Bertemu Presiden, Neni Moerniaeni Singgung Dana Kelurahan dan Dampak Tantangan Global

BOGOR - Walikota Bontang, Neni Moerniaeni bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam sebuah acara silaturahmi Presiden dengan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) , di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7) siang.

Dalam keterangannya Neni mengatakan pertemuan ini diagendakan untuk membicarakan persoalan kota di Indoensia secara detail termasuk Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sehingga dalam menyelesaikan masalah di lapangan bisa segera dilakukan.

Lanjut Neni, Presiden juga menjelasakan jika saat ini semua negara mengalami tekanan dari eksternal. Di antaranya masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Serta kenaikan suku bunga The Federal Reserve Amerika Serikat.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tekanan ekonomi sekarang ini terutama tekanan dari eksternal dirasakan semua negara, bukan hanya Indonesia.

"Karena itu, Presiden meminta agar Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. Beliau juga berpesan jika kota-kota antisipasi perubahan cepat dunia sekarang, termasuk revolusi Industri 4.0," jelas Neni.

Ditambahkan Neni, pertemuan itu sekaligus kesempatan Apeksi meminta kepada Presiden agar ada dana kelurahan, bukan hanya dana desa yang sudah ada.

"Selama ini ada dana desa, tapi dana kelurahan tidak ada," ujar Neni.

Adapun terkait skema penyaluran dana kelurahan itu, para wali kota menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Neni menilai tak perlu membuat Undang-undang khusus sebagai payung hukum penyaluran dana kelurahan ini.

"Cukup peraturan juga bisa, yang penting tidak melanggar aturan. Yang penting ada bantuan terhadap dana kelurahan yang itu mudah-mudahan bisa diformulasikan oleh kementerian," pungkas Neni.

Selain soal dana kelurahan, para walikota membahas soal pemeliharaan jalan. "Misalnya pemeliharaan jalan. Kan di wilayah kota banyak jalan nasional atau jalan provinsi. Terkadang penanganannya terlambat sehingga jalannya menjadi rusak," katanya.

Situasi jalan rusak itu, ujar Neni, membuat masyarakat mengeluh kepada walikota. Airin berharap persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi.

Pertama, Balai Jalan bisa cepat melakukan pemeliharaan jalan. Atau, yang kedua, misalnya daerah tingkat 2 atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari (pemerintah) pusat dan kita yang melaksanakannya sehingga tidak ada lagi tumpang tindih.

"Karena kalau aset pusat atau provinsi kita tak boleh melakukan pemeliharaan sedangkan masyarakat kan komplain ke kita langsung kalau ada jalan rusak dan lain-lainnya," kata Neni.







Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Racmi Diany dalam laporannya pada pertemuan yang dihadiri puluhan wali kota dan wakil wali kota tersebut, menyampaikan bahwa telah dibahas sejumlah hal mulai dari Dana Kelurahan dan juga dana alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, lanjut Airin, dibahas permasalahan kenaikan penghasilan kepala daerah dan juga dana pemeliharaan jalan nasional provinsi di kota masing-masing agar pemerintah tingkat II bisa ikut untuk melakukan pemeliharaan jalan.




JEREMI YUDI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel