Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Satgas Peradaban Bangsa Desak Penghapusan RUU HIP dari Prolegnas

Rabu, 01 Juli 2020 | 16:02 WIB Last Updated 2020-07-01T09:02:05Z

JAKARTA - Satgas Peradaban Bangsa (SPB) mendesak dilakukannya penghapusan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

SBP menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila nyata menuai kontroversi dan penolakan yang sangat besar di tengah masyarakat. Selain itu, RUU HIP juga dinilai memuat masalah fundamental di dalamnya; yang bukan saja bersifat politis, tapi juga mendekonstruksi kedudukan Pancasila.

"Persoalan utama RUU HIP bukan saja terletak di dalam pasal-pasalnya, tetapi dengan menjadikan judul ideologi Pancasila sebagai judul Undang-Undang merupakan pintu gerbang perdebatan ideologis yang kontraproduktif," kata Ketua Umum Satgas Peradaban Bangsa DR. Hj. Aan Rohana, Lc., MA, dalam keterangannya diterima media ini, Rabu (1/7/2020).

Rohana mengatakan, menghadapi tantangan ideologis dan disintegrasi bangsa di era keterbukaan informasi, haruslah disikapi dengan keteladanan para pejabat dan pemimpin negara, melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku, menegakkan hukum dengan adil, membersihkan tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.

"Bukan dengan cara menafsirkan ulang secara luas atau secara sempit ideologi Pancasila dengan UU. Karena UUD 1945 adalah satu-satunya tafsir terhadap Pancasila, dan Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang menguji UU di bawah UUD 1945," ungkap Rohana.

Roahan menilai, sangat tidak negarawan legislatif membawa kedudukan Pancasila ke dalam UU yang dapat diuji setiap saat oleh masyarakat, menjadikan Pancasila ideologi yang resisten terhadap tantangan zaman.

Rohana menegaskan, eksistensi Pancasila sampai saat ini pun masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ideologis, mulai dari melarang ajaran komunisme, marxisme-leninisme, sekulerisme, separatisme, terorisme, dan juga radikalisme.

Maka, lanjut dia, tidak ada sedikitpun alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang membenarkan ideologi Pancasila ditasfirkan ke dalam UU yang secara hirarki perundang-undangan lebih rendah dari UUD 1945..

"Demi kemaslahatan dan masa depan NKRI, serta tegaknya persatuan kesatuan bangsa Indonesia, maka patutlah RUU HIP dihapus dari Program Legislasi Nasional," tegasnya.

Satgas Peradaban Bangsa adalah komunitas yang terdiri dari berbagai ormas yang berjuang bersama dalam melindungi ketahanan keluarga dan peradaban bangsa Indonesia. SBP berdiri di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019 yang diinisiasi oleh Neng Djubaedah, Aan Rohana, Marfuah Musthofa, Hanifah Husein, dan Mohammad Zen.

Ormas yang hadir pada saat pembentukannya PP Muslimat Mathlaul Anwar, Wanita PUI, PP Muslimah Alwashliyah, PB Wanita Al Irsyad, BKMT, Dewan Presidium BMOIWI, PB Persistri, PERAK, FORHATI, PB PII, FKMT DKI, PP Salimah, Aila Indonesia, ALPPIND, PAHAM, PB Mathlaul Anwar, IKADI, PP Wanita Islam, PW Wanita Islam DKI dan SALAM UI.

SPB mengkritisi produk-produk hukum dan kebijakan yang mengancam ketahanan keluarga dan peradaban bangsa Indonesia. SPB juga pernah mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2019.
×