Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

BMOIWI Harap Ukhuwah Islamiyah Tercermin dalam Praktik Politik

Rabu, 03 Juni 2020 | 22:37 WIB Last Updated 2020-06-05T18:31:56Z
Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Dr Hj Sabriati Aziz, M.Pd.I dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantin MUI) ke-60 yang dilaksanakan via aplikasi Zoom, Rabu, 3 Juni 2020 (Foto: Tangkapan layar/ Nasional.news)

JAKARTA - Presidium Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Dr Hj Sabriati Aziz, M.Pd.I mengungkapkan perlunya membangun satu kekuatan umat dengan mengaktualisasi nilai ukhuwah Islamiyah dalam tatanan kehidupan secara luas termasuk dalam praktik politik.

"Umat Islam perlu membangun satu kekuatan politik dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah seperti pesan hadis Nabi agar umat saling tolong menolong satu sama lain," kata Sabriati Aziz dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantin MUI) ke-60 yang dilaksanakan via aplikasi Zoom, Rabu (03/06/2020).

Dia mengatakan, pengejawantahan ukhuwah Islamiyah harus semakin dikuatkan yang dengannya diharapkan umat semakin kokoh dan tak mudah terpecah belah.

"Saya kira solusinya kita berharap ormas besar, NU dan Muhamadiyah, telah menjadi contoh teladan ukhuwah islamiyah sehingga kita bisa membangun kekuatan umat yang lebih dahsyat," imbuhnya.

Disamping itu, lanjut Sabriati, bangsa menghadapi berbagai tantangan yang penanganannya butuh kerjasama semua elemen umat. Diantaranya, dia menyoroti gejala multi krisis yang tengah dihadapi bangsa hari ini terutama masalah ketahanan keluarga.

Menurutnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi melemahnya ketahanan keluarga. Pertama, terangnya, adalah rendahnya kesadaran penanaman Tauhid sedari dini bagi generasi kita.

Padahal, menurutnya, penguatan Tauhid menjadi basis utama lahirnya generasi beradab.

Seperti muatan edukasi yang mungkin kerap dianggap sepele seperti soal rejeki yang berasal dari Allah, namun tak ditanamkan dibenak anak yang akibatnya kelak mereka mudah tergoda dengan iming-iming materi.

Kedua, lanjut Sabriati, goyahnya ketahanan keluarga karena lemahnya kepengasuhan dimana peran kepembinaan, keteladanan, kemitraan dan kependampingan anak terpinggirkan karena diantaranya kesibukan orangtua.

Asbab ketiga, lanjut Sabriati, adalah teknologi dimana penggunaannya oleh anak tanpa pengawasan yang baik dari orangtua. Sehingga sang anak dapat secara bebas mengakses apapun bahkan yang tak pantas sekalian.

Pengaruh keempat adalah globalisasi. Menurut Sabriati, ada satu gerakan ideologi besar yang mau agakny mau "merusak tatanan" terkait dengan undang undang perwakinan.

Ia menyoroti bagaimana Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang UU Perawinan yang menyebutkan keluarga adalah terdiri dari laki laki dan perempuan, sedang berusaha dihapuskan.

"Mereka menghendaki supaya pernikahan tidak mesti laki laki dan perempuan, tapi boleh juga perempuan dengan peremuan atau laki dengan laki-laki," ujar Ketua Jaringan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia ini.

Mensolusi beragam problem tersebut, Sabriati menyarankan dilakukan revitalisasi di dunia pendidikan agar rankingnya tidak saja semakin baik karena kita jauh tertinggal dari negara lain termasuk dalam bidang pendidikan sain, melainkan juga bisa melahirkan generasi yang insan kamil.

"Pendidikan perlu reformulasi dan rekonstruksi untuk melahirkan insan kamil yang selain berilmu juga beriman kepada Allah. Sebagaimana konsep Syeh Naquib Al Attas, mengantar melahirkan manusia fikir, zikir dan ulil adab. Disinilah mengapa pendidikan adab sangat penting," katanya.

Pada kesempatan itu, Sabriati juga berharap MUI semakin massif dalam menghadapi fenomena pemurtadan karena motif ekonomi.

MUI diharapkan menjadi jembatan antara pelaku usaha dan UMKM dengan sehingga mereka bisa saling topang dalam rangka menguatkan kemandirian ekomomi umat.

Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ke-60 ini dipimpin langsung oleh Ketua Wantim MUI Prof Dr Din Syamsudin didampingi sekretaris Prof Dr KH Noor Achmad yang menghadirkan dua narasumber lainnya yaitu sejarawan senior Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof Dr Azyumardi Azra dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) Pusat Prof. Dr Imam Tolhah, MA.
×