Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Kaidah Kaidah Mengenai Jual Beli dan Wakalah

Rabu, 01 Januari 2020 | 01:58 WIB Last Updated 2019-12-31T18:58:07Z
Oleh Shofa Mardhiyya*

AGAR pembahasan dalam artikel yang saya tulis ini lebih sistematis dan dapat dipaparkan lebih abstraktif dari luasnya lingkup tema besar dalam diskursus ini, maka saya akan memaparkan terlebih dulu tentang kaidah-kaidah utama yang tercakup di dalamnya.

Pemaparan terkait kaidah-kaidah dasar ini, bagi penulis, sangatlah penting karena tema seputar wakalah sebagaimana judul di atas merupakan topik yang agaknya belum sepenuhnya menjadi satu bahan telaah mendalam bagi anak-anak muda bahkan oleh mereka yang bersinggungan dengan kulturisasi ekonomi Islam.

Dalam kesempatan yang lain, kita akan membahas juga tema lanjutan setelah menuntaskan pembahasan pertama ini tentang rumusan asas yang menjadi landasan hukum.

Kaidah mengenai jual beli ini mencakup sejumlah topik seperti kapasitas akad bagi pihak pihak yang terkait, kehalalan barang, jual-beli yang sifatnya batal, tidak sah dan di tangguhkan, sifat dan cakupan wakalah, serta masalah lainnya mengenai jual beli dan wakalah.

Kaidah pertama, tidak ada kewajiban tanpa adanya kepahaman dan kemauan diri. Satu syarat dasar dalam syariah adalah bahwa pelaksana hukum (mukallaf) harus mampu memahami kewajiban syar’i-nya.

Lantas, apabila ia tidak memahami perintah Allah, dia tidak akan mampu untuk mematuhi hukum-Nya. Maka syarat pertama terkait dengan kapasitas hukum seseorang adalah kemampuannya untuk memahami komunikasi sebagai instrumen yang dapat menciptakan komunikasi sebagai instrumen yang dapat menciptakan kewajiban.

Di samping memahami, penting juga bahwa pelaksana hukum (mukallaf) melaksanakan tindakan itu tidak akan memberinya dampak hukum sebagai hasil dari tindakannya yang sah.

Dalam hukum Islam, memahami komunikasi yang menjadi dasar bagi kapasitas hukum di kaitkan dengan kedewasaan. Maka, ketika seseorang mencapai masa puber dan kedewasaan, ia telah di anggap mampu mengembangkan kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan tindakan yang di perintah oleh syariah.

Kaidah kedua: sebuah akad jual beli tanpa persetujuan dan keinginan pelaku akad adalah batal. Artinya, syarat bagi akad jual-beli yang sah adalah persetujuan dari pihak-pihak yang terlihat di dalamnya. Syarat ini di tekankan dalan Qur’an, surah Al Ma'idah (5) ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu dengan cara yang batil, kecuali dengan saling rela di antara kalian.”

Nabi SAW juga bersabda: “Jual beli hanya sah apabila dilakukan dengan persetujuan dari kedua pihak.”

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. (Lihat Fiqh wa Fatawal Buyu’ hal. 24).

Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642)

Maka, apabila seseorang dipaksa untuk untuk menjual atau membeli sesuatu yang tidak ingin jual atau beli, akad itu akan menjadi tidak sah menurut mayoritas ulama. Akad itu tidak memberi akibat hukum.

Di sisi lain, ulama mazhab Hanafi menganggap bahwa akad yang dilakukan oleh orang yang dipaksa adalah sah, akan tetapi ditangguhkan sampai hilangnya paksaan tersebut.

Apabila paksaan itu sudah hilang, maka seseorang yang di paksa mempunyai hak untuk meratifikasi atau mencabut akad yang ia buat. Para ulama ini juga memandang bahwa pernikahan, penceraian, pembebasan budak adalah sah meskipun di lakukan dengan paksaan.

Kaidah ketiga, dDalam hukum, seorang idiot dianggap seperti anak kecil yang sudah berakal. Dalam hukum Islam sendiri, dibagi individu-individu menurut kapasitas hukumnya menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Seseorang yang cacat daya pemahamannya namun memiliki keleluasaan total dalam bertindak, seperti anak kecil selama masa kanak-kanak atau orang gila di usia berapapun. Karena tidak memiliki akal yang sempurna, maka mereka tidak memiliki kapasitas hukum.

2. Seseorang yang memiliki akal dalam batas tertentu dan memiliki keleluasaan dalam bertindak meskipun belum mencapai perkembangan mental sempurna. Yang demikian itu dalam pendangan mazhab Hanafi adalah anak yang dapat mencerna pemahaman (sabi mumayyaz) dan di anggap memiliki kapasitas hukum yang kurang sempurna.

Maka, ia di bolehkan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan. Akan tetapi, ia tidak di bolehkan melakukan transaksi berbahaya yang dapat mendatangkan risiko pada hartanya.

Dan, ketiga, seseorang yang mencapai puber secara fisik dengan kematangan akal. Yang demikian ini di anggap memiliki kapasitas hukum sempurna. Ia berhak untuk melakukan transaksi-transaksi. Ia juga dapat di beri hukuman apabila melakukan tindak kejahatan.

Sementara kaidah yang keempat, dan ini penting sekali diketahui karena sering kali terabaikan dalam kehidupan sosial: Bahwa dalam beberapa hukum, seorang safih dianggap seperti anak kecil.

Safah merujuk pada lemahnya akal yang membuat seseorang dalam melakukan sesuatu atas harta dan kekayaannya, bertentangan dengan logika namun tanpa adanya cacat mental. Seseorang yang melakukan tindakan secara tidak bijak terhadap harta bendanya dikenal dengan sebutan safih. Karena seorang safih pada umumnya menggunakan harta bendanya dengan cara yang membahayakan keluarga dan kerabatnya, maka Hukum Islam memberikan larangan padanya untuk menggunakan hartanya.

Safih menjadi orang yang diberi pengawasan atas tindakannya (hajr). Atas dasar pengawasan ini. Mahkamah Islam mencegahnya dari melakukan transaksi-transaksi. Pengawasan ini menjadi hilang ketika ia tidak lagi “safih” dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengurusi perihal keuangannya dengan bijak. Dalam istilah kapasitas hukum, hukum Islam menganggap safih seperti anak kecil.

*) Shofa Mardhiyya, penulis adalah Mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI SEBI). Penulis merupakan alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan menempuh pendidikan SMK Karya Bangsa Bekasi. 
×