News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Kinerja Penerimaan dan Belanja Negara yang Semakin Baik Mendukung Terjaganya Perekonomian

Kinerja Penerimaan dan Belanja Negara yang Semakin Baik Mendukung Terjaganya Perekonomian

JAKARTA - Pemerintah terus menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang positif. Di tengah prospek pertumbuhan perekonomian global tahun 2018 yang diperkirakan mengalami perlambatan dan seiring dengan tekanan perdagangan global dan pengetatan keuangan global, pemerintah fokus pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik.

Kondisi external balance Indonesia yang dicerminkan oleh Neraca Perdagangan pada bulan September 2018 mengalami surplus sebesar US$0,23 miliar. Kondisi surplus tersebut disumbangkan oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$1,30 miliar, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar US$1,07 miliar.

Selain itu, kondisi surplus bulan September 2018 juga didukung oleh nilai ekspor sebesar US$14,83 miliar, yang naik 1,70 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya karena ekspor pertanian dan tambang yang tumbuh positif.

Stabilitas ekonomi nasional masih tetap terjaga, dimana selama bulan Agustus-September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,05 persen dan 0,18 persen meski terdapat tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga produk bahan makanan, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi kumulatif hingga September 2018 tercatat 1,94 persen (ytd) atau sebesar 2,88 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sama pada tahun 2017 sebesar 2,63 persen (ytd) atau 3,72 persen (yoy).

Terkendalinya laju inflasi ini didukung oleh relatif stabilnya inflasi komponen inti, perlambatan inflasi administered price, penurunan komponen volatile food karena penurunan kenaikan harga komoditas peternakan dan hortikultura.

Realisasi Penerimaan Negara didukung oleh capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah hingga akhir September 2018 yang melebihi target. Capaian yang sangat baik tersebut berkontribusi terhadap pencapaian realisasi Penerimaan Negara sebesar Rp1.312,32 triliun atau sebesar 69,26 persen dari target APBN 2018.

Penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.024,51 triliun atau 63,32 persen dari target APBN 2018, PNBP sebesar Rp281,37 triliun (102,16 persen dari target APBN 2018), dan Hibah sebesar Rp6,45 triliun (538,56 persen dari target APBN 2018).

Berdasarkan pola pertumbuhannya secara year-on-year (yoy), realisasi penerimaan Perpajakan tumbuh 16,55 persen dan PNBP tumbuh sebesar 27,13 persen.

Penerimaan Perpajakan dan Realisasi penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai mencapai pertumbuhan yang sangat baik. Sampai dengan akhir September 2018 realisasi penerimaan Pajak serta penerimaan Kepabeanan dan Cukai masing-masing sebesar Rp900,86 triliun atau sebesar 63,26 persen dari target APBN 2018 dan Rp123,64 triliun atau sebesar 63,70 persen dari target APBN 2018.

Realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif melanjutkan tren periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,87 persen (yoy), dan jika tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan tax amnesty pada tahun 2017 maka penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh 18,73 persen (yoy).

Kinerja positif dari penerimaan PPh nonmigas, PPh migas, serta penerimaan PPN dan PPnBM yang tumbuh cukup signifikan menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan Pajak tersebut.

Sementara itu, penerimaan dari komponen Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) juga masih tumbuh secara signifikan, dan mampu mendorong realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara keseluruhan tumbuh positif mencapai 14,24 persen (yoy).

Pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan September adalah pertumbuhan paling tinggi dalam empat tahun terakhir. Penerimaan pajak yang berasal dari PPh nonmigas mampu tumbuh sebesar 16,72 persen (yoy). Komponen utama penerimaan PPh masih tetap tumbuh, yang terdiri dari PPh 25/29 Badan (tumbuh 25,04 persen yoy), PPh 25/29 OP (tumbuh 21,79 persen yoy), dan PPh 22 Impor (tumbuh 26,20 persen yoy).

Faktor yang mendorong tumbuhnya penerimaan komponen utama PPh tersebut antara lain meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan kinerja sektor usaha industri, perdagangan, pertambangan, dan pertanian serta meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak OP.

Selain itu, penerimaan PPh Pasal 26 yang tercatat tumbuh sebesar 26,64 persen (yoy), akibat pengaruh depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika, juga menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas.

Dari sisi penerimaan PPh migas, tercatat realisasi penerimaannya mampu tumbuh secara signifikan sebesar 23,31 persen (yoy), dimana pertumbuhan penerimaan PPh migas tersebut utamanya masih didorong oleh faktor meningkatnya harga Indonesian Crude Price (ICP).

