Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Senator Sesalkan Mudahnya Julukan 'Radikal' Terhadap Guru Agama

Sabtu, 10 April 2021 | 19:14 WIB Last Updated 2021-04-10T15:00:21Z

Senator anggota Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Abdul Rachman Thaha (Foto: Twitter/ Nasional.news)

JAKARTA - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha menyesalkan mudahnya julukan "radikal" dilontarkan kepada guru agama. 


Rachman menanggapi pernyataan salah satu komisaris PT Pelni viral baru baru ini mengenai tudingan "radikal" yang dialamatkan kepada sejumlah penceramah.

 

"Pernyataan salah satu Komisaris PT. PELNI nyata sudah merupakan bentuk kesemena-menaan terhadap alim ulama," kata Rachman dalam keterangan tertulisnya diterima media ini, Sabtu (10/4/2021).


Dia menilai, betapa mudahnya dewasa ini berbagai kalangan membangun mindset paranoia dan mencerca guru-guru pengajar kebenaran dengan berbagai sebutan yang mengecilkan hati. 


"Padahal, saya yakin, julukan-julukan merendahkan itu diberikan tanpa disertai pemahaman yang sungguh-sungguh dari sang komisaris tentang sikap hidup dan isi pengajaran para cerdik cendekia tersebut," katanya.


Menurutnya, pembatalan acara dengan dalih tak berizin adalah tidak sebanding dengan pentingnya pencerahan-pencerahan relijius bagi para karyawan PT. Pelni, terlebih di masa bulan suci Ramadhan. 


Dia menduga pembatalan tersebut lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya membangun popularitas yang ilusional belaka. 


"Saya katakan ilusional karena apa yang sang komisioner sangkakan adalah tidak berkesesuaian dengan kenyataan," imbuhnya anak guru ngaji ini.


Alih-alih membatalkan, lanjut Rachman, sang komisaris sepatutnya mengingatkan panitia sekaligus memudahkan perizinan serta memperkuat penyelenggaraan acara tersebut sehingga berizin dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.


Dengan gambaran sedemikian rupa, terang dia, timbul persepsi bahwa penistaan terhadap nama baik alim ulama, setidaknya, adalah sama buruknya dan jahatnya, dengan penyerangan terhadap fisik guru-guru agama seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa di waktu lalu, tukasnya.


"Saya menyarankan sang komisioner meluangkan waktu untuk menyimak acara dimaksud. Simak pencerahan para penceramah di situ, lalu tunjukkan kepada publik di sisi mana sang komisioner berhasil menemukan ajaran-ajaran radikalisme yang ia takutkan itu," kata senator asal Sulawesi Tengah ini. 


Pada titik inilah, tegas Rachman, mendesak ada semacam Undang-Undang Perlindungan dan Penyejahteraan Pemuka Agama. Sebab, jelasnya, profesi mereka patut dihormati dan para penyandang profesi itu pun sudah seharusnya dimuliakan. 


UU yang dimaksud, jelas dia, tidak hanya bermanfaat untuk melindungi para pemuka agama dari pernyataan dan perlakuan nista, tapi juga memberikan landasan bagi negara untuk menaikkan standar kelayakan hidup para pemuka agama. 


"Undang undang tersebut juga akan membangun baku mutu tentang bagaimana para pemuka agama dapat terus-menerus berkiprah konstruktif bagi kehidupan masyarakat di Tanah Air," imbuh peraih anugerah Putra Kaili Masyarakat Kayumalue ini.


Dia menambahkan, RUU Perlindungan dan Penyejahteraan Pemuka Agama masuk dalam Prolegnas 2021. Dengan memanfaatkan masa-masa reses untuk menyerap aspirasi para pemuka agama dan membaca kebutuhan publik,ia berharap besar DPD, DPR, dan Pemerintah akan dapat memfinalisasi pembahasan RUU tersebut selekas mungkin.

×
Dari JempolKU Beramal+