News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Dirjen PKTrans Kemendesa Tutup Rakor Percepatan SHM Transmigrasi Papua Barat

Dirjen PKTrans Kemendesa Tutup Rakor Percepatan SHM Transmigrasi Papua Barat

MANOKWARI - Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ((Dirjen PK Trans) Kemendesa PDTT, HM Nurdin, memberi arahan pada penutupan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi di Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada 16-18 Agustus 2019.

Dalam arahahannya, Nurdin mengatakan percepatan penyelesaian SHM merupakan upaya pemerintah dalam mengejar target penerbitan sertifikat tanah, sebagai upaya pelaksanaan program reformasi agraria di Tanah Air.

Nurdin pun mengajak segenap pihak terkait untuk menjalankan program ini secara maksimal dan sebaik mungkin guna menuju wajah baru transmigrasi Indonesia yang maju dan kuat dan berdaya saing terutama dalam rangka menghadapi dan mengisi revolusi industri 4.0.

"Harapannya dengan ini desa desa kita semakin maju, berkembang dan sejahtera. Karena itu, kita pun mendorong desa-desa semakin melek dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi sehingga percepatan peningkatan kualitas SDM di desa turut menunjang pertumbuhan ekonomi di desa," kata Nurdin.

Adapun percepatan penyelesaian penyelesaian SHM tersebut sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan:

"Dalam hal pembinaan dan pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama lima tahun sejak penempatan, maka pembinaan dan pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota".

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi terus melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait target-target strategis tersebut.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi di Provinsi Papua Barat. Raker ini dihadiri oleh 13 dinas kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian dan pertanahan demi mempercepat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik transmigran di Papua Barat.

MIRDAN GENUNI

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.