News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Perempuan Maluku Tolak RUU PKS karena Dinilai Tak Senafas Pancasila

Perempuan Maluku Tolak RUU PKS karena Dinilai Tak Senafas Pancasila

AMBON - Sejumlah perempuan di Kota Ambon, Maluku, menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena dinilai tidak senafas dengan Pancasila dan agama di Indonesia.

Seperti diketahui DPR RI akan mengesahkan RUU PKS ini karena massifnya desakan dari pengusung RUU ini khususnya dari Komnas Perempuan. Namun, sayangnya RUU PKS ini banyak menui polemik.

"Ternyata ketika menelusuri elemen masyarakat, mayoritas masyarakat menolak termasuk dari Maluku," kata Hamsiah, Ketua Panitia Seminar Parenting yang diikuti perwakilan muslimah dari berbagai daerah Maluku digelar di Ambon, Ahad.

Dalam acara seminar tersebut juga dilakukan bedah tuntas dan uji kritis Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang menghadirkan narasumber Ketua Bidang Jaringan AILA Indonesia DR Hj Sabriati Azis, M.Pd.I. 

Salah seorang peserta sebut saja namanya Nurjannah mengaku optimis, DPR akan mendengar aspirasi masyarakat Indonesia termasuk para perempuan dari Maluku. "Dan kami akan terus melanjutkan sosialisasi ke elemen lain tentang RUU ini," katanya.

Sementara itu, Sabriati mengatakan,  para pemerhati Indonesia harus terus mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga sebagai modal utama kekuatan bangsa yang maju dan beradab.

"RUU PKS banyak memuat bias yang berpotensi mendekonstruksi nilai-nilai utama kita sebagai bangsa yang berperadaban. Contoh misalnya, RUU PKS memuat tafsiran tentang tidak mengapa pemenuhan hasrat seksual yang mengikuti kehendak seseorang, padahal dalam agama khususnya Islam  mengatur pemenuhan hasrat seksual hanya boleh melalui perkawinan," kata Sabriati dalam pemaparannya.

Selain itu, menurut Sabriati, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini beranggapan suatu hubungan seksual yang berlandaskan persetujuan dalam kondisi tidak menikah adalah bukan bentuk perkosaan.

"Kalau RUU ini disahkan maka akan banyak dari muatannya yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang di agama boleh, tapi oleh-oleh Undang undang ini, maka ia menjadi terlarang. Di situ masalahnya," kata Sabriati.

Acara seminar dan sosialisasi ini berlangsung semarak yang diakhiri dengan acara penandatangan spanduk penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Acara ini di Inisiasi oleh Muslimah Hidayatullah dan diikuti oleh perwakilan se-Maluku.

Dalam sharing session di penghujung acara, peserta seminar menyatakan diri akan bergerak terus dalam memperjuangkan Pancasila sebagai nafas semua Undang-undang di Indonesia.

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.