Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Profil KH Nashirul Haq, Ulama Muda Ketua Umum Hidayatullah

Sabtu, 16 Mei 2020 | 17:35 WIB Last Updated 2020-05-28T00:47:11Z
Ketua Umum DPP Hidayatullah KH Dr Nashirul Haq, menjadi keynote speaker dalam acara Hidayatullah Global Forum mengangkat tema "Memahami Persoalan-Persoalan Universitas Konvensional dan Mempersiapkan Pemecahan-Pemecahannya Dalam Peradaban Islam" di Jakarta, 12 November 2019/ Dok. 


SIAPA yang tidak kenal dengan gerakan dakwah sekaliber Hidayatullah. Bagi pegiat dakwah dan aktifitas sosial, organisasi yang berawal dari pendirian kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur, ini sudah tak asing lagi.

Ratusan jaringan dan amal usahanya seluruh Indonesia, menjadikan Hidayatullah sebagai salah satu ormas terbesar ketiga di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebagaimana pernah dicetuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hidayatullah yang dirintis oleh almarhum Abdullah Said di tahun 70-an ini, kini dipimpin oleh KH Dr Nashirul Haq, MA. Sosok ulama muda yang merasakan langsung tempaan pendidikan di Kampus Hidayatullah di bilangan Gunung Tembak, Kelurahan Teritip, Balikpapan itu.

Masa remaja pria kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan, ini pernah menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII). Nashirul menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP di kampung halamannya dan Madrasah Aliyah Radhiyatan Mardhiyah (MARAMA) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pria kelahiran 46 tahun silam ini kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah (UIM) Arab Saudi hingga menuntaskan Sarjana Syariah di sana. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikan di International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan menyabet gelar Master dan doktoralnya di kampus terbesar di Malaysia itu.

Saat ini beliau mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Pusat, anggota unsur tokoh agama di Centre For Dialogue And Cooperating Among Civilization (CDCC), Center of Study For Indonesian Leadership (CSIL) dan di Lembaga Studi Islam dan Peradaban (LSIP).

Selain mengemban amanah sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, anggota Dewan Syura Hidayatullah periode 2010-2015 ini juga didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Baitul Wakaf.
KH Nashirul Haq mendampingi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dalam peresmian gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, 11 Oktober 2019/ Foto: Dok

Musyawarah Nasional (Munas) IV Hidayatullah telah menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Ketum DPP) periode 2015-2020. Posisi Ketum DPP resmi ditempati oleh Nashirul Haq menggantikan posisi KH Abdul Mannan yang sebelumnya menjabat pada periode 2010-2015.

Dalam sambutannya Nashirul mengaku sempat terguncang dan merasa tidak sanggup saat mengetahui terpilih sebagai Ketum DPP Hidayatullah.

"Amanah ini sangat berat. Saya sempat guncang dan merasa tak sanggup," kata Nashirul, seperti dikutip dari portal Republika, Selasa (10/11)

Namun, Nashirul meyakini bahwa amanah ini adalah ujian ketaatan seorang kader Hidayatullah. Sehingga Nashirul menerima amanah untuk memimpin Hidayatullah meski berat.

Menurut Nashirul, ada tiga hal yg menjadi prioritas dalam menjalankan kepengurusan organisasi ke depan. Pertama, harus ada gerakan internalisasi untuk meningkatkan kualitas iman dan profesionalitas seluruh kader Hidayatullah.

Kedua, Hidayatullah akan memprioritaskan gerakan dakwah dan tarbiyah kepada ummat. Serta, akan menggerakkan kemandirian ekonomi cabang Hidayatullah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam salah satu pandangannya, Nashirul mengemukakan adanya kekeliruan dalam mengartikan kata jihad sehingga identik dengan kekerasan.

"Memang ada sejumlah pihak yang ingin memberikan stigma negatif kepada ajaran Islam dengan mengidentikkan syariat dengan hukum pidana dan jihad dengan kekerasan," ungkap Nashirul di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada Jumat (11/10).

Nashirul meluruskan bahwa pemahaman jihad adalah upaya untuk memperjuangkan ajaran Islam secara keseluruhan di segala macam bidang mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

"Hal inilah yang menjadi tantangan bagi DPP Hidayatullah untuk melakukan dakwah mengenai sejumlah masalah umat Islam yang selama ini terjadi di Indonesia," imbuhnya seperti dikutip dari Dakta.

Selain itu, dalam suatu kesempatan rapat pleno ke-19 Dewan Pertimbangan MUI yang berlangsung di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, mengambil tema dialog Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kepentingan Umat Islam pada Rabu, 23 Agustus 2017, Nashirul menyoroti adanya disparitas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggota Dewan Pertimbangan MUI ini mengeluhkan kebijakan pendidikan yang dirasa kurang berpihak pada pembelajaran agama. Nashirul Haq mengatakan porsi pendidikan agama di sekolah umum saat ini masih jauh dari kata cukup.

"Porsi pendidikan agama di sekolah umum, itu sangat minim sekali dibandingkan kebutuhan," ujarnya di lokasi rapat, dikutip Kumparan, Rabu (23/8).
Bebincang dengan pendiri Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Prof Din Syamsuddin/ Foto: dok

Nashirul mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut, dengan membuat kebijakan pendidikan agama. Ia berharap pemerintah tak hanya fokus pada aspek kognitif atau intelektualitas siswa, sebab menurutnya agama dapat membentuk moralitas.

Dalam helatan politik Pilpres 2019 lalu, Nashirul Haq dengan tegas telah menyatakan bahwa Hidayatullah adalah gerakan dakwah dan sosial sehingga bersikap independen serta tidak berafiliasi kepada partai politik manapun.

Kebijakan politik Hidayatullah yaitu menjaga integrasi bangsa dengan dakwah karena Hidayatullah yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Islam adalah penyatu pulau-pulau di Nusantara yang terserak dari Sabang hingga Merauke.

Itulah sebabnya wawasan teritorial keindonesiaan menjadi salah satu doktrin bagi kader Hidayatullah. Sebab, lahan dakwah paling subur untuk menanam benih akidah Islamiyah adalah masyarakat Indonesia. Sehingga, sifat akomodatif yang non-partisan menjadi pilihan kebijakan politik adiluhung Hidayatullah saat ini.

Dia pula menegaskan, Hidayatullah bukan organisasi politik, namun peduli dengan masalah politik. Karena itu dia mengatakan boleh jadi 2024 nanti santri Hidayatullah tampil menjadi pemimpin nasional di negeri tercinta ini sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat di bawah naungan kasih sayang dan ridha Allah Swt.

×