Sementara itu, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir September 2018 tumbuh 14,43 persen (yoy). Faktor kinerja aktivitas impor dan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan PPN Impor dan PPN DN, masing-masing sebesar 27,52 persen (yoy) dan 8,22 persen (yoy).

Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih cukup kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Namun demikian, kinerja PPnBM DN hingga akhir September 2018 masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 5,96 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi PPnBM Impor sudah mulai mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 7,16 persen (yoy).

Realisasi penerimaan Perpajakan yang berasal dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih terus melanjutkan tren pertumbuhan yang signifikan sejak awal tahun 2018 mencapai pertumbuhan realisasi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Komponen penerimaan dari Cukai tercatat masih tumbuh sebesar 11,17 persen (yoy), penerimaan BM tumbuh mencapai 15,50 persen (yoy), dan penerimaan BK, yang merupakan komponen penerimaan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, tumbuh signifikan mencapai 96,80 persen (yoy).

Faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan Kepabeanan dan Cukai diantaranya adalah peningkatan aktivitas perdagangan internasional, dampak positif kebijakan Kepabeanan dan Cukai melalui program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta peningkatan harga komoditas internasional.

Realisasi PNBP mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya harga komoditas. Capaian realisasi PNBP sampai dengan tanggal 30 September 2018 mencapai Rp281,37 triliun atau 102,16 persen dari APBN tahun 2018.

Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 27,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara pada tahun 2018.

Di sisi Belanja Negara, penyerapan terlaksana sesuai dengan rencana, dimana realisasi sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai Rp1.512,55 triliun atau mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu APBN. Penyerapan belanja ini tumbuh 10,0 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp573,77 triliun. Realisasi BPP selama bulan September 2018 telah mencapai Rp136,61 triliun atau sekitar 9,39 persen dari pagu alokasi APBN 2018.

Sedangkan realisasi BPP sampai dengan tanggal 30 September 2018 telah mencapai Rp938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu alokasi APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Realisasi anggaran BPP dikelompokan dalam dua bagian, terdiri atas (1) realisasi belanja K/L sebesar Rp511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018; dan (2) realisasi belanja non-K/L sebesar Rp427,32 triliun atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018.

Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, dan pencairan dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok. Pemerintah tetap menggunakan sumber utama APBN untuk tanggap darurat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Saat ini Pemerintah tengah melakukan assessment mengenai kerusakan akibat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, dengan tujuan agar perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kebutuhan pembiayaannya dapat disusun dengan tepat dan akurat.

Pemerintah mengapresiasi negara sahabat, organisasi, individu maupun lembaga donor atas perhatian, bantuan, dan dukungan dalam upaya penanganan bencana. Bantuan yang diberikan tersebut sifatnya sebagai pelengkap dan bersifat siaga untuk mendukung APBN.

Dana dari bantuan tersebut akan dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, karena Pemerintah sangat menghormati mekanisme ini yang telah disusun bersama dengan DPR.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2017.

Realisasi TKDD sampai dengan akhir September 2018 telah mencapai Rp573,77 triliun atau 74,9 persen dari pagu APBN 2018, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp535,85 triliun (75,9 persen pagu) dan Dana Desa Rp37,92 triliun (63,2 persen pagu).

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp514,56 triliun (76,1 persen pagu), Dana Insentif Daerah (DID) Rp7,24 triliun (85,2 persen pagu), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp14,04 triliun (66,7 persen pagu). Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp7,20 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp566,57 triliun (73,93 persen pagu).

Realisasi defisit APBN hingga September 2018 sebesar Rp200,23 triliun atau sekitar 1,35 persen PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Sementara itu, meskipun posisi keseimbangan primer per September 2018 berada pada minus Rp2,40 triliun, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai minus Rp99,24 triliun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan menekan defisit keseimbangan primer menuju ke arah surplus.

Pembiayaan anggaran sampai dengan akhir September 2018 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan berkurangnya realisasi SBN neto. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga September 2018 mencapai Rp292,83 triliun, yang utamanya bersumber dari pembiayaan melalui utang sebesar Rp304,94 triliun, atau mencapai 76,4 persen dari target APBN 2018.

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp308,76 triliun atau mencapai 74,5 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp3,82 triliun atau sekitar 25,0 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018.

Pertumbuhan pembiayaan utang menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, yaitu turun sebesar 25,14 persen.

Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah untuk tetap mendorong pengelolaan utang yang pruden dan terukur, antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

SIARAN PERS KEMENKEU RI

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.