News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Walhi Desak Tanggung Jawab Korporasi dan Negara Atasi Kejahatan Ekosida

Walhi Desak Tanggung Jawab Korporasi dan Negara Atasi Kejahatan Ekosida

JAKARTA -  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak adanya perhatian serta tanggung Jawab korporasi dan negara atas kejahatan ekosida. Hal itu dikemukakan dalam lembar position paper terbaru Walhi bertajuk Urgent Corporate Accountability & State Responsibility For Ecocide Crimes.

Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam sistem hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Faktanya, sejarah panjang telah membuktikan sulitnya mengontrol korporasi serta upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya. Sejak tahun 1970an komunitas internasional di PBB telah memulai upaya ini.

Berawal dari dorongan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 (Group of 77/G77), pada tahun 1974 di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) mengadopsi program tentang ‘Pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas korporasi transnasional (transnational corporations/TNCs)’.

Pengadopsian inilah yang mendorong terbentuknya United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations ICTC).

Walaupun kejahatan Ekosida belum diakui secara tegas keberadaannya dalam sebuah instrument hukum internasional, paling tidak baseline mengenai Ekosida sudah bisa menjadi dasar membuka kembali ruangruang diskusi di Jenewa khususnya dalam kerangka hukum pidana internasional.

Walhi menilai, sebagai sebuah konsep, kejahatan Ekosida patut untuk diuji kelayakannya. Pengalaman di Inggris pada tahun 2011 bisa menjadi sebuah referensi untuk mengembalikan ide mengenai pengadilan untuk Ekosida di level internasional.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Inggris pernah melakukan persidangan semu (Mock Trial) untuk menguji bagaimana Ekosida dapat diterapkan di dalam hukum pidana Inggris.

Pada 30 September 2011, Para petinggi dari dua perusahaan multinasional terbesar di dunia, dari Global Petroleum Company (GPC) dan Glamis Group, ‘dihukum’ akibat tindak pidana Ekosida oleh juri di Mahkamah Agung (Inggris) karena menghancurkan ekosistem global terkait dengan ekstraksi minyak di Kanada, sementara satu dibebaskan dari tuduhan terkait tumpahan Teluk.

Selain itu, International Criminal Court (ICC) juga akan membuka peluang dibawanya kejahatan lingkungan hidup dan perampasan tanah ke Mahkamah Internasional.

Semua upaya advokasi yang dilakukan di tingkat nasional dan internasional ini sebagai upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk memutus rantai impunitas korporasi. Serta memaksa negara menjalankan kewajiban Konstitusinya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kertas Posisi Walhi Mei 2019 ini  dapat diunduh selengkapnya di website Walhi atau klik di sini

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.