News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Islamic Lawyer Forum Soroti Pilpres dan Penegakan Hukum

Islamic Lawyer Forum Soroti Pilpres dan Penegakan Hukum

JAKARTA – Menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak baik pemilihan presiden maupun legislatif pada 17 April 2019 mendatang, praktisi dan advokat membedah masih mencemaskannya penegakan hukum di negeri ini. Tidak saja soal ketimpangan hukum, tetapi juga menyoal moral penegak hukum.

Isu tersebut mengemuka dan menjadi sorotan dalam acara Diskusi Hukum bertema  “Pilpres & Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia’ diselenggarakan Islamic Lawyer Forum (ILF) yang diinisiasi oleh LBH Pelita Umat, digelar di Hotel Sofyan Cikini, Tebet, Jakarta, Ahad (7/4/2019).

Ahmad Khozinudin yang menjadi host dalam diskusi ini mengatakan bahwasanya tema ini sangat penting diangkat karena mengingat waktu Pilpres tinggal hitungan hari.

“Maka perlu didiskusikan secara perspektif hukum. Apa dan bagaimana kondisi dunia hukum saat Pilpres dan setelahnya,” kata Khozin menjelaskan dalam pembukaan diskusi.

Hadir narasumber dalam kesempatan tersebut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah (LBHH) Dr Dudung Amadung Abdullah, SH, MH, Direktur Divisi Pengembangan & SDM LBH Paham  Busyara, SH, CLA, Advokat LKBH Universitas Sahid Wahyu Nugroho, Sekjen LBH Pelita Umat  Chandra Purna Irawan, SH, MH, Mudir Ma’had Al-Ukhuwah Al-Islamiyah Semarang KH Ainul Yaqin.

Dudung selaku pembicara pertama terlebih dahulu menjelaskan kondisi dunia hukum di Indonesia saat ini. Menurut Dudung, masih terjadi keburaman hukum saat ini, terbukti dengan kacaunya penegakan hukum dan semakin banyaknya kriminalisasi para ulama, ustadz dan dai.

“Saat ini, di tengah masyarakat tercipta dua kondisi. Yang pertama, terbangunnya rasa ketakutan, maksudnya ketakutan dalam menyampaikan kebenaran. Masyarakat dibayangi dengan persekusi dan kriminalisasi apabila menyuarakan kebenaran. Tentu ini hal buruk dalam dunia demokrasi,” kata Dudung yang juga pendiri Kantor Hukum DRDR ini.

“Kedua, terbangunnya rasa permusuhan antar anggota masyarakat. Masyarakat terbelah. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin jauh perbedaannya,” tambahnya.

Terakhir dalam closing statemennya Dudung berkata mengutip Hakim Artidjo, “Jika di sebuah negara tidak terjadi penegakan hukum maka wibawa negara akan runtuh.”

Senada, para pembicara lainnya mengaminkan bahwasanya memang saat ini terjadi kekacauan hukum. Banyak sekali produk dan keputusan hukum yang tidak sesuai tujuan dan nilai-nilai hukum itu sendiri. Belum lagi penerapan hukum yang masih lemah.

Narasumber sependapat dengan kian masih tajamnya pedang hukum ke bawah namun tumpul ke atas. Tambah lagi fakta di masyarakat masih sering terjadinya persekusi, intimidasi bahkan kriminalisasi terhadap para aktivis, ulama dan da’i.

Di akhir diskusi, narasumber sepakat bahwasanya kita semua sesuai dengan kapasitasnya perlu untuk mengawal Pilpres, baik secara langsung di TPS dengan menjadi saksi maupun pengawas.

Kemudian bagi para aktivis hukum dipandang perlu menyiapkan langkah-langkah hukum secara konstitusional untuk mengawal penegakan hukum secara adil.

Diskusi hukum yang lebih dikenal dengan nama Islamic Lawyer Forum (ILF) ini diinisiasi oleh LBH Pelita Umat Umat, sebuah lembaga bantuan hukum yang aktif dalam membantu pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat terutama yang tidak mampu (probono). */Hidayatullah,MH, anggota LBH Hidayatullah

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.