan Nakal

Sidak yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi diharapkan menimbulkan efek jerah terhadap tempat hiburan malam nakal. (Foto: beritacikarang.com)
(NASIONAL News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi memandang perlu dilakukannya shock therapy kepada para pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) yang masih saja membandel dengan tetap membuka usahanya meski sudah ada larangan dari Perda.

Pengurus MUI Kabupaten Bekasi, Soleh Jaelani, mengatakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, jangan sampai hanya menjadi ‘pajangan’.

Seperti diketahui Kabupaten Bekasi merupakan kawasan Industri terbesar di Indonesia bahkan ASEAN yaitu kawasan industri Jababeka. Hal itu membuat banyak pendatang dari luar daerah bahkan luar negeri.

Kemudian, lanjut Soleh, kebutuhan pendatang tersebut akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak negatif kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Bekasi.

Seperti dilansir laman Pemkab Bekasi dan dikutip Nasional.news Senin (26/06/2017), Soleh Jaelani mendesak adanya tindakan tegas tempat hiburan yang melanggar ketentuan. Dia menyampaikan agar perlunya peringatan shock therapy untuk tempat hiburan malam yang nakal.

“Jadi perlu adanya shock therapy. Jangan bimbang dan ragu untuk menutupnya bila masih ada yang membandel,” ujar Jaelani.

Soleh menilai, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sebenarnya sudah cukup dalam melakukan sosialisasi perihak Perda Kepariwisataan tersebut.

“Tapi dasar pengusaha tempat hiburan malamnya saja yang ngeyel, ngebandel. Jadi ya harus ada sikap tegas dan jangan ragu-ragu untuk menutupnya,” tegas Soleh

Sejumlah pihak menilai sepatutnya tempat rekreasi atau tempat hiburan malam menjunjung tinggi norma dan nilai budaya sebagai implementasi dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan dan hubungan dengan lingkungan.

Menurutnya, jangan sampai kelengahan pemerintah dalam menjalankan Perdanya menjadi bumerang yang dapat merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi. Pihaknya menilai bahwa tidak dapat dipungkiri tempat hiburan malam merupakan salah satu biang kriminal terjadi.

Oleh sebab itu, menurut MUI, Pemkab Bekasi seharusnya tegas dalam menjalankan Perda ini agar prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi dapat direalisasikan dengan baik.*

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.