News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Masyarakat Antusias Ikuti Bedah Kritis RUU PKS di Masjid Al Azhim Manado

Masyarakat Antusias Ikuti Bedah Kritis RUU PKS di Masjid Al Azhim Manado

MANADO - Organisasi massa Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah (PW Salimah) Provinsi Sulawesi Utara menggelar acara kajian Bedah Kritis Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, Hj Nurul Hidayati. SS, MBA, yang digelar di Masjid Al Azhim, Kota Manado, Sulut, Ahad (20/7/2019).

Masyarakat tampak sangat antusias mengikuti acara tersebut. Sekjend AILA Indonesia Hj Nurul Hidayati. SS, MBA dalam materinya menyampaikan urgensi ketahanan keluarga dalam mengokohkan peradaban bangsa.

Adapun RUU PKS, menurutnya, walaupun tujuannya disebutkan untuk penegakan dan kepastian hukum, namun masih memuat diksi interpretatif yang justru berpotensi mendekonstruksi moral dan peradaban bangsa.

Hidayati mengendus adanya aroma kebebasan seksual di RUU PKS ini. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia yang dipimpin Hidayati berpandangan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diwaspadai karena dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal.

Hidayati menyebutkan, frasa kontrol seksual  pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain.

"Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini," ujar Hidayati dalam presentasinya.

Kebebasan seksual ini makin nampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu;  Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana.

Seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim,  karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang.

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan.

Kegiatan ini dipadati peserta dari berbagai unsur mulai dari Kerukunan Wanita Islam Masjid Al Azhim, tokoh masyarakat, remaja masjid, ulama, pemuda, mahasiwa dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Acara berlangsung interaktif.

Sehari sebelumnya, Nurul Hidayati didapuk menjadi narasumber kajian tematik tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang berlangsung di Masjid Jami' Darul Istiqomah, Komplek Pondok Pesantren Istiqomah, Bailang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulut, Sabtu (20/7/2019).

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.