News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Forum Kajian Muslimah Khadijah Bogor Tolak RUU P-KS

Forum Kajian Muslimah Khadijah Bogor Tolak RUU P-KS

BOGOR - Forum Kajian Muslimah Khadijah Bogor menolak ancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan mengharapkan RUU P-KS yang saat ini tengah digodok untuk disahkan, agar sejalan dengan nilai-nilai luhur agama sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang dan Pancasila.

Harapan tersebut disampaikan Forum Kajian Muslimah Khadijah Bogor usai mengikuti kegiatan workshop parenting dan keluarga yang menghadirkan narasumber pendiri Komunitas Pecinta Keluarga (KIPIK) Hj Dr Sabriati Aziz, M.Pd.I.

RUU P-KS dinilai berpotensi melegalkan perilaku orientasi seks menyimpang, apalagi dai beberapa kajian terhadap Naskah Akademik RUU itu dinilai bersifat sangat individual dan tidak menunjukkan relasi atau kaitannya dengan sistem keluarga.

Sementara itu, Sabriati Aziz, ketika memaparkan materinya, mengutarakan pentingnya ketahanan keluarga dalam membendung gaya hidup bebas nilai dan permisif. Orangtua, kata dia, menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan tersebut.

Sabriati menilai, ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU P-KS dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Yang hal itu, lanjut dia, berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

"Kita bersyukur, sekarang ini masyarakat mulai menyadari beratnya tantangan kepengasuhan sehingga kesadaran tersebut bisa menjadi jembatan terbangunnya solidaritas dalam mengokohkan ketahanan keluarga," kata Sabriati dikonfirmasi media ini, Jum'at (22/2/2019).

Namun, Sabriati melanjutkan, di tengah gelombang positif tersebut, selalu ada saja upaya dari pihak pihak tertentu yang ingin mendesakralisasi nilai-nilai luhur ikatan keluarga. Karena itu, menurutnya, perlu terus untuk dibangun kekokohan keluarga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal itu menyatakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

BASRI MARHAMAH

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.