News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Orangtua dan Pemerhati Pendidikan di Bone Tolak RUU P-KS

Orangtua dan Pemerhati Pendidikan di Bone Tolak RUU P-KS

BONE - Para orangtua dan pemerhati pendidikan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, menyatakan deklrasi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena dinilai berpotensi melegalkan aborsj, pelacuran dan seks bebas karena falsafahnya dilandasi gender equality yang berprinsip my body is mine (tubuhku adalah milikku).

Dalam aksi deklarasi penolakan tersebut, Ketua Bidang Jaringan Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Dr Sabriati Azis, yang didapuk memberikan materi tentang parenting dan ketahanan keluarga Indonesia, mengatakan kata kunci dari definisi atau konsep kekerasan seksual dalam RUU itu adalah adanya paksaan dan tidak adanya upaya persetujuan dari seseorang. Bukan pada baik atau buruknya perilaku seksual tersebut ditinjau dari kesehatan, nilai-nilai agama, sosial, dan budaya Indonesia.

“Jadi misalnya begini. Jika seseorang melakukan zina suka sama suka, atau suami mensodomi istrinya dan istrinya senang-senang aja, itu bukan kekerasan seksual (menurut RUU itu),” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sabriati, perzinaan dan perilaku LGBT serta penyimpangan seksual lainnya (sodomi, nudity/telanjang, dan lain-lain) dalam RUU itu tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual jika tidak ada unsur paksaan walaupun perilaku seksual tersebut bertentangan dengan moralitas dan agama.

“Di Bali ada yang telanjang-telanjang. Tak sedikit yang telanjang dada tidak apa-apa karena sukarela,” katanya mencontohkan.

RUU ini, kata dia, juga berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi. Menurut konsep kekerasan seksual, ‘pemaksaan prostitusi’ dan ‘pemaksaan aborsi’ termasuk kekerasan seksual. “Jadi jika ditafsirkan secara a contrario (kebalikan) secara hukum perbuatan prostitusi dan aborsi dilegalkan apabila dilakukan atas kesadaran sendiri,” terangnya.

Mengatur cara berpakaian perempuan dalam RUU ini juga dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Padahal, kata Sabriati, agama memiliki aturan tertentu tentang pakaian yang harus digunakan oleh perempuan. Namun menurut konsep kekerasan seksual ini, pengaturan terhadap tubuh dan aktivitas seksual perempuan adalah sebuah kekerasan seksual.

“Jadi ibu-ibu, kalau meminta ‘Nak, pakai jilbab. Kamu udah gede’, tapi anaknya tidak setuju, lalu ibu memaksanya, itu kekerasan seksual (menurut RUU itu),” katanya mencontohkan.


Sabriati memaparkan kritik-kritik AILA terhadap isi RUU itu. Kalau Komnas Perempuan dalam RUU itu menganggap keluarga adalah sumber masalah, AILA memandang, justru hilangnya peran keluarga adalah akar masalah kejahatan seksual.

Ketua panitia acara, Farida, mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka melakukan pencerahan bagi masyarakat pentingnya ketahanan keluarga serta memastikan imunitas generasi kita dalam menghadapi beragam tantangan kekinian seperti hegemoni gadget dan sebagainya.[]

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.